JAKARTA. Pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020 Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) bersama pemerintah mengelar rapat untuk mengambil putusan tingkat pertama terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law. Rapat ini diawali dengan pembacaan hasil Panitia Kerja (Panja).
Dalam agenda pengambilan keputusan tingkat I, masing-masing Fraksi DPR menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap RUU Cipta Kerja. Dari jumlah 9 fraksi, sabanyak tujuh fraksi menerima RUU Cipta Kerja yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP dan PAN. Sedangkan 2 fraksi lainnya menolak yakni PKS dan Demokrat.
Hadir memimpin perwakilan pemerintah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengapresiasi kerja DPR RI dan menyambut pengambilan keputusan tingkat kedua di Rapat Paripurna. Paripurna sendiri akan diagendakan pada hari Kamis, 8 Oktober 2020.
Menyikapi ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyayangkan karena sejak awal RUU Cipta Kerja sudah banyak mendapatkan penolakan karena beberapa pasal didalamnya bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.
“DPR sangat tergesa-gesa, rapat maraton dan bersikeras segera mengesahkan RUU Cipta Kerja. Padahal bulan April 2020 Presiden dan Ketua DPR-RI meminta penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun permintaan itu diabaikan, proses menuju rapat paripurna jalan terus,” kata Henry dari Medan, Sumatera Utara, pagi ini (04/10).
Dalam pandangan dan sikap pada April 2020 lalu, SPI menilai RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan Nawa Cita 2014 – 2019 dan Visi Indonesia Maju 2019 – 2024 Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. RUU Cipta Kerja juga bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, kontraproduktif antara lain dengan reforma agraria, kedaulatan pangan, perkoperasian.
“SPI menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke Rapat Paripurna, kami petani mendukung rencana aksi buruh yang akan melakukan mogok kerja dari tanggal 6-8 Oktober 2020 untuk menekan RUU Cipta Kerja tidak jadi disahkan. Kami juga akan melakukan aksi petani bersama rakyat yang bekerja di perdesaan seperti nelayan di seluruh provinsi Indonesia untuk menolak RUU Cipta Kerja disahkan”, tegasnya.
SPI