JAKARTA. Memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) 2022, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) mengadakan webinar internasional pada Senin (24/10). Webinar ini bertajuk “Implementasi Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP): Perjuangan Petani Untuk Hak Atas Pangan dan Hak Atas Benih”.
Ketua Umum SPI Henry Saragih yang membuka webinar ini menyampaikan, HPS 2022 dibayang-bayangi dengan ancaman krisis pangan yang semakin nyata.
“Melalui webinar ini kita berharap bisa menyusun langkah-langkah bersama agar UNDROP bisa diimplementasikan dan menjadi alat perjuangan petani untuk hak atas pangan dan hak atas benih dan mencegah krisis pangan,” katanya.
Morgan Ody, koordinator umum La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) yang menjadi salah satu narasumber acara ini menyampaikan, masalah krisis pangan bukan masalah ketidaktersediaan pangan, akan tetapi sulitnya akses terhadap pangan.
“Sulitnya akses diakibatkan kontrol korporasi atas pangan. Di eropa harga barang-barang naik, khususnya pangan dan energi. Contoh kontrol koperasi tersebut seperti bank pangan dan cadangan pangan swasta,” katanya.
“Satu-satunya cara untuk mengatasi krisis pangan adalah menegakkan kedaulatan pangan dan mengimplementasikan UNDROP baik dalam praktik sehari-hari maupun kebijakan negara,” sambungnya.
Zainal Arifin Fuad, Ketua Departemen Luar Negeri DPP SPI sekaligus angggota Komite Koordinasi Internasional (ICC) La Via Campesina (LVC) menerangkan, saat ini LVC sedang fokus untuk mendorong pembentukan special procedure di Dewan HAM PBB untuk UNDROP
“Diharapkan kita bergerak di masing-masing negara kita untuk mendesak pemerintah kita agar mendukung pembentukan special procedure tersebut,” katanya.
Hal senada disampaikan David Calleb dari Kenyan Peasant League, Kenya. Ia menegaskan, krisis pangan benar-benar terjadi di Kenya, harga pangan meroket.
“Banyak sekolah tutup karena banyak orang tua tidak dapat menyediakan pangan bagi anaknya. Sementara solusi pemerintah adalah impor benih jagung GMO,” katanya.
“Kami mengajak kawan-kawan semua untuk membantu perjuangan kami melawan upaya pemerintah ini,” sambungnya.
Kusnan, Ketua Pusat Perbenihan Nasional (P2N) SPI menimpali, ancaman krisis pangan disikapi pemerintah Indonesia dengan kurang bijak seperti salah satu rencananya untuk mengimpor benih GMO.
“GMO akan membahayakan bagi kesehatan masyarakat serta bentuk menguntungkan korporasi. SPI terus berjuang untuk mendorong agroekologi dan kedaulatan pangan, salah satunya dengan membentuk kawasan daulat pangan,” tutupnya.