JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) berpartisipasi aktif menjadi narasumber dalam webinar Partai Buruh #18 yang bertemakan “Kondisi Akses Buruh, Nelayan dan Petani terhadap Pangan dan Upaya Penegakan Kedaulatan Pangan” kemarin (04/11).
Ketua Umum SPI Henry Saragih yang memberi sambutan dalam seminar ini menyampaikan, dalam konsep kedaulatan pangan akan terjadi dalam penguasaan alat produksi, cara produksi, kelembagaan ekonomi, bukan hanya jadi buruh di industri pertanian, jasa industri pertanian, tapi membuat rakyat menjadi berdaulat.
“Kita bisa melakukan aksi nyata untuk mendukung kedaulatan pangan dengan membangun koperasi-koperasi petani yang bersinergi dengan koperasi-koperasi konsumen dalam mendistribusikan hasil pertanian petani langsung ke konsumen,” katanya.
Hal senada disampaikan Mujahid Widian, Ketua Departemen Kajia Strategis Nasional DPP SPI. Ia menegaskan, gerakan petani dan buruh harus memperhebat penolakan terhadap upaya-upaya pemberlakuan kembali omnibus law UU Cipta Kerja, juga mengintegrasikan gerakan ekonomi diantara elemen partai buruh untuk memastikan akses terhadap pangan.
“Kerjasama antar koperasi atau lembaga ekonomi buruh, petani, nelayan, miskin kota, dan kelas pekerja lainnya menjadi penting dilakukan untuk menunjang gerakan politik,” tegasnya.
Hadir juga narasumber dalam acara ini Mirah Sumirat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, dan Budi Laksana, Sekjen Serikat Nelayan Indonesia (SNI).
Sementara itu, webinar ini juga dihadiri berbagai exco kab/kota, kader dan anggota partai buruh, kader SPI dan serta peserta lainnya. Kegiatan ini semakin meneguhkan posisi Partai Buruh untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, bukan ketahanan pangan.
SPI