NTP Desember 2020 Naik, Petani Pangan dan Hortikultura Masih Terseok-Seok

JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (04/01/2021) merilis Berita Resmi Statistik terkait perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Indonesia, dimana NTP nasional di Bulan Desember 2020 mengalami kenaikan 0,37 persen, atau berada pada angka 103,25, dibandingkan Bulan November 2020. Kenaikan NTP Desember 2020 ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani (lt) naik sebesar 0,82 persen, lebih tinggi dari indeks harga yang dibayarkan petani (lb) sebesar 0,44 persen.

Pada bulan Desember 2020 hampir seluruh subsektor mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar masih disumbang oleh subsektor Tanaman Perkebunan sebesar 111,80 atau naik 1,63 % dari bulan November 2020. Sementara itu, subsektor Tanaman Pangan menjadi satu-satunya subsektor yang mengalami penurunan, yakni 100,35 atau turun 0,54 persen dari bulan sebelumnya.

Menanggapi rilis BPS tersebut, Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli menyampaikan bahwa tren kenaikan NTP tersebut masih belum cukup memuaskan,

“Kita lihat sampai Desember 2020 ini, kenaikan NTP secara nasional sangat dipengaruhi oleh satu subsektor saja, yakni perkebunan. Sementara NTP subsektor lainnya jauh lebih rendah, dan tidak jauh dari batas standar NTP, yaitu 100 atau bisa dikatakan impas dalam usaha tani untuk menopang kehidupan petani. Bahkan NTP Peternakan berada dibawah 100,” ujarnya.

Agus Ruli menyebutkan untuk subsektor-subsektor lainnya, kendati menunjukkan tren kenaikan, kondisi ini belum sepenuhnya dialami oleh petani di akar rumput.

“Laporan yang kita dapatkan dari anggota-anggota SPI di wilayah, masih sama seperti-seperti bulan sebelumnya. Untuk tanaman hortikultura, khususnya sayur-sayuran harga di tingkat petani juga masih belum stabil dan di bawah harga normal. di Cijujung, Bogor, misalnya, harga 1 kilogram sawi di rentang Rp2.500-3.000 padahal jika normal harganya bisa mencapai Rp5.000-7.000 per kilogramnya” ujarnya.

Agus Ruli juga menyoroti terkait sempat terjadinya kenaikan harga beberapa komoditas cabai merah di beberapa wilayah Indonesia.

“Terkait kenaikan harga cabai dan tomat pada bulan Desember kemarin, ini disebabkan banyak faktor. Misalnya di Sumatera Barat sendiri harga cabai merah mencapai Rp60.000/kilogram di eceran dan Rp45.000 – Rp50.000 di tingkat petani. Sementara itu cabe rawit sendiri mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu di kisaran Rp40.000 yang sebelumnya hanya Rp25.000 ditingkatan petani.”

“Peningkatan harga tanaman cabai tersebut diperkirakan akibat mulai berangsur normalnya kebutuhan konsumen, dibandingkan masa-masa di awal pandemi lalu. Di Riau, dimana harga cabai merah keriting mencapai Rp75.000 per kilogramnya, ini disebabkan karena gagal panen yang dialami oleh banyak petani karena curah hujan yang sangat tinggi di bulan November hingga pertengahan Desember lalu,” tambahnya.

“Sementara untuk subsektor tanaman pangan, penurunan ini disebabkan panen beruntun di beberapa daerah di Indonesia, sehingga tidak ada peningkatan harga di tingkat petani. Patut dicatat juga prediksi BMKG kemarin tentang curah hujan yang tinggi akibat fenomena La Nina. Ini juga sudah mulai dirasakan oleh petani anggota SPI di beberapa wilayah, karena mempengaruhi pemupukan serta ancaman akibat adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Dalam laporan BPS ini, juga disebutkan terjadi kenaikan biaya produksi pada sub-sektor tanaman pangan sebesar 0,14%” tambahnya.

Kondisi Umum Pertanian di Indonesia Selama Tahun 2020

BPS dalam rilis tersebut juga menyebutkan bahwa NTP Januari–Desember 2020 menggambarkan NTP yang terjadi selama tahun berjalan. Secara nasional, NTP Januari–Desember 2020 lebih tinggi 0,74 persen dibandingkan NTP Tahun 2019 pada periode yang sama, yakni 101, 65 dibanding 100, 9. Merujuk pada Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024, NTP tahun 2020 tersebut masih di bawah NTP yang ditargetkan, yakni 103.

BPS juga menyebutkan bahwa perkebunan menjadi subsektor dengan kenaikan tertinggi dalam rentang Januari-Desember 2020 yakni sebesar 104,32. Sementara subsektor peternakan menjadi subsektor terendah yakni 98,08. Kenaikan subsektor perkebunan ini juga dapat dilihat dari data BPS lainnya, dimana pada tahun 2020, secara nasional perubahan indeks harga yang diterima petani sebesar 2,25 persen, yang disumbang oleh subsektor perkebunan seperti kelapa sawit (1,60 %) dan karet (0,54 %).

Agus Ruli menyebutkan pemerintah seharusnya tidak terlalu menggantungkan diri pada subsektor perkebunan, hal ini mengingat para petani belum sepenuhnya berdaulat di sektor perkebunan.

“Ketergantungan pertanian Indonesia terhadap sektor perkebunan di satu sisi patut diwaspadai. Hal ini mengingat para petani belum berdaulat penuh di sektor ini.

Kalaupun sebagian petani terlibat, ini hanya di tingkat produksi dan distribusi, bahwa petani belum mendapat harga yang layak, dan masih ditentukan oleh perusahaan industri perkebunan,” ujarnya

“Kita juga mengkhawatirkan kebijakan pemerintah untuk mendorong food estate, yang bentuknya bisa disebut sebagai perkebunan pangan skala besar, sebagai solusi ketersediaan pangan di Indonesia. Kebijakan ini jelas berseberangan dengan realita bahwa pangan di Indonesia sampai saat ini sebagian besar diproduksi oleh para petani dan keluarga petani, bukan industri skala besar yang seragam (monokultur). Ini harus ditinjau ulang,” tambahnya.

Agus Ruli juga mengingatkan komitmen pemerintah Indonesia terkait Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang ‘Pertanian Keluarga’ atau United Nation’s Decade of Family Farming tahun 2019-2028.

“Pemerintah harus memperkuat kebijakan untuk mendorong petani dan keluarga petani sebagai aktor utama untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Salah satunya adalah program reforma agraria, untuk meredistribusi tanah kepada para petani dan keluarga petani di Indonesia. Ini penting meningat masalah utama yang dihadapi oleh petani di Indonesia, yakni hak petani atas tanah belum terpenuhi,” tutupnya.

Kontak Selanjutnya:
Agus Ruli Ardiansyah – Sekretaris Umum DPP SPI – 0812-7616-9187