Ekspansi Perkebunan Sawit Penyebab Banjir

PADANG. 328.337 Ha lahan sawit di Sumatera Barat (Sumbar) adalah salah satu penyebab banjir di beberapa kawasan di Ranah Minang saat ini. Sukardi Bendang, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) mengemukakan, banjir kali ini mengakibatkan sekitar 938 Ha padi gagal panen dan merusak sekitar seribu hektare sawah akan tanam beserta irigasinya di delapan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Selain itu banjir berhasil merendam 50 Ha ladang jagung dan 10 Ha tanaman hortikultura di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, di Pasaman Barat lahan jagung seluas 237 hektar dan sawah seluas 310 hektar juga terendam, di Kabupaten Pasaman banjir merendam ratusan hektar lahan jagung dan padi. Akibatnya petani merugi harga kebutuhan pokok di pasaran pun meninggi,” ungkap Sukardi.

Sukardi mengemukan bahwa daerah banjir hampir semuanya berada di sentra-sentra perkebunan yang telah menghancurkan daerah resapan air, terutama perkebunan sawit. Kabupaten Pesisir Selatan contohnya memiliki lahan perkebunan sawit seluas 36.541 Ha, Kabupaten Agam seluas 61.690 Ha, Kabupaten Lima Puluh Kota 2.010 Ha, Kabupaten Padang Pariaman 373 Ha, Kabupaten Pasaman 2.075 Ha, Pasaman Barat 148.972 Ha, Kabupaten Sinjunjung 9.403 Ha dan Solok Selatan 34.972 Ha.

“Dalam lima tahun ke depan (2011-2015), Pemerintahan Provinsi Sumbar menargetkan peningkatan volume ekspor komoditi minyak kelapa sawit daerah secara bertahap 1.010.645 ton setelah 795.450 ton di tahun 2009. Target ini akan menambah potensi berkurangnya hutan sebagai resapan air. Apalagi kebijakan Pemda Sumbar dalam Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Sumbar lokasi pengembangan yang termasuk  dalam kawasan hutan konservasi dapat dibuka untuk dikembangkan menjadi areal perkebunan,” jelas Sukardi.

Sukardi mengharapkan untuk ke depannya Pemda Sumbar perlu meninjau ulang kebijakan pertanian dan lahan. Penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus memastikan perlindungan dan ketersediaan lahan pengembangan pertanian tanaman pangan, serta penetapan kawasan resapan air yang terjaga keberlanjutannya.

“Bagi petani korban banjir, pemerintah harus segera memberikan  sarana produksi agar petani segera berproduksi lagi, namun perlu digarisbawahi agar bencana jangan dijadikan sebagai proyek dan pintu masuk bagi kepentingan bibit-bibit transgenik produksi perusahaan asing,” tambahnya.