SPI Maluku Utara Salurkan Bantuan Solidaritas untuk Korban Bencana Ekologis di Halmahera Barat

Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Maluku Utara menyalurkan bantuan solidaritas bagi korban bencana ekologis di Kabupaten Halmahera Barat. Penyaluran bantuan dilakukan pada Minggu, 11 Januari 2026, di Posko Pusat Bencana yang berlokasi di Desa Tongute Ternate, Kecamatan Ibu.

Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Ketua DPW SPI Maluku Utara, Ali Akbar Muhammad, bersama Sekretaris Wilayah Nurlela Bahtiar serta Sumardin Makmur selaku Anggota Badan Aksi Tani (BAKTI) SPI. Bantuan logistik yang disalurkan meliputi minyak goreng, telur, popok, serta air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana.

Kedatangan rombongan SPI Maluku Utara di posko bencana disambut langsung oleh Bupati Halmahera Barat James Uang, S.Pd., MM, Camat Kecamatan Ibu, perwakilan BNPB, serta pemerintah desa setempat. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas solidaritas yang ditunjukkan Serikat Petani Indonesia kepada masyarakat terdampak bencana.

Dalam kesempatan itu, Ali Akbar Muhammad menyampaikan bahwa kehadiran SPI Maluku Utara membawa pesan solidaritas dari Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, Henry Saragih.
“Semoga saudara-saudara kita di Halmahera Barat diberikan keselamatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini,” ujarnya.

Ali Akbar menegaskan bahwa bantuan logistik yang disalurkan merupakan wujud solidaritas dari DPP SPI, DPW SPI Maluku Utara, DPC SPI se-Maluku Utara, serta seluruh pengurus dan anggota SPI di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun SPI Maluku Utara bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana, bencana ekologis ini menyebabkan kerusakan luas pada permukiman warga serta memutus sejumlah akses transportasi di tujuh kecamatan. Tercatat sebanyak 27 desa terdampak secara langsung, dengan total 3.444 jiwa atau 726 kepala keluarga (KK) terdampak. Selain itu, dua orang meninggal dunia akibat longsor di Desa Soasio, Kecamatan Loloda.

Ali Akbar Muhammad menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat data resmi dari pemerintah terkait luas dan jumlah lahan pertanian serta perkebunan yang terdampak bencana. Oleh karena itu, SPI Maluku Utara akan melakukan tindak lanjut dengan mendata secara mandiri lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak agar kerugian petani dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menutup keterangannya, Ali Akbar menyampaikan harapannya agar bantuan ini dapat meringankan beban petani dan masyarakat pedesaan yang terdampak bencana ekologis. Ia juga menekankan pentingnya perubahan arah pembangunan.

“Ke depan, model pembangunan di pedesaan harus mendorong Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan. Pembangunan yang bertumpu pada pembabatan hutan secara masif tidak boleh lagi dilanjutkan agar bencana ekologis serupa tidak terus berulang,” pungkasnya.