BAPANAS Tetapkan Batas Atas Pembelian Gabah, Rugikan Petani, Untungkan Korporasi

JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengeluarkan surat edaran terkait harga batas atas pembelian gabah atau beras. Melalui surat edaran No.47/TS.03.03/K/02/2023, Bapanas menetapkan batas atas harga pembelian gabah dan beras untuk mengendalikan laju harga gabah/beras. Serikat Petani Indonesia (SPI) menyesalkan kebijakan yang dibuat oleh Bapanas tersebut.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, Bapanas tidak melibatkan organisasi petani dalam perumusan kebijakan. Kesepakatan ini menjadi tidak representatif, karena tidak ada perwakilan dari petani bahkan dari kementerian pertanian pun tidak dilibatkan.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI

“Sebaliknya, Bapanas justru melibatkan korporasi pangan, seperti Wilmar Padi. Keterlibatan dalam menentukan batas atas harga menjadi ruang bagi korporasi pangan skala besar untuk dapat membeli gabah dari petani dengan harga murah, lalu memprosesnya (mengolah dan mendistribusikan nya) dengan standart premium dan harga yang premium atau harga tinggi,” tegasnya dari Medan, Sumatera Utara siang ini (21/02).

Ia melanjutkan, disepakatinya harga bawah Rp4.200 dan harga batas atas Rp4.550 ini akan merugikan petani, karena cenderung abai terhadap fakta-fakta bahwa terjadi peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani. Contoh: kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah, kenaikan biaya upah pekerja (bagi petani yang tidak mengusahakan sawahnya sendiri).

“SPI sendiri sebelumnya sudah mengusulkan revisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang terakhir direvisi pada tahun 2020, karena sudah tidak sesuai lagi dengan biaya yang ditanggung oleh petani. Hal ini menjadi penting karena saat ini tengah memasuki masa panen raya, sehingga penetapan harga yang layak menjadi sangat krusial,” paparnya.

“Usulan HPP kita Rp5.600 per kg. Yang menjadi sorotan upah tenaga kerja, sewa lahan, dan sewa peralatan. Upah tenaga kerja sekarang Rp120 rb – 150 rb per bari, terus sewa lahan apa ada lahan yg disewakan 3 – 4 juta per hektare, terus sewa peralatan apa mau Rp400 ribu /hektare, pada umumnya Rp1,5 juta. Terus biaya panen belum dihitung rata rata 3 juta/ha, bahkan di lain daerah masih ada biaya angkut,” katanya.

Henry melanjutkan, kebijakan ini akan memperburuk kesejahteraan petani dan juga merugikan konsumen di Indonesia. Berkaca dari gejolak harga beras yang terjadi di Indonesia selama 2022 lalu, persoalan penyerapan beras untuk cadangan pemerintah menjadi salah satu permasalahan mendasar. Oleh karenanya, kebijakan penyerapan beras haruslah memperhatikan kesejahteraan petani dan konsumen.

“Dari sisi petani, harus ada jaminan harga yang layak sesuai dengan biaya yang ditanggung oleh petani. Sementara itu untuk pendistribusian kepada konsumen, perlu ada kontrol mengenai didistribusi beras terhadap masyarakat,” tambahnya.

Kontak Selanjutnya :
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655668


Berita ini dirilis di:

Kontan.co.id, 21 Februari 2023

Okezone.com, 22 Februari 2023

Voi.id, 22 Februari 2023

Jurnal Intelijen, 22 Februari 2023

Media Indonesia, 22 Februari 2023

Harian Aceh, 22 Februari 2023

Valid News, 22 Februari 2023

Optika.id, 22 Februari 2023

Liputan 6, 22 Februari 2023

Monitor Indonesia, 22 Februari 2023

Kontan, 22 Februari 2023

Parade.id, 22 Februari 2023

Ronggo.id, 22 Februari 2023

Gakorpan, 22 Februari 2023

Tempo.co, 22 Februari 2023

IDX Channel, 22 Februari 2023

Jurnas.com, 22 Februari 2023

Bisnis.com, 22 Februari 2023

Republika, 22 Februari 2023

MSN, 22 Februari 2023

MSN, 22 Februari 2023

INews, 22 Februari 2023

Sindonews, 22 Februari 2023

Koranperdjoeangan, 22 Februari 2023

Kompas.id / Kompas Cetak, 22 Februari 2023

ARTIKEL TERKAIT
Peresmian Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Serikat Pe...
Penuh Cobaan Buat Petani, Kedaulatan Pangan dan Reforma Agra...
Hak Petani Belum Dilindungi dan Dipenuhi, SPI Bersama Kekuat...
SIARAN PERS DAN AKSI TOLAK IMPOR BERAS SPI DAN PARTAI BURUH:...
BERIKAN KOMENTAR ...

INFO TERBARU