SPI Gelar Seminar Nasional Agroekologi, Dorong Kedaulatan Pangan di Tengah Krisis Iklim dan El-nino

Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar Seminar Nasional Agroekologi sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Tani Nasional 2026. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 15 September 2026, di Hall D Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, serta diikuti secara luas melalui siaran daring.

Seminar ini mengangkat tema “Memperkuat Agroekologi untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Tengah Ancaman Perubahan Iklim dan El Niño”, dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, hingga organisasi petani.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua Umum SPI, Henry Saragih, yang menekankan bahwa persoalan pangan global hingga hari ini masih jauh dari kata selesai. Ia mengingatkan bahwa sejak komitmen internasional dalam World Food Summit 1996 untuk menghapus kelaparan, target pengentasan kelaparan tersebut belum tercapai.

Menurut Henry, kondisi ini tidak terlepas dari sejumlah persoalan mendasar. Pertama, sistem perdagangan global yang menyebabkan harga pangan melambung tinggi karena dikuasai oleh segelintir korporasi besar. Kedua, proses produksi pertanian yang semakin menjauh dari peran petani sebagai pelaku utama. Ketiga, praktik pertanian yang semakin merusak lingkungan, boros energi, dan tidak berkelanjutan. Keempat, masih kuatnya pengabaian terhadap hak-hak petani di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks tersebut, SPI terus mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak petani, termasuk melalui Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Perdesaan (UNDROP) yang disahkan pada 2018. Selain itu, SPI juga aktif mendorong reforma agraria sebagai isu global, serta mengawal proses pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria di Indonesia yang sedang berlangsung saat ini.

Lebih lanjut, Henry menegaskan bahwa salah satu jawaban atas krisis pangan dan krisis iklim adalah melalui penerapan agroekologi. Menurutnya, agroekologi merupakan sistem pertanian yang selaras dengan alam, berbiaya rendah, serta mampu menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkuat kedaulatan petani.

“Praktik agroekologi ini bukan konsep semata, tetapi sudah dijalankan oleh petani di seluruh Indonesia, tidak hanya SPI. Di Jakarta, Kelompok Tani Hutan yang dipimpin Ayah Didi serta Selarasa di Jagakarsa telah menerapkannya. Begitu juga jaringan petani seperti Jamtani dan Aliansi Petani Indonesia,” ujarnya.

Dalam pengantarnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Suwandi, M.Si., menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi petani menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian. Ia mencontohkan berbagai kerja bersama di lapangan, termasuk di Tuban, yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi petani.

Suwandi juga menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada beras, yang merupakan hasil kerja keras banyak pihak, terutama para petani. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan adalah menjaga swasembada tersebut agar berkelanjutan.

“Stok beras nasional saat ini berada di kisaran lima juta ton di Bulog. Namun di lapangan masih terdapat anomali, seperti harga beras yang tetap naik di tengah panen yang melimpah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa persoalan perberasan tidak sesederhana hubungan antara pasokan dan permintaan. Selain beras, terdapat juga komoditas gabah sehingga membentuk rantai bisnis yang kompleks. Dalam kondisi ini, petani dan konsumen menjadi penerima harga, sementara penentuan harga banyak dipengaruhi oleh aktor di tengah rantai distribusi. Untuk itu, pemerintah menetapkan kebijakan seperti Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) guna menjaga keseimbangan harga.

Selain itu, Suwandi juga mengingatkan potensi dampak El Niño terhadap sektor pertanian. Ia menyinggung pengalaman tahun 2015 sebagai salah satu periode terberat, yang ditandai dengan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta berkurangnya ketersediaan air bersih. Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Pertanian telah mendorong berbagai solusi seperti pompanisasi, pembangunan sumur dalam dan dangkal, serta penguatan sistem irigasi melalui pipanisasi.

Seminar nasional ini juga menghadirkan dua sesi diskusi panel. Panel pertama diisi oleh perwakilan pemerintah dan akademisi yang membahas kebijakan serta tantangan pembangunan pertanian ke depan. Sementara itu, panel kedua menghadirkan perwakilan organisasi petani yang berbagi pengalaman langsung dalam menerapkan agroekologi di berbagai wilayah.

Melalui seminar ini, SPI berharap agroekologi dapat semakin diakui sebagai pendekatan utama dalam sistem pangan nasional, sekaligus menjadi jalan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.