Kemiskinan di Indonesia Meningkat, Yang Tertarik Jadi Petani Makin Besar

JAKARTA. Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada September 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 1,13 juta orang atau menjadi 27,75 juta orang. Sebelumnya, pada BPS mencatat pada September 2019, jumlah penduduk miskin berada di angka 26,42 juta orang. Kenaikan ini juga mengakibatkan persentase penduduk miskin di Indonesia kembali ke 2 digit atau 10,19 persen, setelah sebelumnya berhasil ditekan di bawah 2 digit dari September 2017 hingga Maret 2020 lalu.

BPS juga menyebutkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 876,5 ribu orang menjadi 12,04 juta orang atau naik 7,88 persen. Begitu pun di perdesaan yang mengalami kenaikan sebesar 249,1 ribu orang menjadi 15,51 juta orang atau naik 13,20 persen. Masih dari rilis yang sama, BPS menyebutkan sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja terkena dampak pandemi Covid-19 pada Agustus 2020. Dari 29,12 juta penduduk tersebut, diketahui 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran; 0,76 juta penduduk menjadi bukan Angkatan kerja; 1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja; dan 24,03 juta penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja.

Menanggapi rilis BPS tersebut, Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli, menyebutkan persoalan kemiskinan di Indonesia berkaitan dengan lemahnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang rentan seperti petani.

“Terlepas dari situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai aspek, pemerintah harus segera memperbaiki berbagai kebijakan yang masih lemah,” ujarnya dalam keterangan tertulis hari ini (19/02).

“Khususnya di sektor pertanian selama pandemi ini pertumbuhannya baik dibandingkan sektor lainnya. Data dari BPS per Agustus 2020 lalu, mengenai serapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 29,76 persen, mengungguli sektor-sektor lainnya. Hanya saja sektor pertanian masih belum mendapat perhatian yang cukup,” tambahnya

Menurut Agus Ruli, berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pemerintah sudah menetapkan reforma agraria sebagai program strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Hanya saja memang reforma agraria belum berjalan ideal dan masih butuh perbaikan ke depannya.

Agus Ruli Ardiansyah

“Pemerintah sudah berkomitmen untuk menjalankan reforma agraria, sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Ini juga sudah tercantum dalam RPJMN 2020-2024, dan dijadikan sebagai program prioritas oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Jadi upaya-upaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak petani atas tanah melalui reforma agraria untuk petani harus dipercepat. Kita tidak bisa berbicara mengenai pembangunan pertanian apabila tanah sebagai faktor produksi utama bagi petani itu tidak tersedia,” paparnya.

“Dalam hal ini termasuk juga penyelesaian konflik agraria yang menjadi bagian tak terpisahkan dari reforma agraria di Indonesia, menurut kami ini masih jauh dari ideal” sambungnya.

Menurut Agus Ruli, dengan dilaksanakannya reforma agraria secara ideal, hal ini dapat menjawab persoalan lainnya terkait kemiskinan di Indonesia seperti pengangguran.

“BPS juga menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di September 2020 di antaranya adalah peningkatan jumlah pengangguran akibat pandemi Covid-19. Ini juga bisa dijawab apabila reforma agraria berjalan dengan ideal, dimana sektor pertanian akan menjadi lebih kuat dan mampu menyerap tenaga kerja, termasuk juga pengangguran yang tercipta akibat pandemi Covid-19” tambahnya.

Agus Ruli juga menyebutkan selain berfokus pada pelaksanaan program reforma agraria, pemerintah juga harus berkomitmen pada upaya membangun kedaulatan pangan di Indonesia.

“Dalam konteks kemiskinan, kita harus lihat juga kaitannya dengan persoalan pangan di Indonesia. Dari data yang dirilis BPS terkait garis kemiskinan, dapat dilihat pangan atau komoditas makanan memberi kontribusi besar terhadap garis kemiskinan di Indonesia,” ujarnya.

“Hal ini menjadi penting mengingat kita sama-sama lihat, persoalan pangan belum diurus dengan benar. Mulai dari persoalan produksi hingga distribusi, petani di Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi dengan pihak lainnya. Ini yang menyebabkan pangan, baik itu dari aspek kualitas maupun harganya tidak terkontrol. Ini harus segera dibenahi, pemerintah harus berkomitmen penuh pada cita-cita kedaulatan pangan,” lanjutnya.

Untuk itu, Agus Ruli menyebutkan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah koreksi terhadap pembangunan pertanian di Indonesia.

MARSIALAPARI

“Pertama, anggaran untuk menunjang sektor pertanian harus menjadi prioritas dari pemerintah, anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) jangan dipotong. Tentunya ini dibarengi dengan kebijakan-kebijakan di sektor pertanian yang benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi petani, sehingga berdampak pada kedaulatan petani di Indonesia. Misalnya subsidi untuk input pertanian, bisa dialihkan kepada output agar bisa menjamin agar harga di tingkat petani tidak anjlok,” tambahnya.

“SPI juga menilai pemerintah harus berfokus pada penguatan koperasi sebagai kelembagaan ekonomi petani. SPI menilai koperasi merupakan bentuk kelembagaan yang paling tepat, selain merupakan pengejawantahan demokrasi ekonomi, juga memosisikan petani memiliki kontrol terhadap penyimpanan dan distribusi, baik itu untuk konsumsi maupun kepentingan pasar,” tutupnya.

Kontak Selanjutnya:
Agus Ruli Ardiansyah – Sekum DPP SPI – 0812 7616 9187