Dari Desa, Pesisir hingga Kota: Pemuda Lintas Sektor Dorong Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria

Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama Pusat Studi Agraria IPB University, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB, serta Sajogyo Institute menyelenggarakan Diskusi Panel “Peran Pemuda dalam Perjuangan Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria sebagai Basis Alternatif Paradigma Pembangunan” pada Jumat, 22 Mei 2026 di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia IPB University, Bogor. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian International Conference in Autonomous Social Sciences and Alternative Development (ICASAD) 2026, yang mempertemukan berbagai sektor gerakan rakyat dalam forum.

Dalam pengantarnya, Wakil Ketua Umum SPI, Zainal Arifin Fuad, menegaskan pentingnya menghadirkan pembangunan alternatif. Ia mengkritik pandangan dominan yang menganggap tidak ada pilihan lain di luar sistem yang ada. Ia menjelaskan bahwa kedaulatan pangan menjadi tawaran nyata untuk menggantikan pendekatan ketahanan pangan yang ada.

Zainal juga mengaitkan diskusi ini dengan dinamika global yang terus berubah. Ia menyinggung bahwa dominasi tunggal dalam politik dunia pasca Perang Dunia II kini mulai bergeser. “Dunia terus berkembang, muncul kekuatan-kekuatan baru. Artinya, selalu ada kemungkinan untuk membangun alternatif,” tegasnya.

Menghubungkan dengan sejarah, Zainal mengutip pemikiran Soekarno saat melakukan penanaman pohon dalam momentum peletakan batu pertama kampus IPB pada 1961. Dalam kesempatan tersebut, Soekarno menegaskan bahwa pangan adalah persoalan hidup dan mati sebuah bangsa. Bagi Zainal, pesan ini tetap relevan hingga hari ini, terutama ketika dikaitkan dengan krisis agraria dan pangan yang masih dihadapi. Ia kemudian menegaskan kembali peran strategis pemuda dengan mengutip pernyataan Soekarno, “Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncang dunia.” Menurutnya, semangat tersebut menjadi pengingat bahwa perjuangan kedaulatan pangan dan reforma agraria membutuhkan peran aktif generasi muda.

Prof. Saturnino M. Borras Jr. dalam pengantarnya, menegaskan bahwa peran pemuda sangat krusial dalam membangun arah pembangunan alternatif melalui transisi agroekologi. Ia menekankan bahwa agroekologi bukan hanya soal praktik pertanian, tetapi menjadi fondasi bagi kedaulatan pangan, penciptaan kerja layak, serta keadilan sosial dan iklim. “Transisi agroekologi sangat penting, tidak hanya bagi para petani, tetapi juga bagi umat manusia. Hal ini sangat penting bagi kedaulatan pangan serta untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan aman bagi semua orang,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan bahwa transisi tersebut tidak mungkin terjadi tanpa demokratisasi penguasaan tanah sebagai prasyarat utama.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya peran pemuda sebagai aktor utama, bukan sekadar penerus. “Kaum muda tidak hanya perlu diberi tahu bahwa mereka adalah masa depan, masa kini pun adalah milik kaum muda. Mereka harus memiliki akses ke tanah dan kendali atasnya sekarang juga,” tegasnya. Menurutnya, tanpa akses nyata terhadap sumber daya dan tanpa perubahan sistem pertanian yang eksploitatif, pemuda tidak akan memiliki insentif untuk terlibat. Karena itu, transisi agroekologi dan regenerasi petani harus berjalan beriringan sebagai fondasi bagi terwujudnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Diskusi yang dimoderatori oleh Rendi Oman Gara dari Sajogyo Institute ini kemudian menghadirkan beragam perspektif lintas sektor rakyat. Tri Budiarto dari Pusat Studi Agraria IPB University membuka dengan menyoroti persoalan mendasar regenerasi petani yang hingga kini belum terpecahkan. Ia menjelaskan bahwa rendahnya minat pemuda untuk bertani tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural. “Banyak mahasiswa kami sebenarnya tertarik, tapi ketika ditanya apakah mau jadi petani, jawabannya hampir selalu sama, yaitu sulit, karena tidak ada akses terhadap lahan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa sempitnya skala usaha tani, pendapatan yang fluktuatif, ketidakpastian pasar, serta konflik agraria yang terus meningkat menjadi faktor utama. “Sebanyak 62% petani kita adalah petani gurem. Sementara penguasaan lahan justru lebih banyak berada di tangan korporasi,” tambahnya.

Lebih jauh, ia membagikan sejumlah inisiatif yang dikembangkan di kampus untuk menjembatani kesenjangan tersebut, mulai dari praktik langsung di lapangan hingga pembentukan ekosistem usaha petani muda. “Kami ingin mahasiswa benar-benar ‘bermain lumpur’, mengalami sendiri bertani. Dari situ muncul keberanian, bahwa bertani bukan sekadar pekerjaan,” jelasnya.

Dari pengalaman lapangan, Heru Pangatas, Pemuda Tani SPI dari Jambi, menggambarkan realitas keras yang dihadapi petani muda. “Hari ini, bahkan di Sumatera yang dianggap lahannya luas, pemuda tetap sulit mengakses tanah. Di sisi lain, kriminalisasi petani masih sangat tinggi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dan korporasi, serta tingginya konflik agraria di wilayahnya. “SPI di Jambi mengurus lebih dari 100 ribu hektare konflik agraria. Banyak perusahaan bahkan beroperasi tanpa HGU,” ungkap Heru.

