Jawa Tengah Menggelar Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia

SEMARANG. Setelah sebelumnya digelar di berbagai wilayah di Indonesia, Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia (PKPRI) kembali dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis lalu (16/06). Kegiatan yang tepatnya dilaksanakan di Gedung Graha Pena Jawa Pos ini diprakarsai oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Tengah dan menghadirkan elemen gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, hingga pedagang kaki lima.

Sumaeri, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Tengah menyebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh petani di lereng gunung terutama di daerah Jawa Tengah semakin meningkat seiring meningkatnya kebutuhan sosial budaya, tatanan politik semakin menjengkelkan, APBN/APBD dihambur-hamburkan oleh elit politik, sedangkan rakyat semakin miskin. Di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini terjadi tetesan air mata di mana-mana, hal itu terjadi karena struktur negara yang salah fungsi.

“Kalau kita melihat tragedi 1998, itu terjadi karena bobroknya moral dalam segala bidang dan karena adanya perdagangan internasional yang dilakukan oleh elit politik untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan munculnya Korupsi-Kolusi-Nepotisme di segala aspek kehidupan. Rakyat semakin miskin sehingga sulit untuk melakukan kedaulatan”, ungkap Sumaeri.

Sementara itu, Henry Saragih, Ketua Umum SPI yang juga hadir dalam acara ini menyampaikan bahwa selama 13 tahun era reformasi di Indonesia, ketidakberdayaan yang dialami oleh petani semakin meningkat. Petani kecil mengalami kerugiaan yang menjulang tinggi akibat adanya perdagangan yang tidak berdaulat. Indonesia masih menjadi negara pengekspor barang mentah sedangkan negara ini kaya raya akan hasil bumi dan harus rela mengekspor, mirisnya rakyat sendiri tidak mampu membeli harga bahan mentah tersebut. Angka kemiskinan di Indonesia membengkak menjadi 32 juta jiwa, dan itu belum termasuk masyarakat yang hampir miskin.

“Oleh karena itu rakyat Indonesia harus bangkit dari keterpurukan. Negara Indonesia yang kaya raya akan hasil bumi ini harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan petani (baca: rakyat), bukan untuk perusahaan-perusahaan besar, apalagi perusahaan asing,” papar Henry.

“Melalui Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia ini, mari kita konsolidasikan kembali kekuatan rakyat dan mengajak setiap orang untuk bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah di negara tercinta ini. Insya Allah, pada 24 September nanti seluruh wilayah di Indonesia telah selesai ikut menandatangai dan mendeklarasikan petisi ini” tambah Henry.

Hadir  juga dalam acara ini perwakilan dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia) Semarang dan Yogyakarta, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), LPPNU (Lembaga Pengembangan dan Penelitian Nahdhatul Ulama), FKMPI (Forum Komunikasi Mahasiswa Pertanian Indonesia), mahasiswa (UNSOED, UMS,), Omah Tani Semarang, perwakilan buruh dan nelayan, GP Anshor, Koalisi Perempuan Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan perwakilan media setempat.

Acara petisi ini juga menghadirkan jajanan pasar yang serba tradisional seperti: arem-arem, lemper, nagasari, kacang tanah, dan pisang rebus. Hal ini sesuai dengan budaya petani yang memanfaatkan bungkus daun pisang yang lebih ramah lingkungan karena bisa didaur ulang bahkan bisa dijadikan pupuk organik.