JENEWA. Zainal Arifin Fuad, anggota Komite Koordinasi Internasional (ICC) La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) sekaligus Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI memberi intervensi dalam sesi ke-51 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss (27/09). Zainal mewakili delegasi La Via Campesina, yang didukung CETIM dan FIAN International, dalam rangka melanjutkan kerja advokasi yang mendukung promosi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Daerah Pedesaan (UNDROP).
Berikut ini isi intervensi Zainal Arifin Fuad:
“Terima kasih ketua, saya Zainal Arifin FUad, anggota Serikat Petani Indonesia. Saya berbicara atas nama Komite Perencanaan Internasional untuk Kedaulatan Pangan, dan mewakili La Via Campesina sebagai wakil ketua kedua dalam Komite Pengarah Internasional, Dekade Pertanian Keluarga PBB (UNDFF)”.
“Pertama-tama, kami ingin meminta pemerintah untuk meningkatkan komitmennya, termasuk melalui pendanaan yang memadai, untuk mendukung pertanian berbasis keluarga petani, terutama pada regulasi pasar, sehingga petani mendapatkan pendapatan yang adil, sebagaimana disebutkan dalam tindakan yang disarankan pada UNDFF oleh komite. Ini juga berarti bahwa pertanian berbasis keluarga petani menjadi arus utama dalam program pembangunan bukan program sampingan dan tidak hanya untuk satu dekade, tetapi selamanya”.
“Sebagaimana ditekankan dalam dokumen kerja, pertanian keluarga oleh petani kecil memainkan peran mendasar dalam menyediakan makanan berkualitas bagi populasi kita, menjaga keanekaragaman hayati, dalam melindungi ekosistem kita dan dalam melestarikan pengetahuan tradisional. Hal ini semakin relevan dalam konteks krisis yang saling terkait ini, antara lain krisis kesehatan (pandemi Covid), krisis pangan, krisis iklim, konflik & perang, dan kenaikan harga pangan serta peningkatan orang kelaparan sebagaimana dilaporkan dalam SOFI 2022. Dalam pengertian ini, ada sesuatu yang salah dalam sistem pangan global di bawah liberalisasi pasar”.
“Oleh karena itu, terkait dengan UNDFF, pemerintah harus memperhatikan peran pertanian berbasis keluarga petani kecil dalam mengatasi krisis tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia, pemerintah baru-baru ini memutuskan kebijakan khusus untuk mendukung koperasi keluarga petani untuk meningkatkan produksi minyak nabati lokal. Selain itu, saya mengapresiasi pemerintah Indonesia yang mendukung UNDFF dengan terlibat dalam Rencana Aksi Nasional dan komite nasional pertanian berbasis keluarga”.
“Kami ingin menggarisbawahi bahwa pelaksanaan UNDFF harus didasarkan pada instrumen seperti UNDROP (Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan), dalam deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat, VGGT dan VGSSF. Ia harus bertujuan untuk mewujudkan sepenuhnya hak-hak asasi manusia yang dinyatakan dalam deklarasi-deklarasi ini dan konvensi-konvensi lainnya”.
“Terakhir, UNDFF harus menjadi pemicu untuk mendukung produksi pangan skala kecil, berdasarkan agroekologi dan pasar teritorial – yang merupakan solusi untuk memberi makan dunia dan untuk mencapai kedaulatan pangan”.
SPI