SPI Siapkan Petisi Rakyat untuk Krisis Pangan

JAKARTA: Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) akan membuat Petisi Kedaulatan Pangan sebagai upaya alternatif untuk menekan pemerintah merubah kebijakan pembangunan pertanian dan pangan yang sudah salah arah. Hal ini dilakukan guna menghindari ancaman krisis pangan nasional dan kehancuran kembali sektor pertanian di Indonesia seperti yang pernah terjadi pada 1998.

“Kita akan membuat Petisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan melakukan sejumlah gerakan sosial dalam beberapa waktu kedepan untuk mengembalikan arah pembangunan pertanian dan pangan secara signifikan,” ungkap Henry Saragih, Ketua Umum DPP SPI di Jakarta, hari ini (10/11).

Petisi ini sebagai upaya alternatif yang dilakukan SPI untuk mendesak pemerintah merubah kebijakan pertanian dan pangan nasional yang dinilainya sudah salah arah guna menghindari ancaman krisis pangan yang saat ini sudah menggejala secara global dan sedang mengintai Indonesia.

Henry, yang juga Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional ‘La Via Campesina’ menjelaskan, saat ini masyarakat global mulai mengalami krisis pangan yang disebabkan oleh empat faktor. Yakni, akibat dari implementasi perdagangan bebas pangan yang diciptakan oleh World Trade Organization (WTO),terjadinya perubahan iklim (climate change), besarnya bahan-bahan pangan yang dipasok untuk kebutuhan agrofuel dan pakan ternak.

Tapi faktanya, kebijakan-kebijakan itu melemahkan para petani lokal, produksi pertanian malah semakin anjlok serta harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan hasil-hasil pertanian melambung tinggi tidak terkendali.

Di sejumlah sentra produksi beras di Jawa pada awal tahun ini saja misalnya harga gabah kering giling (GKG) turun Rp100 ribu per kwintal atau Rp1.000 per kg (menjadi Rp290.000 per kwintal) dari harga 2 minggu sebelumnya.Sedangkan di sejumlah daerah di Sumatera, terjadi penurunan harga gabah sebesar Rp1.000 per kg untuk GKP dari Rp4.500 per kg menjadi Rp3.500 per kg, sementara GKG menjadi Rp4.200 per kg dari Rp4.800 per kg serta terjadi penurunan produksi akibat hama tunggro, kresek.
Sementara harga komoditas penting lain seperti cabai dan kedelai juga masih melambung tinggi, dimana hingga kini di sejumlah daerah harga cabai masih menyentuh angka Rp100 ribu sedangkan harga kacang kedelai membumbung di kisaran Rp6 ribu – Rp10 ribu per kg.

Karena kondisi yang semakin buruk itu, lanjutnya, SPI berinisiatif membuat Petisi Kedaulatan Pangan yang akan diikuti dengan Panel Nasional Kedaulatan Pangan serta menggerakkan dukungan rakyat untuk mendukung kedaulatan pangan dengan menggelar sebuah Rapat Umum pada bulan April 2011.

Indonesia sendiri terancam mengalami krisis pangan terutama karena faktor yang pertama pertama tersebut diatas, yaitu mengimplementasikan perdagangan bebas pangan atau dengan kata lain menjalankan liberalisasi pertanian dan pangan. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya kebijakan ekonomi pemerintah yang menyerahkan perdagangan berbagai komoditas pangan kepada mekanisme pasar.

“Indonesia terus menerus menjalankan kebijakan salah arah ini. Melakukan liberalisasi pertanian dan pangan, menyerahkan perdagangannnya kepada mekanisme pasar serta menempatkan dan mendahulukan kepentingan korporasi-korporasi agribisnis besar,” papar Henry.

Hal itu terbukti dimana pemerintah hanya memainkan instrumen pembebasan bea masuk serta mempercepat beroperasinya food estate dan mendorong pengembangan kawasan-kawasan food estate yang lain, untuk memenuhi ketersediaan pangan nasional.

“Kita akan terus mendesak pemerintah untuk merubah kebijakan pertanian dan pangan yang sudah salah ini supaya Indonesia terhindar dari krisis pangan dan terhindar dari kehancuran pertanian babak kedua setelah kehancuran pertama pada 1998 lalu saat Indonesia mengikuti kebijakan-kebijakan IMF,” tegas Henry.(***)

=============================================================

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia

Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional La Via Campesina

0811 655 668