JAKARTA. Ribuan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) ikut turun ke jalan memperingati Hari Buruh Internasional (Mayday) 2022 yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 1 Mei. Tahun ini, puncak peringatannya dilaksanakan pada Hari Sabtu, 14 Mei 2022, karena tanggal 1 Mei masih dalam suasana Idul Fitri.
Ketua Umum SPI Henry Saragih memaparkan, tahun ini SPI bergabung dengan elemen buruh untuk memperingati Hari Buruh Internasional.
“Ada 18 tuntutan yang disuarakan oleh massa buruh dan petani dalam aksi kali ini,” kata Henry dari Medan, Sumatera Utara pagi ini (14/05).
“(1) Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja; (2) Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas; (3) Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB; (4) Tolak upah murah; (5) Hapus outsourcing; (6) Tolak kenaikan pajak PPn; (7) Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran; (8) Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan; (9) Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria; (10) Stop kriminalisasi petani; (11) Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis; (12) Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS; (13) Pemberdayaan sektor informal; (14) Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja; (15) Driver ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya; (16) Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang; (17) Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan (18) Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya,” paparnya.
Henry menjelaskan, massa petani SPI turut hadir di Mayday ini, mulai di Jakarta, Medan, Palembang, Riau, dan kota besar lainnya.
“Saya sendiri hadir di aksi damai di kota Medan,” katanya.
Sementara itu. dalam orasinya Henry menegaskan, melalui serikat-serikat buruh dan SPI, petani dan buruh sudah sama-sama berjuang menolak UU Cipta Kerja sehingga undang-undang ini inkonstitusional.
“Tapi banyak kekuatan-kekuatan yang ingin menghidupkannya kembali. Aksi ini menegaskan UU Cipta Kerja jangan dihidupkan lagi, harus tetap inkonstitusional. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama,” kata Henry yang juga Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh.
Henry menegaskan, program reforma agraria menjadi kebutuhan bagi kaum buruh: agar terjadi keadilan agraria, yakni meredistribusi tanah-tanah perkebunan yang dikuasai oleh korporasi/perusahaan, sehingga teratasinya kemiskinan, sehingga buruh bisa memilih menjadi petani, dan kedaulatan pangan terwujud.
“Semoga pesatuan perjuangan kita bisa memberi kemenangan bagi kaum buruh, kaum tani, kaum pekerja,” tutupnya.
SPI