Kerakusan neoliberal penyebab turunnya harga sawit

Turunnya harga sawit ditingkat petani telah membuat petani penanam kelapa sawit anggota SPI merasa khawatir akan keberlangsungan hidupnya. Penurunan harga terjadi cukup drastis setelah petani penanam sawit menerima harga yang cukup baik disekitar bulan Februari-Juli 2008 lalu, namun saat ini, petani kembali terpuruk akibat permainan pasar yang selalu meminggirkan kaum tani.

Nasib kaum tani memang selalu menjadi korban dari buruknya sistem ekonomi bangsa. Disaat harga sawit dipasaran internasional melambung tinggi, petani tidak mendapatkan peningkatan keuntungan yang sebanding. Sebagai contoh, pada bulan Juni 2008 lalu, ketika harga CPO (Crude Palm Oil) mencapai 1100 US $/ton, harga TBS (tandan buah segar) menurut para petani sawit di Jambi dan Sumatera Utara hanya berkisar Rp 900 hingga Rp 1.190 per kilogram. Sebaliknya, ketika harga harga CPO merosot tajam, petani langsung terkena imbas kerugian yang cukup besar. Tidak berselang lama setelah peningkatan harga CPO yang meroket, kini harga CPO anjlok menjadi 498 US$/ton dan petani hanya mendapatkan harga TBS sekitar Rp. 150- Rp. 250/Kg .

Spekulasi
Berfluktuasinya harga minyak sawit dunia yang berimbas pada naik turunnya harga TBS yang diterima oleh petani adalah murni merupakan akibat sistem ekonomi nasional dan internasional yang sudah semakin bebas. Alih-alih melindungi rakyatnya dari penjajahan ekonomi asing, pemerintah justru bekerja untuk melindungi kepentingan asing dan berfikir utuk kepentingan individunya sendiri. Seluruh kebijakan ekonomi termasuk pangan dan perdagangannya telah dibebaskan oleh pemerintah sehingga harga komoditas pangan dan pertanian menjadi sangat tergantung oleh permainan pasar.

Siapa saja yang bisa mempermainkan harga produk pangan dan produk pertanian?. Dalam struktur ekonomi yang sangat bebas seperti sekarang ini harga sangat ditentukan oleh jumlah produk pangan pertanian yang beredar di pasar. Sebagai contoh, jika jumlah minyak sawit berlimpah dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah yang diminta oleh konsumen maka harga akan jatuh.

Sebaliknya, jika jumlah yang mampu diproduksi oleh produsen lebih sedikit dari jumlah yang diminta oleh konsumen maka harga akan naik. Persoalannya, saat ini banyak pelaku pasar yang bermain curang, inilah yang disebut spekulasi. Kegiatan spekulasi adalah suatu aktivitas untuk mempermainkan harga dengan mengatur jumlah produk yang beredar dipasaran. Contoh yang paling nyata adalah ketika harga kedelai mulai merangkak naik, untuk semakin meningkatkan harga maka perusahaan agribisnis yang bernama CARGIL menimbun 13.000 ton kedelai di gudang penyimpanan dengan niat apabila harga sudah lebih tinggi baru mereka akan menjualnya.

Lalu apa yang mempengaruhi harga sawit naik dan turun begitu tajam?. Harga TBS sawit sempat membaik ketika permintaan minyak sawit dunia untuk kepentingan pembuatan bahan bakar nabati (Agrofuel) pada bulan Februari-Juli lalu. Namun, seiring menurunnya permintaan CPO, maka harga TBS kembali menurun drastis. Menaik nurunkan permintaan inilah yang dilakukan secara semena-mena oleh perusahaan agribisnis. Mereka melakukan spekulasi terhadap produk-produk yang pangan dan dengan mudahnya menggantikan bahan pembuat agrofuel yang tadinya menggunakan minyak sawit menjadi produk lain seperti etanol dari singkong, jangung dan minyak jarak.

Namun demikian, untuk mempertahankan harga TBS yang baik, bukan berarti petani SPI harus mendukung penggunaan minyak sawit untuk agrofuel. Justru inilah yang berbahaya, karena penggunaan minyak sawit ataupun produk pangan lainnya (singkong dan jagung) untuk agrofuel akan membuat kaum tani sendiri menderita. Sebagai contoh, ketika harga sawit membaik, kaum tani justru dihadapkan pada peningkatan harga minyak goreng yang peningkatannya jauh lebih tinggi dari pada peningkatan pendapatan yang diterima. Belum lagi harga pangan lainnya yang ikut-ikutan meningkat. Oleh karenanya, kaum tani jangan terjebak oleh peningkatan harga TBS atau harga pangan yang sesaat dengan mengorbankan kedaulatan pangan kaum tani sendiri.

Krisis keuangan Global
Hal lain yang membuat harga TBS anjlok adalah adanya krisis keuangan yang melanda Amerika dalam satu bulan terakhir ini. Pola hidup orang Amerika yang bertumpu pada gaya hidup konsumerisme telah membuat perekonomiannya menjadi keropos. Mereka bergaya hidup glamor meskipun dengan uang hasil menghutang sekalipun. Penggunaan kartu kredit dan pengajuan kredit perumahan tanpa memperhatikan kemampuan sipeminjam untuk membayar cicilan telah membuat Bank-bank pemberi kredit di Amerika lumpuh. Akhirnya, bukan saja perekonomian Amerika yang lumpuh, namun perekonomian di negara-negara yang menyimpan uangnya di Amerika seperti negara-negara di Eropapun turut kolaps. Inilah yang saat ini sering disebut-sebut sebagai krisis finansial global.

