Pidato Ketua Umum SPI di forum sidang umum PBB

h12343Presiden Sidang Umum PBB,
Sekretaris Jenderal PBB,
Ketua Satuan Tugas Tingkat Tinggi tentang Ketahanan Pangan,
Tuan Olivier de Schutter, Pelapor Khusus tentang Hak Pangan  PBB,
Tamu-Tamu yang terhormat,
Bapak-bapak dan Ibu-Ibu,

Saya menyambut Dialog Tematik Interaktif ini dalam usaha global kita untuk merespon krisis pangan. Dialog yang kita lakukan di ruangan ini sangat penting bagi mereka yang percaya bahwa umat manusia mempunyai keberanian dan kemampuan untuk membuat aturan global yang berlaku untuk semua. Krisis pangan memberikan kita kesempatan untuk melakukan sesuatu tanpa penundaan. Krisis pangan memberikan ancaman yang sangat besar bagi umat manusia. Setiap hari, banyak anggota masyarakat di seluruh dunia yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari krisis pangan. La Via Campesina sebagai gerakan petani internasional, telah bekerja untuk membawa situasi ini mengglobal, dengan setiap anggotanya di setiap wilayah.Sesuai dengan tujuan dari pergerakan kami, tidak diragukan lagi bahwa kondisi petani di seluruh dunia menjadi agenda kami yang terpenting.

Peran dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam membuat mekanisme hak asasi manusia bekerja menjadi sangat penting dalam hal ini. Saya mengikuti dengan seksama bagaimana Pelapor Khusus PBB secara progresif mengubah gagasan pengembangan pangan menjadi suatu hak asasi, melihat kembali bagaimana mekanisme tematik mengenai hak pangan bermula. Momen historis juga terjadi ketika Olivier de Schutter menegaskan hal ini dalam sesi diskusi Dewan HAM PBB mengenai krisis pangan pada 22 Mei 2008. Krisis pangan global adalah ancaman terhadap hak untuk mendapatkan makanan yang layak, seperti situasi yang Olivier de Schutter uraikan dalam laporan berjudul “Building Resilience: a human rights framework for world food and nutrition security” (A/HRC/9/23, 8 September 2008).

Saya juga menyambut resolusi Dewan HAM PBB yang mengadopsi resolusi tentang hak atas pangan (agenda item 3, A/HRC/10/L.25, 20 March 2009) yang mengandung dua poin penting:

  1. Mengakui hasil kerja yang dilakukan oleh Komisi Penasehat tentang hak atas pangan;
  2. Meminta Komisi Penasehat untuk melakukan studi tentang diskriminasi dalam konteks hak atas pangan, termasuk mengidentifikasi cara-cara, strategi dan kebijakan anti diskriminasi pangan, dan melaporkannya dalam sesi ketiga belas dari Dewan HAM PBB;

Sehubungan dengan hal ini, saya ingin menegaskan dua hal. Pertama, usaha untuk melembagakan hak atas pangan. Amanat atas hak atas pangan sebagai mekanisme tematik menjadi penting dalam membuat standar bagi negara anggota PBB. Negara anggota yang mengadopsi standar ke dalam mekanisme nasional mereka telah bertambah jumlahnya. Sebagaimana Olivier de Schutter presentasikan dalam pidatonya hari ini, ia menyebutkan beberapa perkembangan dalam hal ini.

Standar dibuat bahu-membahu dengan pemegang hak, dalam level nasional, pemegang hak adalah warga negara, termasuk rumah tangga pertanian kecil, pekerja atau buruh tani dan bentuk-bentuk rumah tangga lainnya yang de Schutter sebut sebagai “food insecure” yang hidup di pedesaan. Kenyataannya, masyarakat yang seperti ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk penyediaan pangan dalam cara yang lebih berkelanjutan, sebagaimana pengalaman yang ditunjukkan La Via Campesina. Di negara dimana hak atas pangan dilembagakan secara baik, pilihan kebijakan dan kemampuan untuk berbagi beban lebih berkembang.

