SPI dan Menteri Koperasi Bahas Penguatan Koperasi Petani untuk Pelaksanaan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan

JAKARTA. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, melaksanakan pertemuan dengan Menteri Koperasi Republik Indonesia (RI), Ferry Joko Yuliantono, di Kantor Kementerian Koperasi RI pada Rabu (10/09/2025). Pertemuan ini membahas langkah strategis memperkuat koperasi petani sebagai instrumen pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan.

Henry menyampaikan selamat atas penunjukan Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi RI, sekaligus menegaskan perlunya penguatan gerakan koperasi petani agar menjadi pilar utama ekonomi rakyat. Ketua Umum SPI tersebut menggarisbawahi sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Petani Indonesia (KPI/Koperasi Petani SPI), dengan Kementerian Koperasi sebagai fasilitator kebijakan dan penguatan kapasitas.

Henry menjelaskan pentingnya pemerintah mendukung keberlangsungan KPI melalui program pemerintah yang menyeluruh. Ia juga mendorong koperasi menjadi penerima dan pengelola Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023.

“Koperasi petani harus menjadi kelembagaan ekonomi petani untuk menerima dan mengelola TORA sehingga tanah hasil reforma agraria benar-benar memberi manfaat bagi petani dan rakyat perdesaan,” ujar Henry Saragih.

Di akhir, Henry menambahkan perlunya kebijakan yang mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi di wilayah pedesaan. Henry menilai pentingnya keterlibatan serikat petani dan koperasi petani dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk memajukan koperasi petani.

“Kebijakan yang mendukung pembentukan dan penguatan koperasi di desa akan menciptakan ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi rakyat,” tutup Henry.

Menteri Koperasi RI, Ferry Joko Yuliantono, menyambut baik apa yang disampaikan Ketua Umum SPI tersebut. Ia menyatakan komitmen Kementerian untuk bekerja bersama memperkuat koperasi petani dalam pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan.

Dengan demikian, pertemuan ini menjadi langkah penting untuk sinergi antara gerakan petani dan pemerintah dalam memastikan koperasi petani berperan sentral dalam pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan.