Petani blokade kantor WTO

GENEVA. Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama puluhan petani yang tergabung dalam La Via Campesina memblokade kantor pusat WTO di Geneva (1/12). Mereka meneriakan “Down, down, WTO!” dan membuat rantai manusia sambil berpegangan tangan di depan gerbang masuk kantor.

Aksi protes tersebut berkaitan dengan Konferensi Tingkat Menteri ke-7 WTO, dimana para menteri perdagangan dari 153 negara berkumpul untuk melanjutkan negosiasi putaran Doha. Perjanjian pertanian merupakan salah satu bidang yang pembahasannya paling alot.

Serikat Petani Indonesia menyatakan perjanjian perdagangan dalam WTO sangat membahayakan petani kecil. Dalam arena pasar bebas hanya perusahaan-perusahaan agribisnis raksasa saja yang menuai keuntungan, sementara itu petani kecil semakin tersisihkan.

Terlebih lagi untuk petani kecil di negara berkembang. Banjir pangan impor membuat harga produk pertanian dalam negeri tertekan, petani kehilangan insentif untuk bertani. Situasi seperti ini dalam jangka panjang akan merusak tatanan produksi pertanian dan kedaulatan pangan rakyat terancam.

Di Indonesia, ketergantungan pada pangan impor semakin hari semakin parah. Sejak tahun 1995 Indonesia telah meliberalisasi perdagangan produk pertanian. Sebagai contoh, saat ini kebutuhan susu dan produk susu 70% dipenuhi oleh impor, kedelai 60%, garam 50%, dan jagung 28%. “Keadaan seperti ini membawa Indonesia masuk dalam jebakan pangan. Petani kecil semakin miskin dan penduduk pedesaan terancam rawan pangan,” ujar Cecep Risnandar, Ketua Departemen Komunikasi Nasional SPI yang mengikuti aksi ini.

Labih lanjut Cecep menekankan kedaulatan pangan harus ditegakkan sekarang juga. Sistem pasar bebas tidak bisa melepaskan rakyat dari ancaman kemiskinan dan kelaparan, bahkan justru malah memperparah kondisi tersebut. WTO sebagai dalang utama pasar bebas harus diusir dari pertanian. Produksi pertanian harus ditujukan untuk pemenuhan pasar lokal dan nasional terlebih dahulu tanpa ada tekanan kepentingan pasar global.