Petani Perempuan Asia Tenggara dan Timur Perkuat Kepemimpinan untuk Reforma Agraria, Agroekologi, Benih, dan Koperasi

LIQUICA. Petani perempuan dari delapan organisasi anggota La Via Campesina Asia Tenggara dan Timur (LVC SEEA) menegaskan komitmen untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam perjuangan Reforma Agraria, agroekologi, kedaulatan benih, dan ekonomi pedesaan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Pertemuan Petani Perempuan (Women’s Assembly) yang diselenggarakan pada 27 Juli–1 Agustus 2026 di Liquica, Timor Leste.

Pertemuan bertema “Women Peasants Leading the Way: Feminist Agrarian Reform, Agroecology, Seeds and Rural Economy” ini menjadi ruang konsolidasi organisasi-organisasi petani perempuan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, memperluas solidaritas regional, bertukar pengalaman perjuangan, serta menyusun rencana aksi bersama dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi perempuan petani dan masyarakat pedesaan. Forum ini diikuti oleh delapan organisasi anggota LVC SEEA, yaitu Mokatil (Timor Leste), Paragos (Filipina), Panggau (Malaysia), Serikat Petani Indonesia (SPI), Assembly of the Poor (AoP) Thailand, Farmer and Nature Net (FNN) Kamboja, Korean Women’s Peasant Association (KWPA) Korea Selatan, dan Australian Food Sovereignty Alliance (AFSA) Australia. Serikat Petani Indonesia (SPI) diwakili oleh Yarni Herianti, anggota petani perempuan Majelis Nasional Petani (MNP) SPI asal Bengkulu.

Selama pertemuan, para peserta mengevaluasi pelaksanaan Tokyo Action Plan 2025, membahas Reforma Agraria Feminis dan agenda Konferensi Internasional tentang Reforma Agraria dan Pembangunan Perdesaan (ICARRD+20), memperkuat komitmen terhadap agroekologi dan kedaulatan benih, mengikuti pendidikan politik anti-patriarki, serta menyusun SEEA Women’s Articulation Action Plan 2026–2027 sebagai pedoman kerja bersama organisasi petani perempuan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Dalam sesi laporan kegiatan regional, Yarni Herianti memaparkan perjuangan petani perempuan Indonesia selama satu tahun ke belakang. SPI membagikan pengalaman dalam membangun organisasi petani perempuan, memperjuangkan hak atas tanah dan implementasi United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP), memperkuat pendidikan kader, mengembangkan pertanian agroekologi, melestarikan benih lokal, serta mengembangkan Koperasi Petani Indonesia sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat.

Yarni juga menjelaskan bahwa petani perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, rendahnya pengakuan terhadap perempuan sebagai petani dalam berbagai kebijakan, dampak perubahan iklim yang semakin membebani perempuan sebagai penanggung jawab pangan keluarga, hingga ancaman ekspansi perkebunan skala besar, pertambangan, proyek infrastruktur, dan kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan lahannya. Yarni memaparkan bahwa SPI terus memperkuat perjuangan petani perempuan melalui empat pilar utama organisasi, yaitu Reforma Agraria Sejati, Kedaulatan Pangan, Agroekologi, dan Koperasi Petani Indonesia sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat, termasuk melalui penguatan pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan.

“Sejak berdirinya SPI, petani perempuan tidak hanya menjadi pelengkap organisasi, tetapi menjadi bagian penting dalam kepemimpinan, pendidikan kader, advokasi kebijakan, perjuangan hak atas tanah dan UNDROP, hingga pengembangan agroekologi dan koperasi petani sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Perempuan harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam perjuangan Reforma Agraria Sejati, Kedaulatan Pangan, Agroekologi, dan penguatan ekonomi kolektif,” ujar Yarni.

Selain berbagi pengalaman dari masing-masing negara, Women’s Assembly juga memperkuat komitmen terhadap agroekologi sebagai praktik feminis. Para peserta menegaskan peran perempuan sebagai penjaga benih, pelestari keanekaragaman hayati, sekaligus penggerak utama pembangunan ekonomi pedesaan berbasis koperasi, produksi pangan lokal, dan praktik agroekologi yang berkelanjutan.

Sebagai hasil utama pertemuan, seluruh organisasi anggota LVC SEEA menyepakati Rencana Aksi Artikulasi Perempuan untuk tahun 2026–2027 yang berfokus pada penguatan kepemimpinan perempuan dalam organisasi petani, perjuangan Reforma Agraria yang berkeadilan gender, pengembangan agroekologi sebagai solusi perubahan iklim, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta penguatan solidaritas internasional antar organisasi petani.

Seluruh organisasi anggota juga berkomitmen menyebarluaskan hasil Women’s Assembly ini di masing-masing negara, mengintegrasikan hasil pertemuan ke dalam program pendidikan organisasi, memperkuat jaringan komunikasi perempuan Asia Tenggara dan Asia Timur, mengembangkan program bersama mengenai agroekologi dan pendidikan kader perempuan, serta meningkatkan partisipasi perempuan muda sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan organisasi.

Bagi SPI, hasil Women’s Assembly menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat pendidikan kader perempuan, kepemimpinan perempuan hingga tingkat basis, pengembangan sekolah agroekologi, penguatan Koperasi Petani Indonesia, serta dokumentasi praktik-praktik baik petani perempuan. Yarni sebagai delegasi SPI juga memandang bahwa persoalan yang dihadapi petani perempuan di berbagai negara memiliki tantangan yang relatif sama, yaitu ketidakadilan penguasaan tanah, perubahan iklim, rendahnya akses terhadap sumber daya produksi, dan minimnya pengakuan terhadap perempuan sebagai petani.

“Saya berharap Women’s Assembly ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan solidaritas petani perempuan di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dalam menghadapi krisis iklim, krisis pangan, konflik agraria, dan ketidakadilan ekonomi. Hasil-hasil pertemuan ini harus diterjemahkan menjadi program nyata di masing-masing organisasi anggota sehingga petani perempuan semakin memiliki ruang untuk memimpin, mengambil keputusan, mengakses pendidikan, mengelola sumber daya, serta mengembangkan usaha ekonomi kolektif melalui koperasi. Semangat Women’s Assembly juga harus semakin memperkuat komitmen SPI untuk meningkatkan peran petani perempuan sebagai pemimpin perubahan menuju Reforma Agraria Sejati, Kedaulatan Pangan, Agroekologi, dan kesejahteraan petani,” pungkasYarni.

Women’s Assembly 2026 menegaskan bahwa petani perempuan bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan pemimpin perubahan dalam mewujudkan Reforma Agraria Sejati, Kedaulatan Pangan, Agroekologi, perlindungan benih, dan ekonomi perdesaan yang berkeadilan. Melalui solidaritas regional yang semakin kuat, organisasi-organisasi anggota La Via Campesina Asia Tenggara dan Timur berkomitmen memperkuat peran perempuan dalam membangun sistem pangan yang adil, berdaulat, dan berkelanjutan.