Pertemuan DPP SPI dengan Wapres RI KH Ma’ruf Amin : Jalan Penanggulangan Kemiskinan melalui Kedaulatan Pangan

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) menghadiri audiensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden RI pada hari Jumat (03/02/2023). Pertemuan ini secara garis besar membahas upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui kerja-kerja kedaulatan pangan, reforma agraria, pertanian agroekologi, hak asasi petani dan koperasi petani Indonesia (KPI).

Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, memasuki 25 tahun perjalanan SPI di beberapa provinsi telah berhasil membangun kampung reforma agraria, kawasan daulat pangan sebagai cadangan pangan masyarakat, koperasi petani Indonesia, pertanian agroekologis dan lainnya sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan, kelaparan dan peningkatan kesejahteraan petani berbasis Kedaulatan Pangan di Indonesia. SPI bersama gerakan rakyat lainnya juga telah berhasil dalam perjuangan terwujudnya Deklarasi Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Petani dan Orang-orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP), dan steering committee Internasional Dasawarsa Pertanian Keluarga PBB atau UNDFF Tahun 2019-2028.

Capaian yang telah dan terus dilakukan oleh SPI tersebut selaras dengan program prioritas dan agenda nasional pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin, yakni reforma agraria dan kedaulatan pangan.

Henry menyebutkan, kampung Reforma Agraria telah dideklrasikan diberbagai provinsi sebagai bentuk keswadayaan petani untuk membangun ekonomi di tanah perjuangan konflik agraria. Demikian juga dengan Kawasan Daulat Pangan yang telah dibentuk di Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan wilayah lainnya.

“Contoh lain penanggulangan kemiskinan melalui kemandirian petani telah dilakukan petani SPI di Tuban Jawa Timur, dengan meluncurkan padi SPI-21 sebagai benih unggul yang dikelola secara kolektif melalui koperasi. Petani anggota SPI dibeberapa wilayah juga telah berhasil keluar dari jeratan kelangkaan pupuk kimia pabrik, karena membuat pupuk secara swadaya dari bahan yang ada disekitar tanah pertanian,” tutur Henry Saragih.

Henry menerangkan, SPI telah membentuk sebanyak 52 Koperasi Petani Indonesia (KPI) yang tersebar di 15 Provinsi dengan produk unggulan seperti beras, sayuran, kopi, kakao/cokelat, gula aren, sawit, singkong, jagung, benih, dan minyak kelapa murni.

“Saat ini KPI yang berada di Sumatera Utara bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun pabrik percontohan minyak makan merah. Berdasarkan penelitian, minyak makan merah mengandung nutrisi yang bisa digunakan untuk mengatasi stunting atu tengkes,” katanya.

Dalam momen yang hangat tersebut, Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin mengapresiasi peran SPI yang menjadi mitra pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, kelaparan, stunting atau tengkes, mengatasi perubahan iklim dan kerusakan alam, serta dalam kerja reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria.

“Sektor pertanian menjadi penopang ekonomi Indonesia. Saat ini feforma agraria dan penyelesaian konflik agraria sedang berjalan dan terus diperkuat. Pemerintah memastikan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria (TPPKA-PKRA), untuk terus bekerja secara aktif dan menindaklanjuti persoalan yang muncul, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Saya sering sampaikan bahwa tidak boleh ada tanah yang tidur, tidak boleh ada tenaga yang menganggur. Keduanya bisa dilakukan dengan reforma agraria melalui redistribusi tanah yang menjadi program prioritas pemerintah saat ini”, jelas KH. Ma’ruf Amin..

Wakil Presiden RI berharap SPI terus melakukan pendidikan dan pelatihan petani, mengingat pengembangan sumberdaya pertanian menjadi faktor kunci dalam intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan teknologi pertanian.

“Diversifikasi pangan harus kita gerakkan bersama. Pangan pokok kita tidak boleh bergantung hanya pada beras. Jadi pangan alternatif yang bersumber dari produksi petani dalam negeri,” sambungnya.

Wakil Presiden RI juga menyinggung tentang perlunya hilirisasi hasil panen petani.

“Beberapa waktu lalu saya ke Mesir, ternyata Mesir mengekspor produk kopi ke Amerika Serikat, sementara kopi berasal dari Indonesia. Itu lah dalam fiqh pertanian perlunya ada orang yang bertugas untuk memproses/mengolah,” tuturnya.

Terkait benih dan bibit, Wakil Presiden RI mengakui petani telah berhasil menghasilkan benih dan bibit unggul yang dapat meningitis produktivitas.

“Untuk mengurangi stunting atau tengkes, pemerintah saat ini menggunakan protein hewani seperti telur, ikan dan ayam. Tentu ke depan SPI sebagai mitra kerja pemerintah bisa menyampaikan formulasi bersama, dalam upaya mencapai target angka prevalensi turun menjadi 14 persen pada tahun 2024”, ujar KH. Ma’ruf Amin.

Wakil Presiden RI menambahkan, mengenai koperasi syariah, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah saat ini sudah terbentuk. Nanti bisa diintegerasikan misalnya antara koperasi petani dan kelembagaan syariah yang sudah ada untuk pembiayaan pertanian.

“Sebetulnya juga sudah ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, ini bisa disalurkan ke sektor pertanian”.

“Saya tekankan sebagaimana yang tersampaikan dalam beberapa kesempatan, bahwa dalam penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dua upaya, yakni pertama pemberian bantuan sosial sebagai strategi jangka pendek, karena jika tidak dibantu akan jatuh ke kemiskinan ekstrim. Kedua, jangka menengah dan panjang melalui pemberdayaan,” tutupnya.

Pada sesi akhir, Wakil Presiden RI memerintahkan kepada jajarannya untuk mengagendakan kunjungan ke Kawasan Daulat Pangan SPI di Tuban, Jawa Timur.

Audiensi ini dihadiri juga oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden RI Ahmad Erani Yustika, Juru Bicara Wakil Presiden RI Masduki Baidlowi, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wakil Presiden RI M. Imam Aziz.

Adapun pengurus SPI yang turut hadir yakni M. Harris Putra Sekretaris MNP-SPI, Agus Ruli Ardiansyah Sekretaris Umum SPI, Zainal Arifin Fuad Ketua Departemen Luar Negeri DPP-SPI/ICC La Via Campesina Asia Tenggara dan Asia Temur, Ali Fahmi Ketua Departemen Pengawasan dan Penguatan/Konsolidasi Organisasi DPP-SPI, Angga Hermanda Ketua Departemen Politik, Hukum, dan Keamanan DPP-SPI, dan Marlan Ifantri Lase Ketua Departemen Pendidikan, Pemuda, Budaya, dan Kesenian DPP-SPI.