Meski demikian, Heru menunjukkan bahwa perjuangan tetap berjalan melalui pengorganisasian, pendidikan, hingga pembangunan Kampung Reforma Agraria. “Kami membangun koperasi, mengembangkan agroekologi, dan menciptakan roda ekonomi lokal. Ini bukti bahwa reforma agraria sejati bisa dijalankan jika rakyat diberi ruang,” tegasnya.

Perspektif perempuan disampaikan oleh Nesia Aggelita Dewi, Pemuda Tani Perempuan SPI dari Yogyakarta, yang menekankan pentingnya kedaulatan pangan berbasis agroekologi. Ia membedakan secara tegas antara konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. “Ketahanan pangan hanya bicara ketersediaan, tidak peduli dari mana asalnya. Tapi kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan menentukan sendiri sistem pertanian serta pangannya,” jelasnya.

Lebih jauh, Nesia menekankan bahwa perjuangan petani perempuan tidak hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut ketimpangan dan kerentanan yang dihadapi sehari-hari. “Perempuan adalah ibu kedaulatan pangan, tapi kami juga menghadapi kekerasan dan minimnya pengakuan,” ujarnya. Di tengah berbagai tekanan, ia bersama para petani SPI di Yogyakarta menerapkan agroekologi, pertukaran benih lokal, membangun dan memperkuat koperasi petani, serta membangun kawasan daulat pangan.

Dari sektor pesisir, Hendra Wiguna dari Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Indonesia (KPPMPI) menggambarkan kompleksitas persoalan nelayan. “Kalau petani punya 100 masalah, kami di nelayan mungkin 101,” katanya.

Ia menyoroti persoalan akses bahan bakar, rendahnya nilai tukar nelayan, hingga minimnya regenerasi nelayan muda. Hendra juga menekankan bahwa kemiskinan justru terjadi di wilayah penghasil pangan. “Ini ironi. Di kantong-kantong produksi, justru kita menemukan kemiskinan ekstrem,” tambahnya. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, karena persoalan di pesisir tidak bisa diselesaikan secara parsial.

Sementara itu, Odent Muhammad dari Urban Poor Consortium membawa diskusi ke konteks perkotaan, dengan menyoroti keterkaitan antara reforma agraria dan krisis perumahan. “Urbanisasi membuat anak petani dan nelayan datang ke kota, tapi bukan jadi sejahtera, justru masuk ke kantong kemiskinan baru,” ujarnya. Ia memaparkan bahwa hingga 2024, terdapat sekitar 11 juta keluarga di perkotaan yang tidak memiliki rumah.

Odent menegaskan pentingnya reforma agraria perkotaan sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas. Ia juga membagikan praktik pengorganisasian yang dilakukan, seperti koperasi perumahan. “Kami membangun kepemilikan kolektif. Rumah bukan lagi soal individu, tapi hak bersama,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kerja sama antara koperasi rakyat kota dan desa, termasuk dengan SPI, menjadi langkah konkret menuju kedaulatan yang saling terhubung.

Menutup diskusi, Sekretaris Umum SPI, Wahyudi Rakib, menekankan pentingnya menindaklanjuti forum diskusi menjadi kerja nyata bersama. Ia mengajak seluruh elemen gerakan untuk menjadikan momentum ini sebagai titik awal konsolidasi yang lebih luas, serta mendorong penguatan solidaritas ekonomi melalui kerja sama antar koperasi lintas sektor. “Kita perlu menyambungkan kerja sama dari koperasi ke koperasi, bukan hanya koperasi petani, tapi juga buruh, nelayan, hingga rakyat miskin kota. Ini contoh konkret dari solidaritas ekonomi yang juga sudah dilakukan antara SPI dan UPC,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Umum SPI tersebut juga menyoroti pentingnya agenda global seperti ICARRD (Konferensi Internasional tentang Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan) sebagai ruang advokasi bersama untuk pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Ia mendorong agar gerakan rakyat, khususnya pemuda, mulai mengorganisir diri mendukung pelaksanaan ICARRD selanjutnya untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria dan pembangunan perdesaan berbasis kedaulatan pangan. “Ini momentum untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria dan pembangunan perdesaan berbasis kedaulatan pangan secara nyata,” pungkasnya.

Diskusi ini menegaskan bahwa persoalan kedaulatan pangan dan reforma agraria membentang dari hulu ke hilir, dari desa, pesisir, hingga kota. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara parsial. Kolaborasi lintas sektor rakyat menjadi kunci untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi ketimpangan yang terus berlangsung.

Momentum ini sekaligus mempertegas peran strategis pemuda sebagai penggerak perubahan. Tidak hanya sebagai penerus, tetapi sebagai aktor utama yang mengorganisir, mengadvokasi, dan membangun alternatif nyata di berbagai ruang kehidupan. Dari ladang, laut, hingga kota, pemuda mengambil bagian dalam perjuangan kolektif untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria sebagai basis paradigma pembangunan yang adil dan berdaulat.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penyerahan produk Koperasi Petani Indonesia serta buku UNDROP kepada para narasumber dan moderator. Momen ini menjadi simbol penguatan solidaritas sekaligus upaya memperluas pemahaman mengenai hak-hak petani dan pentingnya kedaulatan pangan sebagai bagian dari perjuangan bersama.