Serikat Petani Indonesia (SPI) menyelenggarakan Kongres ke-5 pada 20 – 25 Juli 2025 di Jambi. Kongres ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen perjuangan SPI dalam mewujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan untuk keadilan sosial. Sebagai forum permusyawaratan tertinggi, Kongres akan dihadiri oleh perwakilan petani SPI dari seluruh Indonesia.
Mengusung tema “Menggalang Persatuan Politik dan Ekonomi Kerakyatan untuk Memperjuangkan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan Menuju Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, Kongres V SPI ini sebagai upaya memperjelas strategi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang baru dihadapi saat ini.
Tantangan – tantangan baru ini beragam; mulai dari semakin luasnya liberalisasi di bidang pertanian dan pangan melalui berbagai kesepakatan perdagangan baik antarnegara maupun antarregional; serta menguatnya perusahaan – perusahaan nasional dan transnasional dalam pengelolaan dan pengendalian di sektor pangan. Tidak hanya itu, privatisasi dan komersialisasi dalam aspek-aspek pengelolaan sumber kehidupan; kerusakan alam yang semakin parah, perubahan iklim, dan berkembangnya teknologi yang semakin mengkonsentrasikan pengelolaan sumber – sumber agraria yang tidak sesuai dengan kepentingan kaum tani di Indonesia juga menjadi masalah nyata yang terjadi sekarang.
Henry Saragih selaku Ketua Umum SPI menjelaskan bahwa tema ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya memadukan kekuatan politik dan ekonomi rakyat dalam perjuangan jangka panjang. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa konsolidasi ekonomi rakyat juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan tersebut.
“Apa yang mau kita sampaikan adalah bahwasannya kita perlu membangun persatuan politik untuk memperjuangkan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Demikian juga kita perlu menggalang persatuan ekonomi rakyat untuk memperjuangkan reforma agraria,” ujarnya.
Adapun rangkaian Kongres V SPI dimulai dari tanggal 20 Juli dengan kegiatan Musyawarah Petani Perempuan dan Musyawarah Petani Muda yang akan dilakukan secara paralel. Penjelasan rinci disampaikan oleh Ali Fahmi selaku Ketua Panitia Pelaksana. “Musyawarah Petani Perempuan dan Musyawarah Petani Muda menjadi bagian penting dari rangkaian Kongres V SPI karena keduanya menghadirkan ruang konsolidasi untuk kelompok-kelompok strategis dalam gerakan tani,” ujarnya.
Perempuan petani selama ini menghadapi beragam persoalan, baik domestik maupun sosial, akibat sistem ekonomi-politik yang timpang, sehingga musyawarah ini menjadi sarana penting untuk memperjuangkan keadilan petani perempuan. Di sisi lain, pemuda merupakan generasi penerus yang semakin menjauh dari dunia pertanian akibat berbagai tantangan struktural, seperti ketimpangan agraria, sulitnya akses terhadap tanah, dan sistem produksi serta pemasaran yang merugikan petani. Musyawarah Petani Muda hadir untuk membahas kondisi tersebut dan memperkuat peran pemuda dalam mewujudkan masa depan pertanian Indonesia.
Tidak sampai di situ, pada hari kedua kongres yaitu tanggal 21 Juli akan dilaksanakan Musyawarah Koperasi Petani Indonesia. SPI sendiri telah mendeklarasikan pendirian 1000 koperasi petani di Indonesia. Upaya ini sudah dilakukan sejak 8 tahun lalu dan masih berjalan hingga sekarang. Pendirian koperasi petani di setiap basis SPI menjadi bagian penting dari strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi petani.
“Musyawarah ini diselenggarakan untuk merumuskan berbagai gagasan dalam memajukan Koperasi Petani Indonesia, yang hasilnya nanti akan menjadi bagian dari agenda pembahasan Kongres, termasuk dalam penyusunan AD-ART (Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga), GBHO (Garis Besar Haluan Organisasi), maupun Program-program SPI ke depan,” tegas Henry.
Kemudian pada 22 Juli akan dilaksanakan pembukaan Kongres V SPI. Sarwadi selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah SPI Jambi mengemukakan bahwa kegiatan pembukan kongres ini akan dihadiri oleh 5000 massa petani SPI dari seluruh Indonesia, khususnya dari basis-basis di Jambi selaku tuan rumah.
“Setelah itu agenda dilanjutkan dengan rapat-rapat internal Kongres berlangsung hingga tanggal 24 Juli. Kemudian rangkaian agenda Kongres V SPI akan diakhiri dengan kunjungan ke desa transmigran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 Juli mendatang,” pungkas Ali.
Bukan tanpa alasan, Mugi Ramanu selaku Ketua Majelis Nasional Petani (MNP) memaparkan bahwa kunjungan ini diadakan karena SPI ingin memperjuangkan nasib para transmigran. “Kita adakan kunjungan karena kita ingin memperjuangkan nasib para transmigran, dimana mereka adalah bagian dari program pemerintah yang banyak hak-haknya terabaikan. Terutama hak – hak atas agraria, dimana banyak tanah-tanah transmigrant yang diambil oleh korporasi besar,” imbuhnya.
“Kunjungan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan agraria di kalangan petani, termasuk transmigran, masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi negara,” tegas Mugi.
Hal ini sejalan dengan seruan Ketua Umum SPI yang menegaskan bahwa pemerintah harus melaksanakan reforma agraria. “Karena jika tidak dilaksanakan reforma agraria, dalam ketidakadilan penguasaan tanah yang terjadi saat ini, pembangunan pertanian seperti apapun yang dibuat tidak akan membawa kesejahteraan bagi petani dan rakyat Indonesia,” tegas Henry.
“Demikian juga prinsip kedaulatan pangan harus dijalankan. Karena jika tidak, Indonesia akan terus terjajah dan hilang kedaulatan pangannya,” tambahnya.
SPI
Merasa kecewa karena. Mentrinya tidak hadir. Atau mengelak karena saya rasa mentrinya tidak mau memberi keterangan kepada warga negara