Deklarasi Bali

Kami, perwakilan petani, buruh, nelayan, perempuan, pembela HAM, pembela lingkungan, mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Asian People’s Movement Against ADB, berkumpul di Bali bersamaan waktu pertemuan Annual Governors Meeting (ADB AGM) tanggal 2–5 Mei 2009. Kami meyakini ADB tak mungkin menjawab krisis yang terjadi saat ini.

Selama empat puluh tahun lebih, kami menyaksikan dan merasakan kehadiran dan keterlibatan ADB telah melahirkan krisis pangan, krisis iklim, krisis energi, krisis sosial dan krisis keuangan. Kami menyaksikan bahwa dukungan penuh ADB kepada sektor swasta dan mengarahkan pemerintah kami mengikuti kebijakan pro pasar bebas, sistem yang telah terbukti bangkrut saat ini. Operasi proyek-proyek utang ADB justeru menjadi sebab meningkatnya jumlah orang miskin di Negara-negara di Asia.

Kami, rakyat Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand, Timor Leste, Sri langka, Kamboja, Vietnam, India dan Pakistan berkumpul dalam Asian People’s Movement Against ADB Summit di Renon Bali, mendiskusikan krisis-krisis yang lahir akibat jeratan utang dan proyek-proyek ADB di negara-negara kami. Kesaksian-kesaksian dalam pertemuan ini telah menyatukan suara dan tuntutan kami untuk:

Pertama, menuntut penghapusan utang atas proyek-proyek ADB yang tidak sah dan telah memperdalam jeratan utang. Akibatnya membuat negara-negara Asia harus mengorbankan sekitar 20-30% anggarannya untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang. Ini berakibat pemerintah kami memotong dana pelayanan sosial dan jaminan ketahanan pangan serta perlindungan lingkungan, yang berdampak pada pemiskinan sistematik bagi mayoritas warga.

Kedua, kami melawan upaya yang terus dilakukan ADB sebagai penggerak utama privatisasi pangan, benih, air, tanah, energi, kekayaan pesisir dan laut, serta layanan sosial di kawasan Asia. Kebijakan ini membuat rakyat kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan dan meningkatkan biaya hidup yang ditanggung rakyat.

Ketiga, kami mengecam dukungan ADB untuk pihak swasta yang telah menguatkan monopoli penguasaan korporasi terhadap sektor energi, perikanan, pertanian dan sumber daya air. Sehingga menyebabkan terjadinya deindustrialiasi, perampokan perusahaan-perusahaan negara oleh perusahaan multinasional dan pelanggaran terhadap hak-hak buruh.

Keempat, kami menolak kebijakan ADB yang sengaja mendukung pembiayaan proyek-proyek yang terbukti merusak lingkungan dan melahirkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran HAM. Hal ini telah menghancurkan kemandirian dan memiskinkan petani, nelayan dan perempuan.

Oleh karenanya, kami berjanji berkerjasama dengan komunitas yang menjadi korban proyek-proyek ADB di Asia untuk mendorong dan menentukan pilihan-pilihan pendanaan dan ekonomi alternatif yang adil dan berkelanjutan.

Kami telah membuktikan bahwa kedaulatan petani, nelayan, masyarakat adat untuk mengelola sumber-sumber penghidupannya adalah kunci menjawab krisis yang dialami kawasan Asia. Kami percaya, menguatkan modalitas, kontrol dan pengelolaan sumber daya alam berbasis rakyat merupakan jawaban untuk memulihkan dampak krisis.

Alternatif yang kami maksud adalah:

1.Membangun paradigma ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan namun pemerataan dan keadilan. Pembangunan ekonomi haruslah memberikan jaminan distribusi kesejahteraan bagi orang banyak.Mengubah sistem model ekonomi pasar menjadi sistem ekonomi berbasis pada solidaritas masyarakat yang diimplementasikan dalam redistribusi kesejahteraan (bagi hasil bukan rente). Menolak paradigma pengentasan kemiskinan dan pendekatan residual model BLT, PNPM, menjadi pendekatan substansial “local institutional financial yang tidak diniali dengan kertas (uang).

