SPI Sumut Gelar Rapat Kerja Wilayah

MEDAN. Dewan Pengurus wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia Sumatera Utara (Sumut) mengadakan rapat kerja wilayah ke-3 di Sekretariat DPW SPI Sumut, di Medan (23/6). Rapat kerja yang dilaksanakan selama dua hari ini dilakukan untuk menyusun program kerja tahun ke-4 Serikat Petani Indonesia Wilayah Sumatera Utara.

Rapat kerja ini dihadiri oleh perwakilan dari cabang-cabang dan Panitia Persiapan Pembentukan Organisasi (P3O) SPI Sumut. Selain memaparkan mengenai perkembangan organisasi di tingkatan wilayah, perwakilan dari masing-masing daerah sebaran SPI Sumut juga dilakukan. Mengingat rapat kerja ini bertujuan untuk menyusun program kerja yang membutuhkan masukan dari daerah-daerah sebaran SPI di Sumatera Utara.

Dari hasil pemaparan yang dilakukan baik dari wilayah maupun dari kabupaten baik cabang maupun dari P3O diketahui bahwa hal ke depannya yang perlu ditingkatkan ada manajemen pasca reklaiming yang telah dilakukan.

“Selama ini kita telah banyak melakukan reklaiming dan perjuangan mempertahankan tanah untuk petani anggota SPI. Oleh karena itu setelah tanah berhasil kita duduki, kita juga harus mampu untuk memanajemen pengelolaannya dengan baik. Padahal ini salah satu modal kita untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkap Wagimin, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumut.

Berbeda tanggapan yang diberikan oleh Zubaidah, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Asahan. Beliau menilai, organisasi harus menerapkan peraturan mengenai manajemen lahan kolektif  untuk organisasi yang harus dibuat oleh tiap-tiap basis maupun anggota yang telah berhasil melakukan pendudukan lahan.

“Anggota basis selama ini bingung mengenai pembagian lahan kolektif organisasi. Sehingga perlu dibuat sebuah aturan mengenai kewajiban dari anggota basis untuk lahan kolektif,” tegas perempuan yang telah lama bergelut di organisasi tani ini.

Rangkaian rapat kerja ini juga diisi dengan diskusi singkat mengenai kebijakan strategis dan praktis dalam perjuangan petani yang langsung diisi oleh Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI, Henry Saragih.

Dalam kesempatan tersebut, Henry Saragih mengatakan bahwa situasi politik saat ini menganut sistem politik dan ekonomi yang semakin menyudutkan petani.

“Sampai saat ini tingkat kriminalisasi dan perampasan petani semakin meningkat. Jumlah petani anggota Serikat Petani yang ditangkap semakin banyak,” ungkapnya.

Sistem ekonomi kita terjebak dalam sistem ekonomi neoliberal. Sistem politik semakin terbelenggu oleh kekuatan modal. Ke depannya kita (petani anggota Serikat Petani Indonesia-red) harus terus berjuang dan membangun kekuatan untuk dapat mewujudkan cita-cita perjuangan organisasi.