Jika hak atas pangan dilembagakan  kedalam mekanisme yang lebih jelas, kerangka hukum dan kebijakan, maka saya percaya mereka yang termasuk “food insecure” akan  berperan lebih baik dalam merespon krisis pangan. Hal ini, dalam jangka panjang, akan membangun daya tahan.

Kedua, membuat pengaturan internasional tentang hak atas pangan. Walaupun ini tidak mudah, hasil dari amanat mekanisme tematik, telah mengubah cara PBB dalam mengembangkan peran mereka, dalam hal ini adalah hak atas pangan. Menerima mekanisme HAM untuk mencakup semua jalan untuk memecahkan masalah sekarang dan yang akan datang mungkin tidak bisa diterima secara umum. Namun, sebagaimana yang kita saksikan sekarang, hak atas pangan telah menjadi standar yang berkembang menjadi pilihan kebijakan dan kerangka hukum dalam organisasi antar pemerintahan. Isu yang signifikan untuk kita sekarang adalah bagaimana untuk membangun cara pengaturan yang lebih responsif.

Studi, rekomendasi, dan segala bentuk deliberasi mekanisme hak atas pangan sering membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi suatu kerangka dan pilihan kebijakan pengaturan internasional. Krisis sering terjadi ketika kita membiarkan apa yang telah kita ramalkan akan terjadi, dalam hal ini cara-cara pengaturan yang buruk.

Saya yajin, kedua titik berat ini akan membuat usaha-usaha kita dalam merspon krisis pangan menjadi lebih bermakna, tidak hanya dalam jangka panjang, tetapi juga dalam jangka pendek.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu,
Izinkan saya untuk menjelaskan lebih jauh bagaimana hak atas pangan harus menjadi kerangka kerja bagi semua. Sebagai mekanisme tematik dari Dewan HAM PBB, hak atas pangan berulang kali menyampaikan isu tentang diskriminasi dalam amanatnya. Telah berulang kali disebutkan bahwa petani sering didiskriminasi haknya atas akses untuk mendapatkan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya. Untuk memastikan pengawasan terhadap mekanisme hak atas pangan, laporan dari Sesi Pleno Intergovernmental IAASTD (International Assesment of Agricultural Knowledge, Science, and Technology for Development) pada tahun 2008, mengakui bahwa selama 60 tahun terakhir ini, petani tradisional, masyarakat adat dan sistem pertanian mereka telah mengalami diskriminasi yang hebat. Lebih jauh lagi, diskriminasi terjadi karena sistem hukum lebih berpihak pada modal, kapitalisme dan lain-lain. Semua sistem ini berjalan melawan petani.

Untuk itu, saya pribadi meminta kita semua untuk memberikan perhatian lebih terhadap hak spesifik petani sebagai salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak untuk mendapatkan pangan secara layak, dan hak asasinya secara umum. Mekanisme hak atas pangan, secara khusus, dapat memainkan peran utama dalam badan-badan PBB untuk mengidentifikasi kesenjangan potensial antara hak dan keistimewaan, serta bagaimana menyelesaikan masalah kesenjangan tersebut.

Saya merasa terhormat untuk berbagi dengan anda semua bahwa La Via Campesina juga telah berusaha untuk mewujudkan pengalaman-pengalaman petani kedalam Deklarasi Hak-Hak Petani yang dihasilkan dari Konferensi Internasional tentang Hak-Hak Petani (Jakarta, 2008). Saya ingin membawa ini sebagai proposal diskusi untuk sistem pangan yang baru, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi semua.

Deklarasi ini bisa menjadi salah satu usaha untuk melembagakan hak atas pangan. Penelitian dan deliberasi lebih lanjut mengenai masalah ini dari berbagai promotor hak atas pangan akan menjadi respons yang sangat baik atas krisis pangan dunia. Kami rasa, ini akan menjadi pendekatan besar untuk melindungi dan mengenalkan hak-hak petani, termasuk di dalamnya hak kita atas pangan melawan pelanggaran-pelanggaran oleh negara dan korporasi transnasional (TNCs). Dilihat dalam kerangka yang lebih besar, ini akan menjadi pendekatan baru untuk memerangi gizi buruk dan kelaparan-sebagaimana masalah pengangguran dan kemiskinan.