Melambatnya perekonomian dunia akibat krisis global inilah yang menyebabkan harga sawit saat ini terus merosot. Bukan saja harga sawit yang terancam anjlok, namun, harga 80 persen produk pertanian lainnya yang diekspor oleh Indonesia ke Amerika, Eropa dan negara besar lainnya di Asia pun akan terancam anjlok.

Berdaulat pangan dulu, baru export
Naik turunnya harga sawit yang berimbas pada tidak menentunya kehidupan petani penanam sawit telah mencerminkan betapa rentannya perekonomian dan kedaulatan pangan kita. Menjadi negara pengeskpor hasil pertanian bukan berarti rakyat Indoensia bisa mencukupi kebutuhan pangganya sendiri. Fakta menunjukkan, saat ini Indonesia menjadi pengimpor gandum, kedelai, susu, daging dan gula dalam jumlah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menghadapi keadaan yang seperti ini, sudah saatnya bagi kaum tani Indonesia menjadi pelopor gerakan berdaulat pangan. Prinsip yang harus kita cam kan dengan sangat bahwa berapapun uang yang kita punya, selagi pangan masih dikuasai oleh orang lain, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan kehancuran. Kedaulatan pangan menekankan bahwa setiap negara mampu memenuhi kebutuhan pangan pokoknya secara mandiri dengan mempercayakannya kepada kaum tani—bukan kepada perusahaan agribisnis. Sudah menjadi contoh bahwa perusahaan agribisnis pangan hanya akan bermain-main melalui spekulasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaannya. Persatuan dari kaum tani itu sendiri sangat dibutuhkan supaya kaum tani bisa membuktikan bahwa kedaulatan pangan nasional akan tercapai atas jerih payahnya. Melalui sistem pertanian organik yang menggunakan benih lokal, cara produksi lokal, ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan kimia yang berlebih, dilakukan dengan sistem multi kroping (bukan monokultur) dan menerapkan keraifan-keraifan lokal seperti menggalakan lumbung pangan ditiap desa maka kemandirian pangan akan tercapai sedikit demi sedikit.

Selain itu, nilai gotong royong yang masih tersisa harus kembali digalakkan untuk mencapai kondisi kedaulatan pangan. Lembaga koperasi yang dikelola dari, oleh dan untuk kaum tani serta pola penjualan pangan yang langsung ke petani penghasil akan mampu membuat ketahanan sosial dan ekonomi lebih kuat. Dari sisi konsumsi, pola konsumsi yang mengutamakan produk pangan lokal dan menerapkan pola diversifikasi pangan adalah suatu hal yang patut diterapkan. Selain akan mendorong perekonomian lokal, pola konsumsi ini memberikan tingkat keamanan pangan yang lebih baik.

Kedaulatan Pangan: Kristalisasi Nilai Nilai
kedaulatan pangan bukanlah semata-mata perjuangan ekonomi politik dari kaum tani dan hanya terbatas dalam masalah pangan saja. Kedaulatan pangan pada hakikatnya adalah nilai –nilai hidup yang sebenarnya juga telah diajarkan oleh semua agama. Sebagai contoh, prinsip menjauhi pola hidup glamor, konsumerisme yang berlebih dan mengutamakan persatuan dan kerjasama dengan orang-orang terdekat kita melekat dalam konsep kedaulatan pangan. Jika kita kembali pada permasalahan krisis pangan dan krisis finansial global yang terjadi saat ini, maka salah satu solusi nya adalah dengan menegakkan dan merintis apa yang telah digariskan oleh konsep kedaulatan pangan itu sendiri.

Memproduksi tanaman untuk ekspor melalui sistem monokultur, mengabaikan tanaman pangan dan menyerahkan mekanisme produk pangan dan produk pertanian semata-mata pada pasar bukanlah solusi yang tepat. Kaum tani harus menunjukkan bahwa kedaulatan pangan bisa diwujudkan dibawah pemerintahan yang pro terhadap petani. Menghadapi kondisi seperti ini, tiga hal harus dipenuhi pemerintah untuk memperbaiki sistem pangan nasional saat ini. Pertama, pemerintah harus menyerahkan urusan produksi pangan kepada kaum tani, bukan kepada perusahaan agribisnis. Pemerintah harus mendukung pertanian yang dilakukan oleh kaum tani serta membatasi perluasan usaha perusahaan agribisnis—industrialisasi pertanian.

Kedua, itikad baik tersebut harus diwujudkan melalui pembaruan agraria yang akan memberikan petani akses terhadap tanah, air, benih dan teknologi dan faktor-faktor produksi yang mendukung petani untuk menghasilkan pangan yang cukup secara kualitas dan kuantitas.

Terakhir, pemerintah harus memprioritaskan pemenuhan pangan nasional dari produksi nasional serta mengurangi ketergantungan dari pasar internasional. Instrumen perlindungan harus diterapkan untuk melindungi kaum tani dari serangan produk pertanian negara lain yang menawarkan harga yang lebih murah. Adapun instrument tersebut bisa melalui penetapan stok persediaan nasional dan penetapan quota impor serta penetapan tarif impor yang tinggi .

Susan Lusiana
Staff  Kajian Kebijakan
Serikat Petani Indonesia