Lingkungan Hidup Juga Soal Pangan: Peran Petani Mengatasi Krisis Iklim

Setiap momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, perhatian publik biasanya tertuju pada isu-isu seperti penanaman pohon, pengurangan plastik, hingga gaya hidup ramah lingkungan. Semua itu tentu penting. Namun, jika berhenti di sana, kita melewatkan satu hal besar, bahwa lingkungan hidup juga sangat terkait dengan bagaimana pangan kita diproduksi.

Bagaimana sistem pangan kita di tengah krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi saat ini?

Apa yang kita makan setiap hari tidak lepas dari proses panjang yang bergantung pada alam, dari tanah, air, hingga keanekaragaman hayati. Namun ironisnya, sistem pangan global saat ini justru turut berkontribusi pada krisis lingkungan yang terjadi. Data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan bahwa sistem pangan menyumbang sekitar sepertiga emisi gas rumah kaca global, sekaligus mendorong kerusakan tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini dikarenakan sistem pangan tersebut menerapakan pertanian kimia, monoklutur, dan perdagangan pangan jarak jauh yang menghasilkan emisi gas.

Di saat yang sama, kerusakan lahan terus meluas. Hal ini berlangsung perlahan, sering tidak terlihat, namun berdampak besar terhadap produksi pangan dan keberlanjutan kehidupan. Inilah yang dapat kita pahami sebagai sebuah “krisis senyap”, krisis yang tidak selalu menjadi sorotan utama, tetapi nyata dirasakan dampaknya.

Petani adalah pihak yang pertama merasakan dampak dari krisis lingkungan. Perubahan iklim membuat musim tanam semakin tidak menentu, meningkatkan risiko gagal panen, serta menyebabkan semakin berkurangnya kesuburan tanah. Bagi petani, krisis lingkungan bukan sekadar isu global, melainkan kenyataan yang dihadapi setiap hari.

Di Indonesia, kondisi ini diperparah oleh ketimpangan struktural. Penguasaan lahan yang timpang membuat sebagian besar petani hanya memiliki akses terbatas terhadap tanah. Mayoritas petani merupakan petani gurem dengan luas lahan kurang dari 0,5 hektare. Sementara di sisi lain, alih fungsi lahan terus terjadi dalam skala besar. Di Indonesia, ali fungsi lahan mencapai hingga 100.000 – 150.000 hektare per tahunnya. Bahkan diperkirakan lahan sawah akan turun dari 7,46 juga hektare menjadi 5,1 juta hektare pada tahun 2045. Lahan pertanian menyusut, sementara tekanan terhadap petani semakin meningkat.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk melihat lebih dalam: jika petani adalah pihak yang paling terdampak, maka persoalannya tidak terletak pada petaninya. Masalah utamanya ada pada sistem pertanian yang berkembang hari ini.

Sistem pertanian yang dominan saat ini cenderung berbasis monokultur, bergantung pada input kimia, dan mendorong ekspansi lahan dalam skala besar.

Persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan global dalam merespons krisis iklim. Sejumlah skema yang berkembang, seperti perdagangan karbon, offset lingkungan, hingga program konservasi skala besar, seringkali dipromosikan sebagai solusi. Namun dalam praktiknya, pendekatan tersebut kerap tidak menyentuh akar persoalan, yaitu sistem pangan dan ketimpangan penguasaan lahan, bahkan berpotensi meminggirkan petani dan masyarakat adat.

Di sisi lain, petani yang merupakan produsen pangan skala kecil justru memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Petani mempertahankan keberagaman hayati, merawat tanah dan air, bahkan mempertahankan pengetahuan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Di tengah krisis ini petani menghadirkan solusi, yaitu Agroekologi.

Agroekologi dimaknai sebagai suatu cara bertani yang mengintegrasikan secara komprehensif aspek lingkungan hingga sosial ekonomi masyarakat pertanian. Suatu mekanisme bertani yang dapat memenuhi kriteria (1) keuntungan ekonomi; (2) keuntungan sosial bagi keluarga tani dan masyarakat; dan (3) konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memutus ketergantungan petani terhadap input eksternal dan penguasa pasar yang mendominasi sumber daya agraria. Pelaksanaan pertanian agroekologi bersumber dari tradisi pertanian keluarga yang menghargai, menjamin dan melindungi keberlanjutan alam untuk mewujudkan kembali budaya pertanian sebagai kehidupan.

Dalam pembahasan global, termasuk pada sidang Komite Pertanian FAO 2023, didorong pendekatan bioekonomi untuk pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan pangan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim sebagai satu kesatuan, yang disebut sebagai upaya mencapai “triple win”. Namun, bagi gerakan petani, pendekatan ini hanya dapat dicapai melalui agroekologi, bukan melalui pertanian berbasis rekayasa teknologi seperti rekayasa genetika yang berisiko terhadap keanekaragaman hayati dan keamanan pangan.

Agroekologi bukan sekadar teknik bertani, melainkan cara produksi yang selaras dengan alam, berbasis pengetahuan lokal, dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga memperkuat kemandirian dan kesejahteraan petani. Bagi SPI, agroekologi merupakan bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk membangun sistem pangan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan, yakni hak rakyat untuk menentukan sistem pangannya sendiri, berbasis produksi lokal dan berpihak pada petani.

Krisis lingkungan tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan bagaimana tanah, pangan, dan kehidupan dikelola. Di tengah itu, petani tetap menjaga kehidupan, memperkuat agroekologi, mewujudkan kedaulatan pangan.