Muswil SPI Kalimantan Selatan Dorong Agenda Reforma Agraria dan Advokasi Hukum

BALANGAN. Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalimantan Selatan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) di Desa Kambiyain pada Senin, 14 Juli 2025. Muswil SPI Kalimantan Selatan ini diselenggarakan di tengah situasi agraria yang kian kompleks dan mengancam kelangsungan hidup serta kiedaulatan petani atas tanahnya. Muswil ini adalah bagian dari perjuangan panjang petani untuk menegakkan Reforma Agraria Sejati, melawan perampasan tanah, serta menuntut kedaulatan atas pangan, air, dan lingkungan hidup.

Terdapat tiga isu krusial yang menjadi latar belakang utama pelaksanaan Muswil ini, yaitu krisis saluran irigasi yang berlarus, ketidakpastian status hukum hutan adat petani, ancaman rencana Proyek Strategis Nasional Taman Nasional Meratur, dan konflik kawasan dengan perusahaan yang belum Nampak ujungnya.

Muswil ini merupakan momentum penting untuk mengkonsolidasikan kekuatan petani dalam memperjuangkan hak-hak agraria mereka, merumuskan strategi politik organisasi dalam menghadapi ancaman penggusuran dan ketidakpastian hukum, serta mendorong negara untuk segera memperbaiki saluran sungai, mempercepat sertifikasi tanah ulayat atau tanah adat petani, dan menghentikan proyek-proyek yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Rangkaian kegiatan Muswil SPI Kalimantan Selatan meliputi pembukaan dan sambutan, sidang pembahasan program kerja strategis dan rekomendasi, pemilihan dan pelantikan Ketua baru, pidato Ketua terpilih yang memuat visi-misi dan arah gerakan ke depan, pembacaan rekomendasi terkait isu strategis seperti reforma agraria dan penolakan PSN Taman Nasional Meratus, serta ditutup dengan konsolidasi kultural dan pernyataan resmi penutupan.

Dwi Putra Kurniawan terpilih menjadi Ketua Wilayah SPI Kalimantan Selatan melalui Muswil ini. Dalam pidatonya, Dwi Putra menyampaikan refleksinya atas kondisi petani Kalimantan Selatan. Ia mengemukakan beberapa masalah yang dihadapi petani di sana, di antaranya tidak adanya irigasi yang layak, petani tak kunjung mendapatkan sertifikat atau pengakuan tanah adat. Tidak sampai di situ, ancaman pengalihfungsian lahan menjadi taman nasional serta konflik dengan perusahaan yang tak kunjung usai juga makin menghimpit kebebesan petani.

“Kami akan berdiri di barisan paling depan dalam mempertahankan lahan pangan rakyat dari perampasan,” ujar Dwi sebagai komitmennya. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menuntut reforma agraria sejati dan juga memimpin kosolidasi seluruh kekuatan petani di Kalimantan Selatan.

“Hari ini saya tidak hanya menerima mandat organisasi. Saya menerima panggilan sejarah untuk membela tanah sawah kita, air kita, dan masa depan anak cucu kita. Kita akan bertahan. Kita akan melawan. Dan kita tidak akan pernah menyerah!” pungkas Dwi.

Melalui Muswil ini juag ditetapkan program-program kerja strategis yang akan dijalankan dalam satu periode ke depan, yaitu:

1. Kampanye dan advokasi reforma agraria sejati
2. Perjuangan perbaikan dan rehabilitasi irigasi
3. Konsolidasi dan perluasan organisasi SPI
4. Advokasi hukum dalam konflik kawasan konservasi
5. Membangun ekonomi kolektif petani
6. Pendidikan politik dan ideologis anggota
7. Aliansi dan gerakan solidaritas