Hadirin Dialog Tematik Interaktif yang terhormat,
Pada tanggal 17 April nanti, kami, para petani, akan merayakan Hari Perjuangan Petani Internasional. Sejak 1996, tanggal 17 April menjadi hari yang monumental bagi petani diseluruh dunia untuk mengenang dan melanjutkan perjuangan dalam mempertahankan dan melindungi hak-hak kami. Pada hari tersebut 13 tahun yang lalu, 19 petani terbunuh di Eldorado de Carajas, Brazil, karena mereka berusaha melindungi hak-hak dan komunitas mereka.

Pelanggaran yang sama terhadap hak-hak petani masih terjadi sampai sekarang. Krisis pangan yang terjadi saat ini menunjukkan kita bahwa pelanggaran yang sistemik dan meluas terhadap hak-hak petani. Petani mengalami kekerasan dan pelanggaran setiap hari: Kami secara kasar dipaksa untuk meninggalkan lahan kami dan dijauhkan dari sumber penghidupan kami. Kami tidak bisa mendapatkan penghasilan yang memungkinkan kami untuk hidup layak. Kami secara tegas dilarang untuk mempertahankan, membudidayakan,menukarkan, dan menumbuhkan benih kami sendiri, dan pengetahuan pertanian kami lama kelamaan menghilang dan kami dipaksa untuk membeli benih yang dijual oleh TNCs demi keuntungan mereka. Begitu banyak petani diseluruh dunia yang dikriminalisasikan karena mereka berjuang untuk hak-hak mereka, terutama akses mendapatkan lahan dan sumber daya produktif lainnya. Kenyataannya, terdapat jumlah kasus yang terus meningkat dimana TNCs besar berusaha untuk mengontrol lebih banyak lahan dan menguasai industri pangan dan produksi agrofuel. Kasus-kasus ini sekali lagi,  banyak didalangi oleh berbagai macam kekuatan gerakan sosial, bahkan FAO (2003).

Tamu-tamu yang terhormat,
Oleh sebab itu, perubahan kebijakan mengenai pertanian dan pangan menjadi fundamental untuk mengatasi krisis sekarang ini. Bahkan kenyataannya, kita memiliki banyak sumber daya pangan tetapi siapa yang mengontrol sumber daya pangan tersebut adalah pertanyaannya–sebagaimana akses masyarakat untuk kesehatan dan makanan yang layak dibatasi oleh sistem yang ada sekarang.

Dalam hal pentingnya negara dan badan PBB seperti FAO mengadopsi kebijakan yang berlandaskan kedaulatan pangan, kami telah mendeliberasi konsep kedaulatan pangan dalam Pertemuan Pangan Dunia FAO (1996), dalam hal yang juga diprediksikan mengenai masa depan dan bahaya dari krisis pangan global dalam hal praktek ketahanan pangan—dimana ketahanan pangan hanya memastikan mulut penduduk dunia diberi makan, tidak memikirkan bagaimana cara pangan tersebut diproduksi, siapa yang memproduksinya, dan dan berasal dari mana pangan tersebut. Kami juga menentang praktek revolusi hijau, monokultur, dan pertanian berbasis ekspor yang dilaksanakan oleh rezim pertanian dan pangan saat ini. Moda praktek dan produksi seperti ini telah membahayakan lingkungan dan planet kita. Kami mendukung pertanian berkelanjutan (agroekologi) yang berbasis pertanian keluarga untuk kedaulatan pangan masyarakat dan untuk mendinginkan bumi kita.

