
KULONPROGO. Serikat Petani Indonesia (SPI) terus mendorong penguatan basis petani melalui pendidikan. Pada Minggu, 10 Mei 2026, SPI menyelenggarakan Pendidikan Agroekologi dan Kawasan Daulat Pangan (KDP) di Basis Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang merupakan petani perempuan, pemuda tani, pengurus SPI, dan juga Tim KDP SPI Yogyakarta.
Ketua Badan Pengurus Wilayah, Sumantara, dalam sambutannya menekankan bahwa agroekologi bukan sekadar teknik budidaya, melainkan jalan politik untuk mencapai kedaulatan pangan. “Dengan memanfaatkan potensi lokal seperti daun, tanaman, dan kotoran hewan, petani didorong untuk memproduksi pupuk dan nutrisi tanaman secara mandiri. Pendekatan ini tidak hanya menekan biaya produksi, tetapi juga memulihkan kesehatan ekosistem serta memutus ketergantungan terhadap input kimia yang diwariskan sejak era Revolusi Hijau,” ujarnya.
Penguatan tidak berhenti pada aspek produksi. Dalam sesi materi, Qomar dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi dan Pusat Perbenihan SPI menyoroti pentingnya transformasi kelembagaan ekonomi melalui koperasi petani. Ia menegaskan bahwa koperasi harus dibangun sebagai alat perjuangan ekonomi-politik petani yang bisa menjadi kekuatan kolektif yang menentukan arah pasar.

Dalam sesi teknis, peserta juga mendalami tahapan transisi menuju pertanian berkelanjutan. Proses ini meliputi efisiensi dan substitusi input dengan mengurangi penggunaan bahan kimia secara bertahap, pemulihan ekologi lahan melalui praktik alami, serta pembangunan jejaring pasar lokal yang menghubungkan langsung produsen di desa dengan konsumen di kota. Pendekatan ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pangan yang adil dan berdaulat.

Diskusi dan pemetaan partisipatif mengungkap sejumlah tantangan sekaligus potensi di Basis Nanggulan. Di Donomulyo, masih minimnya edukasi dari dinas terkait menjadi hambatan, meskipun terdapat peluang besar untuk pengembangan pertanian ramah lingkungan yang terintegrasi dengan potensi ekowisata. Sementara di Wijimulyo, petani menghadapi persoalan permodalan akibat praktik “tebas” oleh tengkulak. Di sisi lain, terdapat kekuatan lokal berupa kemandirian benih, termasuk pengembangan kedelai Malika, serta komitmen kolektif dalam pengelolaan dan distribusi benih di tingkat petani.
Sebagai tindak lanjut, peserta menyepakati beberapa langkah konkret yang akan dilakukan diantaranya memperluas pendidikan agroekologi secara masif di tingkat basis, mengaktifkan media organisasi untuk memperkuat narasi perjuangan petani, serta merumuskan strategi kolektif guna mengurangi dominasi tengkulak melalui penguatan koperasi petani.