Dunia Tanpa Bank IMF – Bank Dunia: Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial

SIARAN PERS GERAK LAWAN (Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Neoliberalisme)

BALI. Gerak Lawan sebagai aliansi strategis kelompok masyarakat sipil memanggil rakyat Indonesia untuk menggugat : kehidupan tanpa bank dunia, wujudkan kedaulatan pangan dan tegakkan keadilan sosial. Gugatan rakyat adalah respon terhadap agenda pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF dimana Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan tersebut yang dimulai hari ini 10 sampai 14 Oktober 2018. Berbagai elemen masyarakat sipil progresif dari tingkat lokal, nasional, regional dan internasional turut bergabung dengan Gerak Lawan merespon pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF tersebut. Agenda gerakan rakyat ini bertajuk Rakyat Menggugat: World Beyond Banks.

Muhammad Reza Sahib, Koordinator Gerak Lawan menyampaikan, IMF dan Bank Dunia adalah dua lembaga yang kehadirannya sama sekali tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi rakyat dunia.

“IMF adalah sebuah kenihilan, kesia-siaan yang hakiki atas kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat dunia. Tak ada hal siginifikan yang berguna dilakukannya selama lembaga ini eksis di muka bumi. Yang miskin tetap saja miskin, malah makin miskin. Kedaulatan negara digerogoti,” tuturnya.

Muhammad Reza Sahib, Koordinatir Gerak Lawan

“Selama lima hari ke depan Gerak Lawan akan melakukan serangkaian kegiatan mulai dari aksi damai, diskusi, dan pertunjukan budaya untuk menyuarakan penolakan atas kedua lembaga ini,” lanjutnya.

David Calleb Otieno dari Kenyan Peasants League (Organisasi Petani Kenya) menyatakan di negaranya, IMF memaksakan paket reformasi yang terus menguntungkan para kreditor di Kenya.

“Rasio utang Kenya pada PDB saat ini adalah sekitar 70 persen. Jadi hampir semua diprivatisasi: air, telekomunikasi, transportasi. Kenya bahkan punya ATM Air. Petani jadi kehilangan otonomi terutama atas benih dan kebijakan pertanian karena semuanya didorong untuk pencarian laba dan cash crops. Kebijakan ini semuanya didorong oleh Bank Dunia dan IMF,” paparnya.

Zainal Arifin Fuad, anggota Koordinator Internasional La Via Campesina menambahkan, IMF dan Bank Dunia juga berperan dalam mengkooptasi makna reforma agraria.

“Ada beberapa contoh di mana Bank Dunia dan IMF juga mencoba berbicara bahasa perjuangan tani dengan mendukung reforma agraria, tetapi itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk reforma agraria berbasis pasar, reforma agraria palsu, bukan yang diinginkan komunitas petani,” sebutnya.

Zainal, anggota Koordinator Internasional La Via Campesina

“La Via Campesina sebagai gerakan petani internasional akan terus menyuarakan perlawanan atas IMF – Bank Dunia, khususnya dalam pertemuan tahunan di Bali tahun ini,” sambung Ketua Departemen Luar Negeri, Serikat Petani Indonesia (SPI) ini.

Bali Daulat Pangan

I Nyoman Mardika dari Yayasan Manikaya Kauci, menyampaikan, selama ini di Bali sering diselenggarakan acara bertaraf internasional yang membuai rakyat Bali tentang hal-hal yang berbau turis dan pariwisata dan mengetahui esensi dan substansi sebenarnya dari acara tersebut.

“Rakyat Bali harus mengetahui esensi dan substansi dari pertemuan ini tuturnya, harus membangun konstruksi kritis,” sebutnya.

“Memang 70 persen pendapatan daerah di Bali berasal dari pariwisata, namun di sisi lain, Bali kehilangan 800 – 1000 hektar lahan setiap tahunnya, dan 54 subag hilang selama lima tahun terakhir, ini data, ini fakta, berdasarkan Badan Pusat Statistik. Jadi saya mau menekankan, rakyat Bali jangan terbuai dengan pariwisata karena alih fungsi lahan sangat masif di Bali saat ini, Bali tidak berdaulat pangan,” paparnya.

I Nyoman Mahardika, Yayasan Manikaya Kauci

Sana Ulaili, petani anggota Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta menambahkan, dalam kesempatan ini mengajak semua peserta Gerak Lawan untuk memberikan solidaritasnya untuk menolak pembangunan NYIA (New Yogyakarta International Airport, Bandara baru di Yogyakarta).

“Pembangunan NYIA merampas hak-hak petani dan mengubah tatanan budaya dan sosial di Yogyakarta,” tuturnya.

Perempuan petani dari Aceh Barat, Lina Mariana (Ketua SIMAB) menyuarakan kondisinya melalui puisi. Dalam baitnya “Di sawah inilah kami para perempuan ikut memperbaiki ekonomi, memperbaiki pangan menuju kesejahteraan”.

Syukur Buyung perwakilan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyampaikan adanya perampasan laut dari industri pariwisata dan pembangunan infrastruktur kawasan ekonomi khusus yang terjadi di Bintan-Kepulauan Riau.

“Nelayan tidak lagi memiliki akses daulat atas wilayah pesisir dengan berbagai reaort pariwisata yang memprivatisasi pulau kecil. Begitu pula proyek kawasan ekonomi khusus yang meminggirkan nelayan dan rakyat pesiair dengan model pembangunan yang tidak adil,” imbuhnya.

Melky Nahar dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) juga mencatat sejak 1973 hingga 2017 terdapat lebih dari 18 proyek raksasa terkait energi dan pertambangan yang melibatkan energi kotor batubara hingga geotermal senilai 3.590 miliar dolar US digelontorkan oleh Bank Dunia dan semua tentakel keuangan yang terkait dengannya.

“Semua operasi pertambangan dan pembongkaran energi fosil ini menyumbang penghancuran kedaulatan pangan, kesehatan dan ekonomi warga,” tutupnya.

Media Centre Gerak Lawan
Kontak : +6287875313413
www.geraklawan.id

Gerak Lawan :
Aksi! For Gender, Sosial and Ecological Justice, Bina Desa, FPPI, Front Nahdiyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, IGJ, IHCS, JATAM, KIARA, KNTI, KRuHA, Manikaya Kauci, Solidaritas Perempuan, Serikat Buruh Migran Indonesia, Purplecode Collective, SNI, SPI, YLBHI