Nilai Tukar Petani (NTP) Januari 2021 Naik, Tapi (Mengapa) Harga Singkong Masih Rp500 per Kg ?

JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Nilai Tukar Petani (NTP) Januari 2021 sebesar 103,26 atau naik tipis 0,01 persen dibandingkan bulan Desember 2020. Dalam Berita Resmi Statistik yang dirilis pada hari Senin (1/2/2021), kenaikan tersebut dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,45 persen, lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,44 persen. Kenaikan NTP tersebut dipengaruhi oleh naiknya NTP di tiga subsektor, yakni subsektor Hortikultura (1 persen), Perkebunan (0,42 persen) dan Perikanan (0,50 persen). Pada subsektor Hortikultura, kenaikan ini dipengaruhi naiknya It pada kelompok sayur-sayuran (cabai rawit, cabai merah, dan buncis) sebesar 1,99 persen.

Sementara itu, penurunan terjadi di dua subsektor yakni Tanaman Pangan (0,28 persen) dan Peternakan (0,72 persen). Secara khusus pada subsektor Tanaman Pangan, indeks It pada kelompok padi mengalami kenaikan 0,35 persen, sementara kelompok palawija seperti ketela pohon, ketela rambat, dan kacang tanah mengalami penurunan sebesar 0,32 persen. Pada subsektor peternakan, penurunan terbesar indeks It dipengaruhi oleh penurunan di komoditas telur ayam ras dan ayam kampung/buras.

Menanggapi hal tersebut, Agus Ruli Ardiansyah Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI), menyebutkan turunnya nilai NTP pangan Januari 2021 tidak terlepas dari faktor cuaca yang mempengaruhi penurunan kualitas dan produksi di berbagai wilayah.

“Faktor tingginya curah hujan berdampak pada penurunan kualitas hasil panen. Untuk tanaman pangan khususnya padi-padian, hal ini mengakibatkan proses pengeringan lebih lama hingga membutuhkan biaya lebih untuk penggunaan pengering tambahan. Laporan dari anggota kita di Lebak, Banten, hal ini mengakibatkan harga merosot jauh dari harga di waktu normal,” kata Agus Ruli di Jakarta pagi ini (03/02).

Ia melanjutkan, di beberapa wilayah, faktor curah hujan ini bahkan memicu gagal panen dan bencana ekologis. Di Tuban, Jawa Timur, curah hujan terlalu tinggi mengakibatkan hama wereng merebak. Bahkan di Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), bencana banjir yang terjadi di awal tahun 2021 ini mengakibatkan Kawasan Daulat Pangan (KDP) SPI Kalsel di Desa Penggalaman dan sekitarnya (Desa sungai Batang dan Desa Sungai Rangas) terendam banjir.

“Singkong dan jagung, harganya relatif rendah di tingkat petani. Untuk singkong misalnya, laporan anggota SPI di Desa Rengas, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan menyebutkan harga di tingkat petani mencapai 500 per kg untuk yang rendah dan paling tinggi Rp600 per kg,” tambahnya.

Untuk subsektor Hortikultura, Agus Ruli menyebutkan kendati NTP Hortikultura menunjukkan tren kenaikan dalam 4 bulan terakhir, hal ini belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi petani.

“Kami melihat perbedaan harga di tingkat petani dan pasar masih menjadi momok yang belum dipecahkan. Hal ini sebenarnya berlaku di tiap subsektor, tetapi paling terasa dampaknya di subsektor Hortikultura seperti sayur-sayuran. Sebagai contoh untuk cabai merah keriting, ini sangat tinggi perbedaan harganya. Di Sukabumi misalnya, harga cabai di tingkat petani berada di kisaran Rp45.000-Rp49.000 sementara begitu di pasar harganya mencapai Rp75.000 – Rp80.000 per kg,” paparnya.

Langkah Tepat untuk Mengatasi Masalah Bencana Ekologis dan Ketidakadilan Harga

Agus Ruli menyebutkan pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah bencana ekologis dan ketidakadilan harga yang masih menimpa petani di Indonesia.

“Terkait curah hujan yang terlalu tinggi, di samping memang ada fenomena monsum Asia musim dingin , kita harus melihat ini merupakan sebagai dampak dari perubahan atau krisis iklim yang sedang terjadi. Cuaca menjadi semakin sulit diprediksi dan jelas berdampak buruk pada pertanian kita,” ujarnya.

Ia menegaskan, sudah saatnya pemerintah meninggalkan praktik-praktik pertanian warisan sistem revolusi hijau yang mengandalkan input kimia, penggunaan lahan skala besar dan jenis pertanian monokultur. Hal ini karena memang berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan memicu terjadinya krisis iklim.

“Ini termasuk rencana pemerintah untuk melakukan sentralisasi produksi pangan melalui cetak sawah sampai dengan food estate. Ini bukan langkah yang bijak. Pemerintah harus mendorong petani di Indonesia menjalankan pertanian agroekologi yang sesuai dengan nilai budaya kita dan ramah terhadap alam,” tegasnya.

Terkait masalah ketidakadilan harga dan kesejahteraan petani, Agus Ruli menilai pemerintah harus memperkuat keberadaan koperasi sebagai kelembagaan ekonomi petani.

Kiri: Agus Ruli Ardiansyah

“Permasalahan rendahnya harga di tingkat petani dan problem distribusi, hal ini bisa diselesaikan dengan memperkuat koperasi-koperasi petani di tingkat basis atau daerah. Melalui koperasi, petani bisa mengendalikan penyimpanan untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual langsung kepada konsumen. Pemerintah dalam hal ini juga dapat memberikan stimulus bagi koperasi petani, untuk dapat menyerap hasil produksi pertanian dengan harga yang layak,” terangnya.

Agus Ruli menambahkan, saat ini SPI tengah berfokus pada penguatan dan pengembangan 1000 koperasi di seluruh Indonesia.

“Termasuk juga mendorong petani-petani anggota SPI untuk mempraktikkan pertanian agroekologi yang tidak memiliki ketergantungan pada input kimia namun tetap menghasilkan produksi yang baik,” tutupnya.

Kontak Selanjutnya:
Agus Ruli – Sekretaris Umum DPP SPI – 0812-7616-9187