SPI Dorong Penguatan Agroekologi dan Kawasan Daulat Pangan Berbasis Masyarakat Adat di Kabupaten Lima Puluh Kota

Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar workshop bertema “Membangun Agroekologi dan Kawasan Daulat Pangan Berbasis Masyarakat Adat” di Hotel Sago Bungsu, Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi dan konsolidasi antara petani, organisasi tani, serta pemerintah daerah untuk memperkuat pertanian agroekologi dan kedaulatan pangan di wilayah tersebut.

Bupati Lima Puluh Kota, H. Safni, hadir sebagai keynote speaker dan menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap inisiatif dan program-program SPI. Ia menegaskan pentingnya pertemuan lanjutan untuk membahas pengembangan pertanian di daerah tersebut secara lebih mendalam dan terencana.

Dalam sambutannya, H. Safni menyampaikan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki peluang yang sangat besar di sektor pertanian. Dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota dinilai sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian terbaik, dengan sekitar 76 persen penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Potensi ini, menurutnya, harus dikelola secara serius.

Dalam arah kebijakan ke depan, Pemkab Lima Puluh Kota juga mendorong kemandirian benih dan bibit. Bupati menegaskan perlunya kerja sama dalam memproduksi benih dan bibit secara lokal agar petani tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah. Salah satu keunggulan perkebunan daerah yang disampaikan adalah durian asal Lareh Sago Halaban, yang telah diakui oleh Kementerian Pertanian RI dan saat ini sedang dalam proses perizinan pembibitan.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merencanakan pengelolaan penanaman kelapa, kakao, dan kopi seluas 70 hektare pada tahun 2026. Program ini akan dilanjutkan pada tahun 2027 dengan target penanaman hingga 600 hektare. Bupati menegaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melibatkan nagari serta SPI dalam pelaksanaan program tersebut.

Anggota Majelis Nasional Petani (MNP) SPI dari Sumatera Barat, Sago Indra, menilai workshop ini berjalan dengan sukses, seiring dengan kehadiran Bupati Lima Puluh Kota serta tawaran kerja sama yang disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah membuka ruang untuk membentuk wadah atau forum diskusi lanjutan yang memungkinkan berbagai pihak berperan bersama dalam pengembangan agroekologi.

“Ada beberapa peran yang bisa dibangun secara bersama. Selain itu, Politeknik Pertanian Universitas Andalas juga siap membantu sesuai kebutuhan untuk memajukan praktik agroekologi di basis-basis SPI,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampalu, yang juga merupakan kepala empat suku di Ampalu, telah menyatakan komitmennya untuk membuka lahan ulayat bagi petani dan masyarakat adat sebagai bagian dari penguatan kawasan daulat pangan.

Sago Indra menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam mewujudkan agroekologi di wilayah adat adalah proses sosialisasi dan penguatan basis petani. “Tantangan terbesar adalah mensosialisasikan program serta memperkuat basis agar tetap tegak lurus pada garis perjuangan pertanian agroekologi. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang belum tersosialisasi mengenai pertanian agroekologi,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Sago mengemukakan bahwa SPI mendorong sejumlah strategi, antara lain melakukan penguatan basis secara terus-menerus, pendidikan kader baik di tingkat pimpinan maupun organizer, serta asistensi yang lebih masif di wilayah-wilayah basis. Selain itu, SPI juga menekankan pentingnya pendidikan-pendidikan penunjang, pembukaan jaringan pasar dan kerja sama dengan asosiasi konsumen, pengembangan pasar alternatif bagi hasil pertanian, serta penguatan dan pendidikan koperasi sebagai pilar kemandirian ekonomi petani.

Petani perempuan SPI di Ampalu, Lima Puluh Kota, Annisa Aulia Afat, menilai peluang penerapan agroekologi di Nagari Ampalu cukup besar karena dapat dijalankan baik secara mandiri maupun melalui kerja kolektif. Namun demikian, ia menegaskan bahwa upaya mewujudkan kedaulatan pangan masih menjadi tantangan besar. “Kedaulatan pangan tidak bisa dijalankan secara individual. Perlu keterlibatan dan perhatian dari pemerintah, terkhususnya pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Terkait peran adat, Annisa menjelaskan bahwa pemangku adat telah mulai berkontribusi dengan membuka kembali akses terhadap lahan ulayat bagi petani dan masyarakat adat. Namun, menurutnya, peran tersebut masih perlu diperluas, khususnya dalam pengaturan produksi dan pemasaran hasil pertanian. Ia meyakini bahwa apabila kewenangan adat dilibatkan secara lebih aktif dalam pengembangan agroekologi, maka perkembangannya akan berjalan lebih cepat.

Sementara itu, petani SPI Ampalu lainnya, Muhammad Hanafi, menyampaikan bahwa peluang penerapan agroekologi di wilayah tersebut masih sangat terbuka. Ia menilai sumber agraria untuk mendukung agroekologi masih tersedia, termasuk bahan-bahan organik serta lahan pertanian yang membutuhkan pemulihan akibat penggunaan input kimia sintetis secara berlebihan. “Kesadaran petani juga mulai tumbuh, sudah mulai mau menerima dan manyadari akan bahaya pemakaian pupuk kimia sintetis secara masif dan tidak ramah lingkungan,” ujarnya.

Hanafi menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari hasil workshop melalui perumusan kebijakan yang jelas dan berpihak pada petani agroekologi. Ia berharap kebijakan tersebut dapat dirumuskan secara bersama oleh pemerintah, SPI, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya. “Perlu ada kebijakan yang membedakan perlakuan dan harga bagi hasil pertanian yang menerapkan agroekologi, sehingga petani mau melanjutkan dan berpacu untuk bertani secara agroekologi,” pungkasnya.