Protes organisasi rakyat atas korporatisasi benih

Upaya kanada untuk menghambat kesepakatan pelaksanaan hak-hak petani diantara 121 negara anggota FAO berhasil digagalkan dalam sidang pleno FAO mengenai penggunaan sumber  genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.  Sidang yang berlangsung di Tunisia tersebut berjalan secara alot dan baru berakhir dalam waktu 4 hari  setelah semalam sebelumnya Brazil membacakan resolusi hak-hak Petani yang telah diamandemen pada rapat pleno.

Setelah tercapainya kesepakatan tersebut, maka negara-negara peserta sidang tersebut berkomitmen untuk mendorong negara-negara anggota untuk memonitor semua faktor dan tindakan yang akan mempengaruhi penegakkan hak-hak petani termasuk untuk  menghilangkan semua hambatan yang mencegah petani untuk menyimpan, menukarkan atau menjual benih. Disamping itu juga untuk melibatkan petani secara penuh dalam lokakarya nasional atau regional mengenai penegakkan hak-hak petani dan melaporkan kembali implementasinya dilapangan pada pertemuan berikutnya dalam 18 bulan ke depan;

Beberapa Negara seperti Angola, Brasil, Ekuador, Belanda, Norwegia, dan Swiss telah memberikan kontribusi penting dalam membela petani untuk tetap menjadi actor penting dalam proses konservasi dan peningkatan sumber genetika tanaman. Selain itu, resolusi sidang pleno tersebut meminta keterlibatan penuh dari organisasi-organisasi petani di setiap aspek kesepakatan. Pada kesempatan tersebut, petani Honduras, Don Luis Pacheo, menyampaikan pentingnya kesepakatan tersebut bagi petani, “Pelestarian keanekaragaman genetika tanaman menjadi factor yang sangat  penting  bagi petani untuk bisa menyesuaikan system pertaniannya dengan ancaman perubahan iklim. Jika kita tidak berhasil memperoleh kesepakatan global untuk konservasi benih pada pertemuan di Tunisia sekarang ini, maka konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen pada akhir tahun ini tidak akan berhasil.”

Menanggapi hasil dari sidang pleno ini, Wilhelmina Pelegrina, Direktur Eksekutif SEARICE-organisasi masyarakat sipil yang telah lama mengadvokasi penegakan hak-hak petani- mengatakan bahwa meskipun komitmen yang dirasakan masih kurang dan sangat tergantung pada pembiayaan, resolusi dari sidang pleno ini merupakan suatu langkah maju yang cukup besar dalam perjuangan panjang untuk mengenalkan dan menerapkan Hak-hak Petani di FAO. Hal penting lainnya yang dicatat dalam sidang pleno ketiga ini adalah besarnya  komitmen dari organisasi-organisasi petani  untuk memberikan intervensi terhadap proses kesepakatan dalam penegakan hak –hak petani ini. Seperti yang ditunjukkan oleh  organisasi petani terbesar di dunia, La Via Campesina. Para juru bicara organisasi petani ini  tidak hanya menekankan peran sentral petani kecil dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati pertanian, tetapi juga turut membuat usulan-usulan konkret tentang hak-hak dan dukungan bagi petani, masyarakat tani, organisasi masyarakat adat dan penggembala. Termasuk kedalam hak-hak ini yaitu hak untuk mengakses tbank genetika tingkat  nasional dan internasional, serta hak untuk  mendapatkan dukungan keuangan untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati di sektor pertanian (on-farm conservation).

Kesepakatan mengenai penggunaan sumber tanaman genetik untuk pangan dan pertanian ini menekankan pada kedaulatan nasional atas konservasi sumber daya genetik tanaman  yang berbasiskan pada hak-hak petani. Hal ini berdasarkan pada kenyataan dilapangan, bahwa seringkali peraturan atau perundang-undangan tentang benih di tingkat nasional dapat mencegah petani untuk menyimpan , menukarkan, dan menjual benih. Jorge Stanley, seorang anggota organisasi pemuda adat Panama sekaligus sebagai juru bicara Komite Internasional Perencanaan kedaulatan pangan mengatakan  bahwa ‘Izin’ dan ‘ prinsip pembagian keuntungan’ bagi petani yang tercantum dalam naskah kesepakatan Hak-hak Petani FAO  seringkali tidak dihormati dalam undang-undang hak paten, salah satu contohnya adalah pembajakan benih-benih yang diproduksi petani oleh perusahaan agribisnis.

Sementara itu, saat ini petani dan organisasi-organisasi masyarakat sipil  tengah didorong untuk terus melakukan diskusi dan membangun usulan serta menggalang dukungan yang disyaratkan  bagi telaksananya impementasi dari kesepakatan sidang pleno tersebut. Pendanaan sebesar $ 116 juta USD adalah salah satu syarat minimal  untuk mempertahankan  pelaksanaan kesepakatan ini dimana kontribusinya tetap bersifat sukarela. Organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat  memantau perkembangannya dari dekat dan kembali ke daerah asal mereka dengan rencana nasionalnya untuk mempromosikan pelaksanaan Hak-hak Petani. “Kami akan kembali”, kata seorang petani Brasil, Soniamara Maranho, dari La Via Campesina.