JAKARTA. Tahun ini, 2021, adalah 25 tahun perjuangan dan kampanye tentang mewujudkan kedaulatan pangan, pola pangan sehat, keberlangsungan ekologi yang terjaga, agroekologi dan upaya untuk melawan sistem kapitalis. Pada Konferensi Pangan Dunia (World Food Summit, WFS) 1996 di Roma, Serikat Petani Indonesia (SPI) dan La Via Campesina (LVC, gerakan petani internasiona) telah mendefenisikan “kedaulatan pangan” sebagai hak masyarakat dalam memproduksi pangan secara mandiri, sehat sesuai dengan kearifan lokal dengan menggunakan sumber daya lokal dan sarana agroekologi. Terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan komunitas lokal sendiri.
Kedaulatan pangan adalah hak masyarakat atas pangan yang sehat dan sesuai dengan kearifan lokal, diproduksi melalui metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan dan pertaniannya sendiri. Konsep ini menempatkan mereka-mereka yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi pangan berada di jantung sistem dan kebijakan pangan. Kedaulatan pangan menawarkan strategi untuk melawan dan membongkar rezim perdagangan dan pangan korporasi saat ini. Kedaulatan pangan menyiratkan hubungan sosial baru yang bebas dari penindasan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat, kelompok ras, kelas sosial dan generasi.
Tolak KTT Sistem Pangan PBB (UNFSS21)
Pada tahun ini akan diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sistem Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2021 (UNFSS21). KTT Sistem Pangan PBB tersebut akan membicarakan sistem pangan untuk agenda 2030 dengan tantangan perubahan iklim, sistem pangan yang inklusif dan mendukung perdamaian berkelanjutan. KTT ini diinisiasi oleh PBB berkat dorongan dari World Economic Forum (WEF/Forum Ekonomi Dunia) yang pastinya akan memberikan keuntungan besar kepada korporasi dibandingkan kepentingan rakyat. Dampaknya, keterlibatan organisasi gerakan sosial yang merupakan perwakilan dari masyarakat adat, petani kecil, dan orang-orang yang bekerja di pedesaan justru tidak dilibatkan dalam KTT sistem pangan PBB tersebut.
Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Zainal Arifin Fuad menyampaikan, KTT Sistem Pangan PBB yang akan diadakan ini adalah bukti nyata dari perangkap korporat yang sedang berlangsung saat ini.
“Dengan menggunakan situasi pandemi covid-19 dan peningkatan kebutuhan akan pangan mereka melangsungkan agenda mereka yang berorientasikan keuntungan bisnis. Dari awal konsepsi pada tahun 2019 lalu, telah mengesampingkan peranan gerakan petani dan masyarakat adat pada agenda tersebut,” kata Zainal dari Jakarta (15/07).
“Oleh karena itu SPI dan LVC mengambil sikap mengecam dan memboikot KTT tersebut. yang mana seakan mengatasnamakan rakyat namun justru merugikan,” lanjutnya.
Zainal melanjutkan, SPI yang tergabung dalam LVC akan bergabung dengan gerakan masyarakat sipil lainnya untuk menyelenggarakan pertemuan tandingan pada akhir Juli 2021, untuk menghadirkan alternatif nyata yang tercipta dari pengalaman-pengalaman gerakan tani.
“Perjuangan untuk masa depan pangan telah menjadi perdebatan. Kita, kaum tani dan gerakan masyarakat sosial harus memastikan keberlangsungan konsep kedaulatan pangan,” kata Zainal
Saatnya Bergerak!
Zainal menambahkan, SPI dan LVC tidak akan tinggal diam dan membiarkan korporasi menentukan sistem pangan dunia.
“Kami akan bergabung dengan masyarakat sipil dan gerakan sosial di seluruh dunia untuk menyelenggarakan pertemuan tandingan pada tanggal 25, 26 dan 27 Juli 2021. Akan tetapi, mempertimbangkan adanya pandemi dan pembatasan gerak, pertemuan tandingan tersebut akan diselenggarakan dalam bentuk aksi virtual. SPI juga akan melakukan protes di tingkat regional dan nasional bersama dengan gerakan-gerakan sosial di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur serta gerakan-gerakan sosial di Indonesia,” imbuhnya
“Kami harapkan seluruh masyarakat di dunia dapat bergabung dalam aksi virtual ini sebagai bentuk penolakan bersama kita terhadap KTT Sistem Pangan PBB ini,” tutupnya.
Kontak Selanjutnya:
Afgan Fadilla – 0813 6151 2131
Petunjuk untuk mengikuti aksi virtual menolak KTT Sistem Pangan PBB:
2. Tempelkan poster tersebut pada kursi kosong. Kursi kosong sebagai simbol boikot terhadap KTT PBB. Seperti gambar di bawah ini.
3. Ambil foto dan lalu bagikan foto tersebut melalui akun-akun sosial media anda dengan hashtag #BoycottUNFoodSummit, #NotInOurNames dan #FoodSystems4People
Download poster 25 tahun kedaulatan pangan di sini
Download kertas Posisi La Via Campesina di sini
SPI
Mari bersatu untuk kedulatan pangan yg sesuai dengan kearifan lokal,lanjutkan SPI sebagai perwakilan kami petani….petani mandiri rakyat sejahtera.
Bergerak, berfikir, bersatu, berkolaborasi, bersolidaritas demi kedaulatan pangan
Pertemuan ini kayaknya mengulang situasi pasca perang dunia kedua. Saat itu muncul kekhawatiran yang sangat tejadinya kelaparan di semua dunia . Bangsa pemenang perang dan kapitalnya bertemu membahas persoalan pangan dan lahirlah kaputaisme pangan yang menindas petani miskin di seluruh dunia .