Kedaulatan pangan adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pangan yang layak dan sehat dan diproduksi melalui metode ekologi yang berkelanjutan, dan hak mereka untuk mendefinisikan pangan mereka dan sistem pertanian sendiri. Hal ini memberikan jalan bagi aspirasi dan kebutuhan mereka untuk memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi pangan daripada bergantung pada permintaan pasar dan korporasi besar. Kedaulatan pangan lebih memprioritaskan pasar dan ekonomi lokal maupun nasional, mengembangkan pertanian berbasis keluarga, dan melindungi produksi pangan, distribusi, dan konsumsi yang berbasis pada sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Ini juga berarti untuk memastikan terlaksananya reformasi agraria secara murni melalui redistribusi lahan untuk petani dan buruh tani yang tidak mempunyai lahan sebagaimana akses untuk sumber daya produktif lainnya, menjaga akses dan kontrol terhadap benih oleh petani, mendorong pertanian berkelanjutan berbasis keluarga. Oleh sebab itu, kedaulatan pangan akan memberikan stabilisasi dan perlindungan terhadap pasar domestik melalui kontrol impor dan mekanisme intervensi pasar negara. Konsekuensinya, kebijakan yang diambil harus berkontribusi terhadap usaha untuk membangun kembali ekonomi pangan nasional, sebagaimana kebijakan akan menciptakan lapangan kerja, memastikan kecukupan pangan nasional, dan mengatasi masalah kemiskinan.

Kami telah menduduki dan mereklaim jutaaan hektar tanah di seluruh dunia, untuk memecahkan akar masalah anggota kami. Banyak dari anggota kami merupakan mereka yang tidak memiliki lahan, atau hanya memiliki sedikit lahan, itulah sebabnya mengapa walau banyak pangan yang tersedia di pasar namun kami tidak dapat mendapatkannya karena lemahnya daya beli. Sementara itu, hak mendapatkan lahan sangat erat kaitannya dengan kemampuan kami untuk memproduksi pangan dan menyediakan penghasilan bagi keluarga kami. Sejumlah mekanisme HAM dapat menjelaskan tentang hal ini, terutama  dalam hubungannya dengan realisasi hak atas pangan. Paragraf ke 10 Guideline 8 FAO Voluntary Guideline on the Right to Food menegaskan bahwa kebutuhan untuk mendorong dan melindungi pemilikan lahan, terutama berkaitan dengan segmen masyarakat yang kurang beruntung seperti perempuan dan kaum miskin, melalui perundang-undangan yang melindungi secara penuh dan setara hak pemilikan lahan dan properti lainnya, termasuk hak untuk mewarisi; dan merekomendasikan reformasi lahan untuk membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan dan kaum miskin.  International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (2006) mengamanatkan bahwa pentingnya reformasi agraria untuk merealisasikan hak asasi dasar manusia dan tegaknya kedaulatan pangan masyarakat.

Pertempuran pertanian dan pangan saat ini tidak hanya antara negara maju dan negara berkembang, seperti yang sering disuarakan dalam forum multilateral seperti WTO. Kami menantang opini tersebut, sebagaimana anggota kami—petani dari Eropa dan Amerika Serikat juga mendapatkan dampak akibat krisis, bahkan sebelum krisis juga. Ini adalah pertempuran antara moda produksi, sebagaimana telah dijelaskan oleh La Via Campesina dan dijelaskan lebih lanjut oleh Peter Rosset (2006). Contohnya, kami seminimal mungkin menggunakan input-input eksternal: kami menggunakan benih lokal yang dibudidayakan oleh penduduk setempat di bank benih, we menanam dengan metode polikultur, menggunakan kompos, bokashi, atau pupuk dari kotoran hewan ternak, pertanian yang kami kembangkan menggunakan metode tenaga kerja-intensif (bukan modal-intensif), dan menjual produk kami ke pasar lokal dan tradisional. Kami menggunakan cara ini di desa-desa untuk memberi contoh bagaimana kedaulatan pangan dipraktekkan. Desa-desa ini membentang dari desa nelayan di pantai utara Jawa hingga Pegunungan Andes, dari tanah yang subur di Afrika sampai padang rumput di Eropa.

