JAKARTA. Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan pada bulan Februari 2021. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan NTP nasional pada Februari 2021 berada di angka 103,10 atau turun sebesar 0,15 persen dibandingkan NTP Januari 2021. Penurunan NTP Februari 2021 ini dipengaruhi turunnya dua NTP subsektor, yakni subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan, masing-masing sebesar 0,84 persen dan 0,33 persen dibandingkan NTP Januari 2021. Sementara itu untuk subsektor hortikultura, terjadi kenaikan sebesar 1,83 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli Ardiansyah, dalam keterangan tertulisnya menyebutkan penurunan di NTP subsektor tanaman pangan, merupakan dampak dari musim panen raya di beberapa wilayah Indonesia.
“Situasi saat ini tengah memasuki puncak panen raya. Untuk tanaman padi, laporan anggota kita di berbagai wilayah, harga gabah merosot. Di Tuban misalnya, harga gabah di kisaran Rp3.500 – Rp3.800 per kg. Selisihnya tipis sekali dibandingkan harga produksi yang justru mengalami kenaikan, sekitar Rp3.000 per kg nya. Begitu juga di beberapa wilayah lain seperti di Banyuasin (Lampung), dan Yogyakarta, harganya tidak jauh berbeda,” ujarnya di Jakarta pagi ini (03/03).
“Masalah lain yang juga menjadi perhatian kita adalah bencana alam. Seperti di Kalimantan Selatan, bencana banjir yang terjadi sejak Januari lalu mengakibatkan kerusakan lahan pertanian, bahkan berujung pada gagal panen. Bahkan sampai saat ini di beberapa titik, banjir belum kunjung reda.” lanjutnya.
Agus Ruli juga menyoroti laporan BPS yang menyebutkan kenaikan di subsektor hortikultura, khususnya kelompok sayur-sayuran. Ia menyebutkan faktor cuaca yang memicu kegagalan panen menjadi salah satu faktor yang berpengaruh.
“Pola musim hujan saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan cenderung semakin tinggi. Laporan dari Koperasi Petani Indonesia (KPI, koperasinya SPI), koperasi petani anggota SPI, di Ciaruterun, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebutkan curah hujan tinggi mengakibatkan hampir 80 % sayuran gagal panen. Ini lantas membuat harga sayur-sayuran yang mengalami lonjakan harga naik, antara lain cabai, kangkung, kemangi, sawi, kacang panjang, dan terong Ungu,” tambahnya.
Tegakkan Kedaulatan Pangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Petani
Agus Ruli menyebutkan pemerintah harus segera mengambil kebijakan untuk mengantisipasi tren penurunan NTP tersebut.
“Masing-masing subsektor tentunya memiliki solusi yang berbeda-beda. Untuk tanaman pangan, khususnya padi, pemerintah perlu menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hal ini mengingat HPP untuk tanaman padi masih jauh sekali dari harga jual petani di lapangan. Dengan dinaikkannya HPP, ini dapat mengantisipasi kerugian di tingkat petani,” katanya.
Kerugian berlanjut pada menurunnya kesejahteraan petani. Agus Ruli menekankan bahwa dua penyebab tersebut menyebabkan NTP Tanaman Pangan berada di bawah standar ( 99,21) – yang menunjukkan menurunnya kesejahteraan tersebut.
“Sementara untuk subsektor peternakan, khususnya unggas kecil, kami melihat ketergantungan para peternak terhadap pakan jadi dari pabrik cukup tinggi. Akibatnya biaya produksi, harga pakan, ikut terkerek tinggi. Hal ini sebenarnya bisa diantisipasi apabila semua peternak mampu memproduksi pakan secara mandiri,” sarannya.
Terkait bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, Agus Ruli juga mengingatkan hal ini bukan semata-mata akibat fenomena cuaca ekstrim. Faktor lainnya, seperti kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan, disinyalir menjadi penyebab utama bencana banjir terjadi.
“Fenomena cuaca ekstrim ini tidak terlepas dari krisis iklim yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kenyataannya, kondisi ini semakin diperparah oleh rancangan tata ruang dan wilayah yang amburadul, sampai dengan konversi ruang hijau untuk bisnis-bisnis ekstraktif maupun properti. Hal ini yang terjadi di Kalimantan Selatan dimana alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan berdampak pada lahan pertanian. Ini jelas buruk bagi kedaulatan pangan di Indonesia,” tegasnya.
“Oleh karena itu, proyek-proyek untuk menghasilkan pangan dengan model industri skala besar dan monokultur bukanlah solusi. SPI dalam hal ini kembali menekankan pentingnya pemerintah untuk melindungi dan mendukung pertanian keluarga dan model pertanian agroekologi sebagai model yang ideal,” tutupnya.
Kontak Selanjutnya:
Agus Ruli Ardiansyah – Sekretaris Umum DPP SPI – 0812-7616-9187
SPI