Awali Rangkaian Hari Tani Nasional 2020, SPI Resmikan Kampung Reforma Agraria di Sukabumi

SUKABUMI. Serikat Petani Indonesia (SPI) meresmikan ‘Kampung Reforma Agraria’ di Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (17/09). Peresmian ‘Kampung Reforma Agraria’ ini juga dibarengi dengan kegiatan rapat umum, yang dihadiri oleh para petani anggota SPI Wilayah Jawa barat secara langsung di Desa Pasir Datar Indah, maupun yang diikuti secara daring oleh petani anggota SPI di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam kata sambutannya, Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyebutkan deklarasi ‘Kampung Reforma Agraria’ dan pelaksanaan rapat umum secara daring tersebut sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan SPI dalam memperingati Hari Tani Nasional (HTN) tahun 2020.

Ketua Umum SPI Henry Saragih

‘Tema SPI dalam peringatan HTN 2020 ini adalah “meneguhkan Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan”. Tema ini kita wujudkan dalam bentuk berdirinya kampung-kampung reforma agraria yang merupakan hasil perjuangan anggota SPI,” ujarnya.

“’Kampung Reforma Agraria’ menjadi fondasi penting bagi terwujudnya kedaulatan pangan. Di atas lahan yang diperjuangkan dan dikuasai oleh petani secara langsung, keuntungan yang didapat tidak hanya menyangkut lakunya hasil pertanian, tetapi terpenuhinya kebutuhan pangan di tingkat domestic, local, dan khususnya bagi para petani itu sendiri” tambahnya.

Kampung Reforma Agraria sebagai Dasar Terwujudnya Kedaulatan Pangan

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Jawa Barat, Tantan Sutandi, dalam kesempatan yang sama menyebutkan ‘Kampung Reforma Agraria’ juga relevan dengan situasi pandemi yang tengah dihadapi secara global.

“Saat pandemi Covid-19 melanda, pertanian yang diurus oleh keluarga petani terbukti jauh memiliki daya tahan dibandingkan dengan yang dikelola oleh perusahaan besar. Ini juga sudah diakui oleh PBB yang mencetuskan tahun 2019 kemarin sebagai ‘Dekade Pertanian Keluarga’, dimana petani yang menjadi actor penggerak utama,’ terangnya.

Selanjutnya, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Sukabumi Rozak Daud menuturkan, ‘Kampung Reforma Agraria’ di Desa Pasir Datar Indah merupakan wujud perjuangan para petani untuk mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan di Indonesia.

Peresmian simbolis Kampung Reforma Agraria

‘Pangan merupakan hal yang vital untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, maka kedaulatan atas tanah itu hal yang mutlak. Ini mengapa ‘Kampung reforma agraria’ menjadi penting untuk segera kita gelorakan. Karena melalui ‘Kampung Reforma Agraria’ petani mampu mengelola tanah secara langsung,” ujarnya.

Rozak juga menekankan, kampung reforma agraria merupakan wujud jawaban dalam hal persoalan ketimpangan kepemillikan tanah.

“Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang berawal dari inisiatif petani untuk dijadikan tolak ukur, bahwa ketika tanah didistribusikan pada rakyat, maka secara otomatis ada peningkatan kesejahteraan bagi petani,” pungkasnya.

Kegiatan peresmian ‘Kampung Reforma Agraria’ tersebut, turut dihadiri perwakilan camat, Muspika, dan juga pihak kepolisian. Dalam kesempatan tersebut, para tamu undangan yang berhadir secara simbolis melakukan penaman bibit pohon durian di Desa Pasir Datar Indah, sebagai penanda peresmian ‘Kampung Reforma Agraria’.

Antusiasme Anggota SPI di Berbagai Wilayah Indonesia menyambut Pembukaan Rangkaian Kegiatan HTN 2020
Para anggota SPI di berbagai wilayah Indonesia turut menyampaikan orasinya dalam kegiatan pembukaan rangkaian HTN 2020.

Baltazar Anggal, selaku perwakilan dari Majelis Nasional Petani (MNP), menyampaikan HTN 2020 harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan perjuangan petani anggota SPI.

“Saya berharap kita (SPI) terus semangat untuk memperjuangkan hak-hak petani di Indonesia. Saat ini masih banyak para petani ataupun masyarakat adat yang belum menikmati hak-haknya secara penuh, karenanya kita harus selalu solid dan terus berjuang,” katanya.

Hendarman, selaku Wakil Ketua Tim Nasional Reforma Agraria SPI, menyebutkan HTN 2020 juga harus menjadi momen untuk terus mendorong pemerintah terkait penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

“Akar dari konflik agraria ini adalah tidak diakuinya hak-hak petani atas tanah. Padahal tanah merupakan alat produksi utama bagi petani. Harapannya ke depan kita harus mendorong bagaimana penyelesaian konflik-konflik agrarian, khususnya konflik agraria di Tebo yang mengakibatkan saudara kita Junawal, Ketua DPC SPI Tebo, yang sampai saat ini masih ditahan,” ungkapnya.

Zubaidah, Ketua SPI Sumatera Utara

Zubaidah, yang mewakili petani perempuan anggota SPI, dalam kesempatan yang sama menyampaikan harapannya terkait perjuangan hak-hak bagi petani, khususnya hak-hak petani perempuan dan anak-anak petani, tidak mengalami diskriminasi.

“Petani perempuan memiliki peran yang sangat vital dalam setiap perjuangan reforma agrarian. Petani perempuan di berbagai wilayah Indonesia bahkan dunia menentukan bagaimana bibit dan makanan diolah. Tidak hanya itu, melahirkan dan mendidik generasi-generasi baru yang memperjuangkan reforma agrarian dan kedaulatan pangan, juga berada di pundak petani perempuan,” terangnya.

Derwanto, pemuda tani dari Tuban, Jawa Timur, dalam sambutannya menyebutkan tantangan generasi muda di pertanian tidak hanya persoalan minat melainkan juga kondisi yang terjadi saat ini, dimana alih fungsi lahan pertanian sangat massif terjadi.

Derwanto, SPI Jawa Timur

“Di Tuban misalnya, saat ini banyak lahan-lahan pertanian yang berubah menjadi kawasan industri, pabrik, bahkan perumahan. Ini yang harus kita terus antisipasi. Melalui organisasi, dan juga koperasi sebagai wadah ekonomi petani, kita dapat terus bergerak dan terus berkarya,” ujarnya.

Dwi Kurniawan, selaku perwakilan dari panitia persiapan wilayah SPI Kalimantan Selatan, menyebutkan kuatnya dinamika dan tantangan bagi petani yang menjadi bagian dari masyarakat adat untuk menjalankan kegiatan pertanian secara aman di Kalimantan Selatan.

“Di Kalimantan Selatan tidak hanya persoalan kurangnya lahan pertanian, melainkan juga kepastian hak petani atas tanah yang masih simpang siur. Di sini banyak petani yang sudah lama menguasai tanah namun belum kunjung diakui oleh negara. Ini yang masih terus kita dorong, dan harap agar pemerintah mengeluarkan perda untuk mengakui petani, masyarakat adat, dan tanah yang dikuasainya,” tutupnya.

Kontak Selanjutnya:
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668