Usaha ini, sedikit demi sedikit, mulai menunjukkan hasil. Gagalnya Putaran Doha pada 2006, adalah bagian dari usaha kami untuk menjaga agar WTO keluar dari pertanian sejak 1995. Krisis global yang menerpa industri  pangan dan sistem ekonomi dunia adalah kesempatan baik bagi kami untuk menyuarakan sistem alternatif di berbagai forum.

Akhirnya, untuk mengatasi krisis ini diperlukan sistem yang mendesak untuk mengatur pasar internasional. Kami sepakat dengan pendapat Jean Ziegler, anggota dari Komisi Penasehat Dewan HAM PBB, yang mengatakan secara eksplisit bahwa liberalisasi pertanian dan subsidi ekspor merupakan salah satu penyebab jangka panjang krisis pangan sekarang. Melalui jalur HAM untuk menyelesaikan krisis, harus ada suatu perjanjian bahwa hak atas pangan dan selanjutnya sesuai dengan komitmen dari International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), negara harus memperhatikan, melindungi dan mendukung pemenuhan hak atas pangan. Hal ini harus dihormati dan tidak harus mendapat tentangan dari keputusan yang diambil oleh WTO, IMF, atau Bank Dunia, agar bisa menyatu secara penuh dengan kewajiban negara untuk melindungi hak ata pangan rakyatnya. Jalur HAM bukanlah jalur pelengkap, namun harus menjadi jalur utama. Dengan kata lain, usaha untuk mengatasi krisis pangan sekarang ini tidak terjebak pada sudut pandang ekonomi saja. Jalur HAM akan membantu untuk mengidentifikasi masalah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, dan kelompoknya yang paling rentan. Negosiasi yang dilakukan di WTO tidak boleh melanggar hak masyarakat!

Kami akan berjuang di level internasional untuk menerapkan tindakan-tindakan stabilisasi. Pasar internasional harus dibangun sebaik mungkin untuk menerapkan mekanisme intervensi untuk menstabilkan harga pada level yang rasional. Negara-negara pengekspor harus menerima peraturan internasional yang mengontrol kuantitas yang bisa dijual di pasar internasional. Lebih jauh lagi, negara-negara harus mempunyai kebebasan untuk mengontrol produk impor untuk melindungi produk domestik. Pengaruh TNCs harus dibatasi dan perdagangan internasional di bidang pangan harus diturunkan seminimal mungkin, sebagaimana produk domestik harus bisa memenuhi kebutuhan internal dalam negeri. Hanya ini cara yang dapat dilakukan untuk melindungi petani, produsen kecil, dan konsumen melawan fluktuasi harga yang tiba-tiba akibat dari pasar internasional.

Kami terus mendorong kedaulatan pangan sebagi konsep praktis dan alternatif untuk keadilan dan keberlanjutan sistem pangan dan pertanian, dan akan bekerja bahu-membahu melalui pendekatan HAM, terutama hak atas pangan. Hak atas pangan bisa direalisasikan jika negara dalam keadaan pangan yang berdaulat. Akhirnya, dari sudut pandang kami, kedaulatan  pangan akan menjamin realisasi dan perlindungan terhadap hak-hak petani, yang akan memberi kontribusi bagi pelembagaan dan realisasi hak atas pangan.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu,
Saya sangat berharap bahwa pidato singkat ini akan memberikan secercah cahaya  bagi  negara-negara dan masyarakat internasional. Kita butuh aksi dan tindakan yang radikal, serta solusi yang fundamental. Jika kita akan memerangi krisis pangan, tindakan dan solusi tersebut harus berdasarkan HAM dan berbasis masyarakat. Terakhir, saya ingin memastikan bahwa kita bersama dalam hal ini. Jadi, berdirilah demi masyarakat anda.

Globalkan Harapan, Globalkan Perjuangan!!

New York, Amerika Serikat
6 April 2009