2. Para praktisi pertambangan dan perancang model kebijakan ekonomi energi dibanyak negara tak pernah mendekati obyek telaah sebagai masalah derivatif dari proses sosial ekologis yang lebih rumit. Selama ini energi hanya dibincangkan dalam konteks penghitungan kebutuhan atau pasokan sumber energi primernya. “Kecukupan pasokan energi” untuk kurun-waktu yang direncanakan menjadi sasaran dari perencanaan. Pembesaran ekonomik—yang dinamikanya diperlakukan sebagai sebuah hukum besi mengikuti dinamika pertumbuhan penduduk—menjadi pemicu utama dan satusatunya dari pembesaran permintaan energi maupun kebutuhan pasokannya.

Keruk habis jual murah yang dipancang penyelenggara negara kian memperparah krisis sosio-ekologis. Diversifikasi energi dari BBM ke non BBM (terutama batu bara) yang diinisiasi ADB terbukti memperparah krisis. Dalam kurun 1995-2009 setidaknya tercatat 32 proyek ADB di sektor energi dan 53 proyek serupa yang berada di bawah asistensi lembaga ini. Parahnya, rasionalitas publik dalam kerangka pengurusan produksi-konsumsi energi ditaruh dalam kotak penjaminan keamanan pasokan, atau menurunkan intensitas konsumsi energi dari pembesaran kapital.

Tawaran alternatif paradigmatik ini menaruh konsepsi kebijakan energi dalam konteks pendalaman krisis ekologis dan krisis sosial yang menyertainya. Pengerahan SEP (sumber energi primer) dan konsumsi energi harus diperiksa kembali manfaat dan rasionalitasnya. Pemeriksaan harus menjangkau domain ekonomika beserta tujuan dan anggapan dari kerangka teoretikanya. Uraian kecenderungan perubahan vektor ekonomi makro tidak lagi ditaruh sebagai unsur eksogen dalam model kebutuhan/ pasokan, tetapi diperlakukan sebagai obyek yang hendak dipengaruhi oleh produksi-konsumsi energi.

3. Kedaulatan pangan rakyat (food sovereignty, La Via Campesina, 1996) juga menjadi solusi krisis. Produksi pangan lokal dengan mode produksi agroekologi berbasiskan keluarga petani kecil disertai alternatif pembiayaan lokal dan pembangunan koperasi akan membangun perekonomian secara bottom-up, terutama di daerah pedesaan. Kedaulatan pangan merupakan hak rakyat untuk produksi, distribusi dan konsumsi pangan dan untuk membangun pangan dan pertanian secara mandiri. Kedaulatan pangan tidak menegasikan perdagangan, namun perdagangan harus didasarkan solidaritas antara produsen dan konsumen, serta yang kaya dan yang miskin. Selanjutnya, redistribusi kemakmuran juga esensial, termasuk sumber-sumber daya yang produktif seperti tanah, benih, air, dan permodalan.

Kami rakyat Asia, menyatakan sanggup untuk melakukan alternatif-alternatif tersebut dan hal ini telah kami buktikan lewat pengorganisiran rakyat selama ini. Pemerintah, publik, masyarakat internasional dan lembaga-lembaga keuangan yang merusak harus belajar banyak pada gerakan rakyat.

Kami mengajak masyarakat di Asia pada khususnya, dan di seluruh dunia pada umumnya, untuk menggalang solidaritas dan kemandirian ekonomi sebagai perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan ekonomi yang dipromosikan oleh lembaga keuangan seperti ADB.

Asian People’s Movement Against ADB:
Koalisi Anti Utang (KAU), Serikat Petani Indonesia (SPI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Solidaritas Perempuan, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Aliansi Petani Indonesia (API), WALHI Bali, LIMAS Bali, PBHI Bali, Frontier, Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KruHA), La Via Campesina, Friends of the Earth, Jubilee South – Asia Pacific Movement on Debt and Development (JS-APMDD), Seafish, Land Research and Action Network (LRAN), Focus on the Global South, Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme-Imperialisme (GERAK LAWAN)