TERNATE. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Maluku Utara menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) I pada 11 September 2025. Kegiatan ini berlangsung di Asrama Haji, Kota Ternate, dan menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi petani di Maluku Utara.
Muswil I DPW SPI Maluku Utara dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Ali Fahmi, jajaran pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI dari Halmahera Utara, Halmahera Tengah, dan Taliabu, serta Perwakilan Pengurus Pusat Cabang (PPC) SPI Halmahera Selatan. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Komunitas Mahasiswa Berpikir Objektif, Persatuan Serikat Buruh Kota Ternate, Komunitas Jujaruh, serta sejumlah individu progresif. Total peserta yang hadir berjumlah puluhan orang.
Rangkaian Muswil dipandu oleh Sutami Hamid sebagai pembawa acara. Suasana musyawarah semakin semarak dengan penampilan musisi progresif BAKARECC! yang turut mengisi acara.
Dalam sambutannya, Ali Fahmi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Muswil I DPW SPI Maluku Utara. Ia menilai proses pembentukan SPI di Maluku Utara memiliki dinamika tersendiri.“Perjalanan pembentukan SPI di Maluku Utara cukup unik karena beberapa kali mengalami pergantian Surat Keputusan Pengurus Wilayah. Namun, itulah dinamika dan proses dalam berorganisasi. Alhamdulillah, hari ini DPW SPI Maluku Utara dapat menyelenggarakan Musyawarah Wilayah pertamanya. Kami dari DPP mengucapkan selamat,” ujar Ali Fahmi.
Ali Fahmi juga menegaskan bahwa SPI saat ini tidak hanya membangun organisasi, tetapi sedang melakukan rekonstruksi dengan mempraktikkan secara langsung reforma agraria dan kedaulatan pangan. Ia menyoroti masih maraknya konflik agraria, keberadaan bank tanah, serta pentingnya intervensi gerakan petani untuk mendorong pemerintah menjalankan reforma agraria dan kedaulatan pangan secara nyata.
Melalui Musyawarah Wilayah I ini, Ali Akbar Muhammad ditetapkan secara demokratis sebagai Ketua DPW SPI Maluku Utara. Kepengurusan DPW yang baru akan mengemban mandat untuk menjalankan program organisasi selama lima tahun ke depan, periode 2025–2030.
Program kerja tersebut mencakup penguatan dan perluasan organisasi, pelaksanaan agenda reforma agraria dan kedaulatan pangan, pengembangan koperasi, serta pengawalan sikap dan kebijakan SPI terkait kerja sama koperasi Merah Putih dan program MBG. Selain itu, DPW SPI Maluku Utara juga akan mendorong penolakan terhadap bank tanah, melakukan evaluasi terhadap seluruh izin usaha pertambangan di Maluku Utara, serta mengawal regulasi hilirisasi komoditas kelapa, cengkeh, pala, dan komoditas lainnya.
SPI