Bulan Perjuangan Reforma Agraria: SPI Peringati Sebulan Penuh Hari Tani Nasional 2021

JAKARTA. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Soekarno Nomor 169 Tahun 1963, tanggal 24 September ditetapkan sebagai peringatan Hari Tani. Dipilihnya tanggal 24 September bertepatan dengan tanggal dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) disahkan. UUPA 1960 merupakan spirit dan menjadi dasar dalam upaya perombak struktur agraria Indonesia yang timpang dan sarat akan kepentingan sebagian golongan akibat warisan kolonialisme di masa lalu. Bagi kaum tani, kelahiran UUPA sering dianggap sebagai Hari Kemerdekaan yang kedua setelah 17 Agustus 1945.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) tahun 2021 ini Serikat Petani Indonesia mengusung tema “Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria untuk Menegakkan Kedaulatan Pangan dan Memajukan Kesejahteraan Petani dan Rakyat Indonesia” .

Ketua Umum SPI Henry Saragih dalam orasi pembukaan rangkaian Hari Tani Nasional secara daring ini memaparkan, tema ini diambil mengingat upaya untuk terus meneguhkan perecepatan reforma agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria.

Henry menjelaskan, reforma agraria sebenarnya sudah menjadi komitmen pemerintahan Jokowi. Pada periode pertama pemerintahan, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun 2014-2019, Presiden Joko Widodo memasukkan reforma agraria dan kedaulatan pangan sebagai program prioritas dalam Nawa Cita (sembilan program prioritas). Program reforma agraria dan kedaulatan pangan kembali dilanjutkan Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya, bersama Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, tahun 2019-2024. Kedua hal tersebut termasuk di dalam Visi Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sebagai visi pembangunan Indonesia ke depannya.

Ketua Umum SPI Henry Saragih

“Langkah-langkah untuk mempercepat implementasi reforma agraria telah diambil, seperti Peraturan Presiden RI (Perpres) nomor 88/2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan dan Perpres nomor 86/2018 tentang reforma agraria. Hanya saja, realisasi dari kedua peraturan ini belum sesuai dengan harapan. Program reforma agraria di Indonesia sendiri belum menunjukkan keberhasilan dalam konteks merombak ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia,” papar Henry dari Medan, Sumatera Utara pagi ini (05/09).

Henry menjelaskan, secara garis besar, program reforma agraria di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan redistribusi tanah seluas 9 juta hektare melalui Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Dari target TORA 9 juta hektare itu meliputi target legalisasi aset sebesar 4,5 juta hektare (3,9 juta hektare sertipikasi dan 0,6 juta hektare tanah transmigrasi) dan redistribusi tanah sebesar 4,5 juta hektar (4,1 juta hektare pelepasan kawasan hutan dan 0,4 juta hektare ex-HGU, tanah terlantar dan tanah negara).

Ketua BPW SPI Jambi Sarwadi sedang berorasi di depan massa aksi dalam peringatan HTN 2017 di Jambi

“Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI mengklaim bahwa redistribusi tanah yang berasal dari tanah Ex-HGU, Tanah Telantar dan Tanah Negara Lainnya sebanyak 1.496.243 bidang atau seluas 989.491 hektare atau 247,37 persen dari target 0,4 juta hektare. Ada pun yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, pemerintah telah meredistribusi sebanyak 516.204 bidang atau seluas 251.076 hektare. Sehingga total tanah yang telah diredistribusikan kepada masyarakat baru seluas 1.240.567 hektar atau 27,57 persen,” paparnya.

Akan tetapi Henry mengeluhkan, capaian itu belum mengubah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dan pelaksanaannya masih sangat lambat.

Berdasarkan hal itulah, pada tanggal 23 November dan 3 Desember 2020 Presiden Joko Widodo mengundang Serikat Petani Indonesia (SPI) dan gerakan reforma agraria lainnya untuk membahas tentang evaluasi pelaksanaan reforma agraria. Presiden RI kemudian mengarahkan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, terutama konflik dengan PT. Perkebunan Nusantara, Perum Perhutani, perusahaan negara dan instansi pemerintah lainnya. Pada tahun 2021 ini, Presiden menargetkan paling sedikit 50% dari usulan konflik agraria bisa diselesaikan.

“Tindak lanjut dari arahan Presiden RI, pada tanggal 29 Januari 2021 Kepala Staf Kepresidenan RI menandatangani Surat Keputusan Nomor 1B/T Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria (PPKA-PKRA) Tahun 2021. Dimana SPI menjadi salah satu anggota dalam Tim tersebut yang bekerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Setelah bekerja 7-8 bulan ini, kerja-kerja Tim PPKA-PKRA harus terus diperkuat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sarwadi Sukiman, Ketua Panitia Pelaksana Hari Tani Nasional 2021 SPI menyampaikan, bersamaan dengan upaya untuk menguatkan negara dalam implementasi reforma agraria, SPI juga mendorong pembentukan kampung-kampung reforma agraria dan kawasan daulat pangan, dimana kekuatan massa petani sebagai motor penggerak utama dalam meredistribusi tanah dan membangun kehidupan secara kolektif.

“Kampung-kampung reforma agraria merupakan wujud dari pelaksanaan reforma agraria sejati, karena selain menjawab persoalan ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia, kampung reforma agraria SPI juga menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan kedaulatan pangan di Indonesia,” kata Sarwadi yang juga Ketua Tim Reforma Agraria SPI.

“Kami juga mengapresiasi pengesahan Badan Pangan Nasional melalui Perpres 66/2021 sebagai upaya untuk menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia,” lanjutnya.

Sarwadi yang juga Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Jambi menambahkan, rangkaian kegiatan SPI dalam memperingati HTN 2020, baik itu di secara nasional maupun di wilayah dan basis-basis SPI, akan dilakukan sepanjang bulan September 2021. Kegiatan ini akan dilakukan dalam berbagai bentuk: diskusi publik, dialog dengan pemerintah, rapat-rapat umum, aksi-aksi demonstrasi, maupun kampanye di media sosial.

Sarwadi Sukiman

“Peringatan Bulan Perjuangan Reforma Agraria Hari Tani Nasional 2021 ini sudah kami buka melalui daring pada 1 September lalu yang diikuti oleh para petani SPI dari berbagai wilayah Indonesia,” katanya.

Sarwadi menambahkan selanjutnya akan diselenggarakan banyak kegiatan seperti Dialog Bersama Pemerintah Untuk Penguatan Kebijakan Reforma Agraria, Webinar Regional La Via Campesina tentang Reforma Agraria, Kampanye Internasional: Perlawanan Terhadap Perampasan Tanah, Diskusi Hak Atas Tanah bagi Petani Perempuan, Diskusi Publik tentang Tanah untuk Petani dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan, Diskusi Publik Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Hak Atas Tanah bagi Petani dan Orang-orang yang bekerja di Perdesaan, dan lainnya.

Kontak Selanjutnya:
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668
Sarwadi Sukiman – Ketua Panitia Hari Tani Nasional ke-61 SPI – 0812 6624 4251

ARTIKEL TERKAIT
Bulan Perjuangan Reforma Agraria: Sebulan Penuh Rangkaian Ha...
Harapan di Hari Tani Nasional ke-61 oleh Petani SPI dari Ber...
Berita Foto: SPI Audiensi Dengan BULOG
Hari Tani Nasional 24 September 2021: Petani SPI Lakukan Aks...
BERIKAN KOMENTAR ...

INFO TERBARU