JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) memperingati empat tahun dideklarasikannya Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) di sekretariatnya di bilangan Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan, kemarin (18/12).
Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, deklarasi ini merupakan sebuah instrumen hak asasi manusia (HAM) yang secara khusus mengatur tentang pengakuan, pemenuhan dan perlindungan HAM yang melekat pada petani dan seluruh masyarakat yang ada di pedesaan.
“Deklarasi ini merupakan perjuangan bertahun-tahun dari SPI, La Via Campesina (LVC) sebagai sebuah gerakan petani internasional, serta gerakan-gerakan petani dan sosial lainnya yang berupaya untuk menghentikan penindasan terhadap petani,” katanya.
Ia juga menekankan, empat tahun sudah UNDROP diadopsi tapi belum ada implementasinya hingga saat ini.
“Tidak akan ada implementasi tersebut apabila bukan petani itu sendiri yang memperjuangkannya. Jadi perjuangan kita kaum tani masih panjang,” sambungnya.
Dalam tempat terpisah, Agus Syahputra, Majelis Nasional Petani (MNP) SPI menyampaikan, meski hak asasi petani sudah menjadi sebuah deklarasi PBB bukan berarti petani hanya berdiam diri.
“Contohnya seperti hak asasi manusia yang sudah ada tapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu kita tidak bisa tinggal diam, kita harus berjuang dan memanfaatkan semua ruang agar UNDROP dapat diimplementasikan,” katanya dari Aceh secara daring.
Dari tempat terpisah juga, Zainal Arifin Fuad, Ketua Departemen Luar Negeri DPP SPI menyatakan, saat ini kita juga sedang memperjuangkan pengimplementasian UNDROP di PBB. SPI bersama dengan organisasi anggota La Via Campesina lainnya sedang mendorong agar dibentuk prosedur khusus di Dewan HAM PBB yang berfungsi mengawasi pengimplementasian UNDROP di negara-negara Anggota PBB.
“Pada bulan Maret 2023, Dewan HAM PBB akan mengadakan resolusi apakah lembaga ini akan dibentuk atau tidak, jadi kita perlu memperkuat perjuangan kita untuk terus mendorong negara untuk memilih di resolusi tersebut,” tutur anggota Komite Koordinasi Internasional La Via Campesina ini secara daring.
Zubaidah Tambunan, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Utara menyampaikan, petani (SPI) tidak boleh takut dan ragu dalam memperjuangkan hak-hak kita, khususnya bagi petani perempuan yang hak-haknya diatur dalam UNDROP.
“Petani perempuan harus semakin kuat dalam memperjuangkan hak-haknya,” katanya secara daring.
Fuad Abu Saif dari UAWC, Organisasi Petani Pelastina, menyatakan UNDROP merupakan pencapaian besar bagi perjuangan petani di seluruh dunia.
“Dunia tahu bahwa saat ini rakyat Palestina sedang berjuang untuk mengklaim hak-haknya, dan mendorong pengimplementasian UNDROP adalah salah satu cara untuk mewujudkannya,” katanya secara daring.
SPI