SPI gelar rapat pleno III

CIAWI. Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar rapat pleno III di Ciawi pada 2-4 Februari 2009. Rapat pleno ini diikuti oleh Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI yang berkedudukan di Jakarta dan juga Majelis Nasional Petani (MNP) yang berasal dari setiap wilayah di Indonesia.

Rapat pleno SPI ini dibuka dengan pemaparan Ketua Umum SPI, Henry Saragih, tentang situasi politik dan ekonomi Indonesia dan dampaknya terhadap perjuangan petani. Henry menjelaskan bahwasanya pemerintahan SBY telah gagal melaksanakan reforma agraria. Pemerintahan SBY membanggakan swasembada pangan namun malah menganggap petani sebagai masalah, jumlah petani di Indonesia yang meningkat itu justru dianggap masalah. Namun meningkatnya jumlah petani ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan. Lahan yang akan dibagikan ke rakyat malah semakin berkurang dan dialokasikan untuk perusahaan-perusahaan besar.

Henry juga berpendapat bahwa sikap dan kebijkan SBY terhadap petani bagaikan dua sisi mata koin. “Di satu sisi, SBY seakan-akan mendukung program-program kerakyatan, namun di sisi lain SBY malah menggiatkan proram food estate yang notabene sangat pro terhadap perusahaan-perusahaan besar untuk mengambil alih lahan pertanian pangan milik petani kecil” ungkapnya.

Henry menegaskan bahwasanya selama ini food estate telah diterapkan pada sektor perkebunan, namun ke depannya diproyeksikan untuk tanaman pangan. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan peraturan yang berupa Instruksi Presiden No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 termasuk di dalamnya mengatur Investasi Pangan Skala Luas (Food Estate). Inpres ini dalam kacamata pemerintah bertujuan untuk menjawab permasalahan pangan nasional dengan memberikan kesempatan kepada pengusaha dan investor untuk mengembangkan “perkebunan” tanaman pangan. Setidaknya enam perusahaa swasta nasional sudah siap menanamkan modalnya mengembangkan agribisnis di Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFE), yakni Bangun Tjipta, Medco Grup, Comexindo Internasional, Digul Agro Lestari, Buana Agro Tama, dan Wolo Agro Makmur. Bahkan, investor asal Arab Saudi, dari kelompok usaha Binladen sempat menengok tanah Merauke yang diproyeksikan akan menjadi pilot proyek food estate ini.

Mengenai program LARASITA yang digiatkan oleh pemerintahan SBY melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), Henry berpendapat bahwasanya program sertifikasi lahan ini malah mendorong mekanisme perdagangan tanah, bukan mendorong reforma agraria sejati, walaupun LARASITA ini tetap memakai jargon landreform plus. “Program sertifikasi lahan ini telah diterapkan di beberapa negara eropa yang berakhir dengan berpindah tangannya kepemilikan lahan petani perorangan kepada perusahaan-perusahaan multinasional, di Indonesia ini jangan sampai terjadi”, tegas Henry.

SPI sendiri berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) memiliki target untuk berhasil melakukan reklaiming lahan setidaknya 200.000 hektar di tahun 2012 nanti.