Aksi SPI Ponorogo, Tolak Kenaikan Harga Pupuk

PONOROGO. Mulai kemarin pagi, Selasa (24/01), petani dari Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan aksi menolak kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET). Lebih dari 300 petani berkumpul di depan sekretariat Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Ponorogo dan melakukan long march menuju kantor Dinas Pertanian, Kantor Bupati, hingga kantor DPRD Ponorogo, Jawa Timur.

Massa aksi tidak “singgah” di kantor Dinas Pertanian dan Kantor Bupati, karena baik Kepala Dinas Pertanian dan Bupati Ponorogo “kebetulan” tidak sedang berada di tempat.

“Bupati ponorogo harus bertanggung jawab karena bupati adalah ketua komite pengawas pupuk di Kabupaten,” tambah Ruslan.

Ruslan, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Timur menyampaikan bahwa tuntutan tunggal dalam aksi kali ini adalah menolak kenaikan harga pupuk.

“Kenaikan harga pupuk sangat memberatkan petani, terlebih kami baru saja mengalami gagal panen. Di Ponorogo saja setidaknya 36.000 Ha padi baru mengalami gagal panen akibat serangan hama wereng,” ungkap Ruslan.

Ruslan juga menyampaikan bahwa penyaluran pupuk ke petani masih banyak persoalan seperti kelangkaan dan mahalnya harga pupuk saat menjelang tanam, namun tidak ada yang bertanggung jawab semua saling melempar tuduhan.

Aksi kemudian dilanjutkan ke DPRD Ponorogo, perwakilan massa aksi diterima oleh Komisi B. Dalam dialog tersebut, Jamingan petani SPI asal Ponorogo menyampaikan bahwa seharusnya harga pokok produksi gabah dinaikan dulu sebelum harga pupuk dinaikkan, kenaikan harga pupuk sangat meresahkan petani.

“Sekarang pupuk sudah mulai langka di beberapa tempat di ponorogo,” ungkapnya.

Agus, perwakilan Komisi B menyampaikan bahwa HPP gabah sangat fleksibel.

“Ini artinya pemerintah dapat melakukan pembelian gabah disesuaikan dengan keadaan yang tentunya tidak dibawah HPP, ya memang HPP masih memakai aturan tahun 2009. Untuk masalah kelangkaan saya mohon bapak-bapak memberikan data yang jelas di daerah mana saja kelangkaan itu terjadi, kami akan bantu,” imbuhnya.

Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan berupa pertemuan lanjutan antara SPI dan instansi terkait untuk membahas persolan perlunya dibentuknya tim pengawas penyaluran pupuk.