Sumber foto: laman Instagram Partai Buruh
JAKARTA. Deklarasi Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP–PB) yang dilangsungkan pada Selasa (20/05/2025) di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta. Koalisi ini menandai babak baru dalam perjuangan politik kelas pekerja di Indonesia. Diinisiasi oleh Partai Buruh dan puluhan serikat pekerja dari berbagai sektor, koalisi ini lahir dari kesadaran bahwa perjuangan buruh tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan serikat di tingkat industrial, melainkan juga harus disertai kekuatan politik yang bersumber dari rakyat pekerja sendiri.
KSP-PB merupakan wadah perjuangan bersama antara serikat dan partai politik kelas pekerja. Dalam konteks inilah, Serikat Petani Indonesia (SPI) mendorong agar isu-isu strategis seperti reforma agraria dan kedaulatan pangan menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda politik bersama yang diusung oleh KSP–PB.
Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh dalam sambutannya mengungkapkan bahwa KSP-PB ini adalah koalisi strategis yang memperjuangkan kelas pekerja dari berbagai sektor. Koalisi ini terdiri dari konfederasi serikat pekerja terbesar, mayoritas federasi serikat pekerja di tingkat nasional, organisasi petani, organisasi guru dan tenaga honorer, organisasi nelayan, organisasi tenaga medis, organisasi media dan kreator konten, organisasi transportasi online (Gojek, Grab, Maxime, dll), serikat pekerja transportasi, organisasi pekerja rumah tangga, organisasi buruh migran, organisasi miskin kota dan pekerja informal, organisasi pelaut, dan organisasi kerakyatan lainnya.
“Jadi boleh dikatakan KSP-PB ini mewakili lebih dari delapan puluh persen buruh yang berserikat, anggota serikat buruh yang berserikat. Jadi kekuatannya tidak bisa dihitung kecil, ini adalah kekuatan besar,” ujar Said Iqbal.
Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam hal ini menjadi bagian dengan Agus Ruli Ardiansyah menjadi salah satu presidium KSP-PB. Agus yang juga merupakan Sekretaris Umum SPI sekaligus Wakil Presiden Partai Buruh Bidang Pertanian, Pangan, dan Agraria mengungkapkan di dalam KSP-PB ini berkaitan dengan perjuangan reforma agrarian dan kedaulatan pangan.
Sumber foto: laman Instagram Partai Buruh
“Untuk SPI di KSP-PB ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan perjuangan reforma agrarian dan kedaulatan pangan. Di antaranya saat ini DPR sedang membahas tentang perubahan undang-undang pangan dan juga kehutanan yang mana ini sudah dibentuk panjanya, dari kita sampai saat ini belum diminta ya, maka dari itu kita akan masukkan ini di dalam KSP-PB. Selain itu juga nanti kita akan melakukan uji materi terhadap undang-undang cipta kerja yang berkaitan dengan pertanian, pangan, dan agraria,” ungkap Agus.
“Tentang uji materi atau judicial review undang-undang cipta kerja, klaster pertanian, pangan dan agraria, kita sekarang sedang menyiapkan materinya bersama tim hukum dan mudah-mudahan ini bisa cepat kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi memang kita harus lebih aktif karena kita sendirilah yang lebih paham mengenai persoalan-persoalan agraria, pertanian, dan pangan,” tambahnya.
Selain itu, Agus juga mengungkapkan strategi yang akan digunakan SPI agar agenda-agenda petani dapat menjadi salah satu fokus utama KSP-PB. Salah satunya adalah dengan mendorong agar isu-isu pertanian dan kesejahteraan buruh perkebunan turut dibahas dalam pembentukan undang-undang, khususnya undang-undang tenaga kerja. Ia menekankan pentingnya memberikan masukan serta pandangan yang berpihak pada buruh-buruh perkebunan yang tersebar di berbagai daerah, termasuk wilayah pelosok yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Contohnya adalah buruh di sektor sawit, karet, dan jenis perkebunan lainnya. Untuk itu, SPI akan memperkuat konsolidasi dengan jaringan di tingkat daerah guna mengumpulkan masukan yang konkret dari lapangan, sekaligus memastikan isu pertanian dan pangan benar-benar dipahami dan diangkat oleh KSP-PB sebagai bagian dari agenda perjuangan bersama.
Agus berharap setelah deklarasi ini, isu atau tema perjuangan KSP-PB dapat diperluas sejalan dengan lebih luasnya organisasi atau serikat yang tergabung di dalamnya. “Dengan demikian kita harapkan KSP-PB ini isu atau tema perjuangannya diperluas tidak hanya persoalan Undang-Undang Ketenagakerjaan, persoalan outsourcing ataupun Satuan Tugas (Satgas) PHK maupun juga Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Tetapi juga diperluas pada isu-isu tentang pertanian, pangan, agraria, dan juga isu-isu nelayan, dan juga masyarakat miskin kota itu menjadi fokus kerja dari KSP-PB ini,” pungkasnya.
Selain meresmikan KSP-PB, deklarasi ini juga untuk memperkuat solidaritas lintas sektor antara serikat buruh, serikat petani, organisasi rakyat, dan Partai Buruh sebagai kekuatan politik alternatif rakyat. Lalu juga untuk mengawal pelaksanaan komitmen Presiden Republik Indonesia terkait penghapusan sistem outsourcing, pembentukan Satgas PHK, dan pendirian Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai bagian dari agenda politik buruh yang harus terus ditagih dan diwujudkan secara konkret.
Setelah deklarasi ini, maka kerja – kerja organisasi KSP-PB ke depannya akan dilakukan dengan strategi Konsep – Lobi – Aksi – Politik (KLAP). Koalisi ini terbuka untuk organisasi, lembaga, maupun inisiatif rakyat lainnya yang memiliki komitmen terhadap keadilan sosial, perlindungan rakyat kecil dan demokrasi sejati, untuk bergabung dan memperkuat KSP-PB.
SPI