Kongres V Partai Buruh telah rampung diselenggarakan pada 19–22 Januari 2026 di Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat. Forum tertinggi partai ini dihadiri oleh para inisiator pendiri Partai Buruh serta jajaran executive committee dari seluruh Indonesia. Berbagai agenda strategis dibahas dalam kongres ini, mulai dari penguatan organisasi hingga konsolidasi politik sebagai bekal menghadapi Pemilu 2029.
Sebagai harapan, Kongres V Partai Buruh ini bertajuk “Partai Kami adalah Masa Depan Kamu”. Dengan tema tersebut, Partai Buruh menegaskan bahwa ia hadir dan membawa perbedaan yang lebih baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, forum atau pertemuan yang sedang berlangsung sebagai ruang untuk bertukar gagasan, memperkuat kolaborasi, serta menyamakan pemahaman terhadap isu yang sedang dibahas.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum SPI Henry Saragih sekaligus Ketua Majelis Nasional Partai Buruh yang mengatakan bahwa Kongres ini yang telah membahas sejumlah persoalan, dimulai dari AD/ART dan program-program kerja yang telah disusun dan disempurnakan akan membawa kemenangan kepada Partai Buruh di masa depan. “Partai Buruh harus semakin terus menguatkan perjuangannya dalam membela kaum buruh, tani, nelayan, dan rakyat lainnya,” ujarnya.
Kemudian, ia juga menekankan bahwa Partai Buruh harus memberikan perhatian terhadap isu krisis iklim dan keberadaan masyarakat adat. Bencana alam yang sering terjadi belakangan ini tidak dapat disangkal merupakan bagian dari konsekuensi logis dari konsep pembangunan yang menekankan pada ekonomi ekstraktivisme.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum SPI sekaligus Wakil Presiden Partai Buruh, Agus Ruli Ardiansyah, menekankan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak mulai dari Exco Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat untuk mencapai target-target kemenangan Partai Buruh. “Saya harapkan Partai Buruh ini bisa lebih fokus dan juga bisa menjalankan kerja-kerja hasil dari keputusan Kongres ini. Keputusan dari resolusi yang dihasilkan, rekomendasi, program kerja, hingga termasuk dalam struktur kepengurusan baru untuk periode 2026-2031,” ujarnya.
Di akhir Kongres, Presiden terpilih Partai Buruh Said Iqbal menegaskan sejumlah hal yang ditujukan kepada para kadernya. Ia menegaskan bahwa Partai harus memiliki diferensiasi (perbedaan) dengan partai-partai lainnya. “Kita harus memiliki diferensiasi dengan partai lain, terutama soal isu. Kita harus mengkampanyekan isu krisis iklim. Bencana banjir di Pulau Sumatra itu juga perlu dikampanyekan. Kita perlu mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk kampanye kita,” ujarnya.
Selain krisis iklim, ia juga meminta para kader Partai Buruh untuk mengangkat isu pekerjaan informal. Dalam era seperti ini, banyak orang yang mengalami PHK secara masif yang terjadi dalam sektor kerja formal. Dan, sebagian besar masyarakat Indonesia lebih banyak bekerja dalam sektor informal. Hal inilah yang juga perlu menjadi perhatian bagi Partai Buruh.
Di akhir Kongres, Partai Buruh menyampaikan sikap atas sejumlah persoalan yang sedang terjadi belakangan ini: (1) Partai Buruh menolak intervensi indenpendensi Bank sentral Indonesia ke Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan moneter; (2) Reformasi kepolisian RI mengedepankan nasionalisme, jiwa sipil, anti kemiliteran, dan humanisme untuk menjaga wibawa keprofesionalan kepolisian; (3) Menolak pilkada melalui DPRD dan mendorong DPR RI membahas RUU perampasan aset, serta RUU PPRT; (4) Penolakan terhadap kebijakan upah murah, termasuk desakan UMP DKI Jakarta direvisi menjadi Rp 5,89 juta per bulan; (5) Mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan kebijakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat.
SPI