SPI Mengadakan Workshop Agroekologi dan Kedaulatan Pangan Berbasis Masyarakat Adat di Kalimantan Selatan

BALANGAN. Dewan Perwakilan Wilayah Serikat Petani Indonesia (DPW SPI) Kalimantan Selatan mengadakan workshop bertajuk “Membangun Kawasan Daulat Pangan Berbasis Masyarakat Adat” di Sekolah Alam Al-Tamar, Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman dan praktik pembangunan kedaulatan pangan yang berakar pada peran dan kearifan masyarakat adat, bukan justru meniadakan ataupun meminggirkan keberadaannya.

Workshop dibuka dengan sambutan dari Ketua Umum SPI, Henry Saragih, yang menyoroti besarnya tantangan agraria dan pangan di tengah perubahan teknologi dan industrialisasi yang semakin masif. Menurutnya, perubahan tersebut telah menggeser kehidupan manusia yang sebelumnya dekat dengan alam menjadi semakin industrial dan komersial, sehingga petani dan masyarakat adat perlu memperkuat kapasitas dalam menghadapi situasi ini. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa petani dan masyarakat adat harus mampu bertahan dan kuat menghadapi situasi ini.

“Karenanya, salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana ilmu pertanian kita bisa dijelaskan secara ilmiah, supaya kita dapat bertahan. Selama ini kita bertani tidak ada penjelasannya. Dengan ilmu agroekologi ini, mengajak kita untuk membuka ilmu kita yang selama ini ada,” ujar Henry. Ia menegaskan bahwa pendidikan agroekologi penting untuk memperjelas dasar ilmiah praktik pertanian tradisional, serta memperkuat kebudayaan yang dapat melawan invasi industri pertanian dan kehutanan.

Workshop dipandu oleh Qomar dan menghadirkan sejumlah pemateri, antara lain Ketua DPW SPI Kalimantan Selatan, Dwi Putra Kurniawan; Erni selaku perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan; Misnu selaku perwakilan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan; serta Mujahid dari Pusat Kajian Agraria dan Hak Asasi Petani.

Dalam paparannya, Dwi menegaskan bahwa Kawasan Daulat Pangan (KDP) adalah salah satu kunci untuk mewujudkan kedaulatan pangan. “Kawasan Daulat Pangan adalah konsep dari SPI untuk mencapai kedaulatan pangan secara mandiri, aman, sehat, serta berkelanjutan,” ujarnya. Dwi juga menceritakan soal koperasi milik SPI yang menyimpan benih padi milik masyarakat adat.

Kemudian, Erni dari DKPP Kabupaten Balangan menyampaikan pandangannya terkait tantangan yang dihadapi oleh para petani mengenai degradasi lahan dan pupuk kimia. “Tantangan pertanian kita adalah degradasi lahan yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Selain itu, juga ada ketergantungan terhadap pupuk kimia,” ujarnya. Erni mendorong praktik pertanian agreokologi yang berkelanjutan secara ekonomi dan sosial.

Selain itu, Misnu memberikan pemaparan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui koperasi. Ia menjelaskan bahwa koperasi dapat menjadi solusi bagi petani di Balangan untuk menjembatani hubungan antara produsen dan konsumen, sehingga petani dapat memperoleh harga yang lebih menguntungkan.

Perspektif lain yang mengacu pada UNDROP (Deklarasi PBB terkait Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan) turut disampaikan oleh Mujahid yang mempertegas bahwa 28 Pasal dalam deklarasi tersebut menjadi fondasi penting bagi para petani dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga tidak merusak alam.

Di samping itu, ia juga mengatakan bahwa kedaulatan pangan adalah hak setiap rakyat. “Kedaulatan pangan merupakan hak setiap bangsa. Rakyat berhak menentukan pangannya secara mandiri, meliputi alat sistem produksi di bidang pemasaran,” tukasnya.

Workshop ini menjadi ruang pembelajaran bersama bagi para peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai agroekologi, kedaulatan pangan, serta hak-hak petani sebagaimana diatur dalam UNDROP. Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman, kegiatan ini memperkuat kapasitas petani dalam praktik pertanian agroekologi, pengelolaan pengetahuan lokal, serta penguatan posisi mereka dalam sistem pangan yang berdaulat.