
Serikat Petani Indonesia (SPI) terus memperkuat struktur organisasi di wilayah Sulawesi Tengah. Kini giliran Kabupaten Banggai Kepulauan yang resmi membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) melalui pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar pada Minggu, 30 November 2025 di Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung.
Muscab ini dihadiri oleh 12 peserta yang merupakan perwakilan dari 4 desa. Meski berlangsung dengan keterbatasan jaringan internet, proses persidangan berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Para peserta kemudian secara mufakat memilih Reins Toel sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPI Banggai Kepulauan, dan Hendra Efendi Tondok sebagai Ketua Majelis Cabang.
Dalam forum tersebut, perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SPI, Ali Fahmi selaku Wakil Ketua Umum SPI, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan menekankan pentingnya konsolidasi organisasi petani di daerah. Ali juga menegaskan bahwa Banggai Kepulauan merupakan wilayah dengan catatan persoalan agraria yang kuat, terutama konflik terkait perusahaan sawit.
“Dengan adanya SPI, petani memiliki ruang untuk belajar, bersatu, dan memperjuangkan hak atas tanah. Kekuatan organisasi berada pada massa, maka program kerja lima tahun ke depan penting disusun untuk memperkuat anggota dan gerakan kita,” imbuh Ali Fahmi.

Ketua terpilih, Reins Toel, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat basis gerakan petani di daerahnya serta membela hak-hak petani Banggai Kepulauan.
Sementara itu, Ketua DPW SPI Sulawesi Tengah, Suryadi, memberikan ucapan selamat dan harapan agar DPC Banggai Kepulauan dapat menjadi motor perjuangan petani di wilayah tersebut. “Semoga kehadiran SPI menjadi wadah perjuangan kawan-kawan petani dan mendorong pemerintah melaksanakan reforma agraria sejati demi kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani,” tutupnya.
Dengan terbentuknya DPC SPI Banggai Kepulauan, gerakan petani Sulawesi Tengah semakin menguat dan meluas. Muscab ini diharapkan menjadi fondasi bagi hadirnya perjuangan kolektif petani dalam menghadapi konflik agraria, monopoli pasar, serta berbagai persoalan yang mengancam kedaulatan petani dan pangan. Kehadiran SPI membuka ruang bagi konsolidasi, pendidikan politik rakyat, serta pengorganisasian yang lebih kuat demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan agraria di Banggai Kepulauan.