SPI Dukung Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bali

JAKARTA. Gelombang menolak reklamasi Teluk Benoa Bali kembali bergema kemarin (20/03). 28 desa pakraman (adat) bersama ribuan masyarakat Bali lainnya melakukan aksi damai menolak reklamasi Teluk Benoa.

Mereka berasal dari Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem.Massa aksi yang menyuarakan aksinya menggunakan pakaian adat madya Bali, berkumpul di Desa Adat Kelan yang letaknya bersebelahan dengan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Massa selanjutnya melakukan long march melalui Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai menuju Bundaran Ngurah Rai – yang jadi akses utama ke Bandara Udara Ngurah Rai – lalu kembali ke Desa Adat Kelan.

Wayan Gendo Suardana, Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali), menyatakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menolak reklamasi Teluk Benoa.

Menurut Gendo, pemerintah harus obyektif menilai dokumen amdal (analisis dampak lingkungan) dengan melihat aspek sosial budaya.

“Mayoritas masyarakat dari desa-desa adat di Bali, termasuk desa adat di pesisir Teluk Benoa sudah menyatakan menolak reklamasi,” tegasnya.

Gendo menambahkan, ia mendesak agar pemerintahan Jokowi membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 warisan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi landasan hukum reklamasi Teluk Benoa.

“Ada 13 alasan mengapa kami menolak reklamasi ini, intinya adalah reklamasi akan menghancurkan alam di Bali atas nama investasi,” tambah Gendo.

Sumber: ForBali

Sementara itu di tempat yang terpisah, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, SPI mendukung penuh kampanye ForBali dan mayoritas masyarakat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa.

“Reklamasi Teluk Benoa selain berpotensi besar merusak lingkungan Bali, menyebabkan banjir, juga akan menyingkirkan nelayan-nelayan kecil dan petani rumput laut di pesisir Teluk Benoa,” kata Henry di Jakarta siang ini (21/03).

Henry menambahkan, semoga pemerintahan Jokowi-JK membatalkan Perpres No.51 Tahun 2014 yang jadi dasar hukum reklamasi ini.

“Jangan sampai Bali yang jadi salah satu kebanggaan Indonesia jadi rusak alamnya dan terpinggirkan masyarakatnya hanya demi investasi,” tambahnya.

****

Silahkan tandatangani petisi ini sebagai salah satu cara mendukung kampanye Tolak Reklamasi Teluk Benoa : https://www.change.org/p/pak-jokowi-tolak-reklamasi-teluk-benoa-batalkan-dan-cabut-perpres-51-2014

Mengapa kita harus menolak reklamasi Teluk Benoa (infografik oleh tim ForBali)