Pelantikan DPC SPI Kabupaten Batang Hari, Jambi

P1010017JAMBI. Dewan Pengurus Cabang  Serikat Petani Indonesia-DPC SPI Kab. Batang Hari telah dilantik pada Minggu (8/11) di Desa Rantau Puri. Kec. Muaro Bulian Kab. Batang Hari. Dalam acara pelantikan tersebut dihadiri seluruh pengurus badan pelaksana SPI, mulai dari basis, ranting, dan cabang serta ratusan petani perwakilan dari delapan kecamatan, yaitu: Kec. Pemayung, Muara Bulian, Bajubang, Muaro Sebo, Muaro Sebo Ulu, Batin XXIV, Tembesi, dan Kecamatan Mersam. Pelantikan sekaligus pengesahan Dewan Pengurus Cabang Batang Hari  dilakukan oleh Sarwadi, Ketua Badan Pelaksana Wilayah Jambi,  selain itu, dihadiri Dewan Pengurus Pusat Ali Fahmi, Ketua Departeman Konsolidasi Organisasi Nasional SPI .

Sebelum acara pelantikan dimulai, Sarwadi Ketua BPW SPI Jambi dalam sambutannya mengungkapkan ”SPI hadir dan lahir untuk menjawab persoalan-persoalan dan kebutuhan petani terhadap sumber-sumber agraria dan lainnya. Ketimpangan kepemilikan merupakan persoalan mendasar yang harus segera ditata kembali, SPI harus bisa menjadi mitra yang kritis terhadap pemerintah, sehingga jika ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan tidak berpihak terhadap petani, SPI harus bersikap kritis”.

“Lahirnya berbagai undang-undang yang saat ini ada merupakan salah satu wujud tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap petani. Undang-undang Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan, Sumber Daya Air, dan sebagainya jelas dan nyata telah mengakibatkan petani mengalami kesulitan akses terhadap sumber-sumber agraria. Semakin hari semakin banyak petani yang kehilangan tanahnya, karena ulah perusahaan perkebunan melakukan ekspansi yang dijamin oleh undang-undang tersebut. Selain itu juga kebijakan pertanahan yang didorong makin terbuka bagi kepentingan investor telah mengakibatkan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian (industri, perumahan), konflik pertanahan, penyerobotan lahan masyarakat adat, dan petani oleh perusahaan perkebunan seperti yang terjadi di Batang Hari” demikian orasi yang disampaikan Ali Fahmi disela-sela acara pelantikan tersebut.

Menurut data yang dihimpun SPI sampai akhir tahun 2009, di Kabupaten Batang Hari dan Tanjabtim setidaknya ada 30.700 ha tanah konflik antara rakyat dengan perusahaan besar perkebunan. Sugito, ketua BPC SPI kab, Batanghari mengatakan dalam sambutannya setelah dilantik  “Kondisi petani dari jaman Orde Baru sampai sekarang masih sama yaitu miskin dan tertindas”.

Selain itu ia juga menyampaikan bahwa persoalan petani di Kabupaten Batang Hari adalah banyaknya perusahaan-perusahaan perkebunan besar yang mendzolimi petani, berupa penyerobotan lahan milik petani oleh perkebunan dengan dalih bahwa pihak perusahaan perkebunan telah mempunyai ijin dari pemerintah.

“Jelas di sini pemerintah tidak berpihak ke petani, karena sampai sekarang pemerintah tidak memberikan jaminan yang jelas atas kepemilikan tanah kepada petani di Batang Hari. Oleh karena itu, marilah kita semua petani di Batang Hari berorganisasi untuk berjuang bersama-sama rebut kembali hak kita atas tanah demi masa depan anak cucu kita”, demikian sambutan Sugito di depan ratusan petani sambil meneriakkan yel-yel, “hidup petani! Hidup SPI!”.