5 Tahun UNDROP: Krisis Multidimensi Semakin Nyata, Saatnya UNDROP ditegakkan!

JAKARTA. Pada tanggal 18 Desember 2023 kemarin, Serikat Petani Indonesia (SPI) menyelenggarakan webinar yang bertajuk “UNDROP”. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 5 tahun lahirnya United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan) atau yang disingkat UNDROP.

Dalam menyemarakkan kegiatan ini, SPI mengundang Morgan Ody (Koordinator Umum La Via Campesina) serta Anuka da Silva (Komite Koordinasi Internasional La Via Campesina Asia Selatan) sebagai pembicara. Adapun pembicara dari Indonesia yaitu Henry Saragih (Ketua Umum SPI), Zainal Arifin Fuad (Ketua SPI untuk Departemen Luar Negeri dan sekaligus sebagai Komite Koordinasi Nasional ICC Asia Tenggara dan Asia Timur LVC) dan Afgan Fadilla (Kepala Badan Kampanye Hak Asasi Petani SPI). Sedangkan yang menjadi Moderator adalah Mujahid Widian Saragih (Ketua Dept. Kajian Strategis Nasional).

Acara ini diawali dengan pemutaran video aksi solidaritas Palestina yang dilakukan peserta Konferensi La via campesina di Bogota, Kolombia pada tanggal 30 November 2023.

Henry Saragih dalam pidatonya menyampaikan bahwa UNDROP adalah buah perjuangan bertahun-tahun dari SPI, LVC dan gerakan sosial internasional lainnya yang berupaya untuk menghentikan penindasan terhadap petani dan masyarakat pedesaan. Akan tetapi, perjuangan harus terus dijalankan dan diperkuat. Dalam hal ini, setelah berjuang selama 17 tahun (2001-2018), akhirnya UNDROP diadopsi oleh PBB di New York pada tanggal 17 Desember 2018.

“Lahirnya deklarasi ini tidak secara otomatis membuat terhapusnya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi petani maupun membuat pemerintah untuk menerapkannya. Sebagai gerakan petani, kita harus terus berjuang untuk mendorong agar pemerintah untuk segera menerapkan UNDROP. Merupakan sebuah kabar gembira bagi kita semua bahwa UNDROP telah sukses didorong menjadi sebuah kebijakan nasional, seperti di Kolombia dan Indonesia” tutur Henry.

Morgan Ody dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa kedudukan UNDROP saat ini semakin kuat dalam mengatur pemenuhan terhadap hak-hak asasi petani.

“Pada bulan Oktober 2023, Dewan HAM PBB telah mengeluarkan resolusi untuk membentuk Kelompok Kerja UNDROP di Dewan HAM PBB yang fungsinya untuk memonitor perkembangan penerapan UNDROP di tingkat nasional. Jadi sekarang UNDROP bukan hanya sebuah deklarasi, ini benar-benar sebuah alat yang akan diberikan kepada kelompok kerja untuk diimplementasikan di semua negara.

“Kita memiliki tanggung jawab besar di semua negara untuk benar-benar mengimplementasikan UNDROP, mengesahkannya dalam undang-undang, dalam konstitusi, sehingga benar-benar bagi para petani menjadi sesuatu yang sangat konkrit dalam kehidupan sehari-hari semua petani di seluruh dunia” tutur Morgan

Zainal Arifin Fuad menyampaikan bahwa kebutuhan UNDROP untuk segera diterapkan semakin mendesak mengingat situasi global saat ini.

“UNDROP muncul ke panggung internasional pertama kali adalah sebagai respon terhadap krisis pangan global tahun 2008. Saat ini, bencana tersebut masih terus berlanjut yang diperparah dengan adanya perang seperti di Ukraina dan Palestina. Belum lagi ancaman yang ditimbulkan dari krisis iklim. Oleh karena itu, UNDROP harus segera diterapkan untuk mengatasi krisis pangan yang diakibatkan oleh situasi tersebut. Dibentuknya Kelompok Kerja UNDROP menjadi langkah baru bagi kita dalam merealisasikannya, terima kasih kepada setiap negara terkhusus negara Indonesia yang telah mendukung dibentuknya lembaga ini” tutur Zainal

Anuka da Silva dari Sri Lanka menyampaikan bahwa dalam memperjuangkan penerapan UNDROP, gerakan-gerakan petani di Asia Selatan telah menjalankan beberapa kegiatan.

“Sebagai gerakan yang terus mendorong terpenuhinya hak-hak asasi petani, kita telah melalukan berbagai kegiatan seperti menerjemahkan teks UNDROP ke dalam bahasa lokal, melalukan lobi-lobi dan membuat berbagai pendidikan dan pelatihan”

Afgan Fadilla dalam kesempatan ini menyampaikan secara singkat situasi petani di Indonesia serta kerja-kerja SPI dalam upaya penerapan UNDROP.

“Situasi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain dimana masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak petani. Contohnya saat ini salah satu anggota SPI di Jambi yang bernama Budi Haryanto sedang dikriminalisasi imbas dari upayanya dalam memperjuangkan tanahnya. Oleh karena itu, untuk tetap mendorong penerapan UNDROP, SPI terus melakukan upaya-upaya seperti melakukan lobi-lobi, membuat laporan tahunan tentang pelanggaran hak asasi petani, pendidikan dan tentunya unjuk rasa.

Selain itu, kita juga aktif mempublikasikan aktivitas kita ini di kanal” sosial media dan website SPI maupun website defendingpeasantsrights.org, yakni sebuah website yang khusus dibuat oleh LVC, CETIM, FIAN International dan Geneva Academy sebagai wadah informasi seputar UNDROP” tutup Afgan

Ibrahim Cidibe dari Mali, yang juga merupakan ICC Asia Barat, menyampaikan mengenai upaya mengkampanyekan UNDROP di Afrika.

“Saya senang dapat bergabung dalam pertemuan ini. Di tingkat region, kami menyelenggarakan pertemuan dan sesi pelatihan untuk pelatihan dan peruntukan dalam rangka mempopulerkan UNDROP di wilayah kami. Dan inisiatif ini akan terus berlanjut dengan pemerintah, mitra dan sekutu.”

Selain dihadiri oleh anggota SPI dari berbagai daerah, gerakan sosial di Indonesia, webinar ini juga dihadiri oleh peserta dari berbagai gerakan petani LVC dari berbagai negara seperti Jepang, Fillipina, Malaysia, India, Sri Lanka, dan Mali.