Bunga Rampai Aksi SPI Rayakan Hari Tani Nasional di Berbagai Daerah

ACEH TAMIANG. Seratusan petani Serikat Petani Indonesia (SPI) dari empat kecamatan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) merayakan peringatan Hari Tani Nasional dengan melakukan diskusi dan refleksi tentang persoalan pangan yang di hadapi bangsa beserta kondisi pangan di NAD (24/09). Dalam acara ini juga dibahas mengenai peran petani sebagai pemberi makan masyarakat dunia dan peran negara yang semakin terkikis akibat dominasi perusahaan asing.

“Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-51 kali ini juga ditandai dengan penandatangan Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia dan ditutup dengan kesenian khas Aceh,” ungkap Agus Syahputra, Ketua Panitia Persiapan Wilayah SPI NAD.

Sementara itu, dua ribuan petani SPI Wilayah Sumatera Utara (Sumut) berkumpul merayakan peringatan 51 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 di Lapangan Merdeka Medan (24/09.). Peringatan yang mengusung tema “laksanakan segera pembaruan agraria sejati (PAS) untuk kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan” ini dirayakan dengan parade budaya dan long march dari lapangan merdeka menuju kantor Gubernur Sumatera Utara.

Pada kesempatan tersebut, Wagimin, Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) SPI Sumut menyampaikan seruan untuk memperkuat barisan persatuan nasional gerakan rakyat.

“Di tengah peran dan posisi negara yang dilemahkan oleh skenario global berasaskan neoliberal ini, kita harus terus merapatkan barisan dan memperkokohkan perjuangan kaum tani,” tegasnya.

Massa aksi diterima oleh M. Roem Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara yang mewakili Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara.

“Dinas Pertanian Sumatera Utara mewakili Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara mendukung perjuangan petani dan menerima segala aspirasi kaum petani yang berjuang mewujudkan pembaruan agraria untuk kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan” ungkap M. Roem.

Aksi yang berisikan pagelaran budaya seperti reog dan kesenian gondang ini diakhiri dengan penyabitan padi di atas replika tumpeng sayur oleh Kepala Dinas Pertanian, M. Roem yang didamping oleh Ketua DPW SPI Sumut, Wagimin, sebagai simbol kedaulatan pangan di Sumatera Utara.

Di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), ratusan petani SPI memusatkan aksi peringatan HTN  ini di kawasan Taman Budaya (24/09). Aksi SPI Sumatera Barat ini juga diikuti oleh beberapa lembaga seperti Perkumpulan Qbar, Walhi Sumbar, LBH Padang, PBHI Sumbar dan juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Sumbar, Badan Ketahanan Pangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN Sumbar), pihak Polda, serta Pemerintah Provinsi Sumbar.

Sukardi Bendang selaku Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari Tani Nasional ke-51 di Sumbar menyebutkan bahwa kontribusi terbesar kemiskinan berada di sektor pertanian. Namun begitu, perhatian pemerintah pusat hingga pemerintahan terkecil dinilai belum pro terhadap petani. Bila serius ingin memberantas kemiskinan, pemerintah Sumbar harus fokus memberdayakan petani.

Sukardi juga memaparkan, peruntukan lahan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dari data BPS, untuk aset 18 juta petani hanya 8 juta hektare lahan, sementara satu orang pengusaha sawit bisa memiliki lahan seluas 300.000 hektare.

“Ini monopoli kalangan bermodal, harus ada perhatian serius pemerintah. Di Pasaman Barat contohnya, sebelum tahun 1990-an lahan petani berkisar sekitar 27.000 hektare. Merosot tajam pada tahun 2007, sekitar 14.300 hektare. Harus ada peruntukan lahan-lahan abadi untuk petani,” kata Sukardi yang juga Ketua BPW SPI Sumbar ini.

Dalam Peringatan HTN di Sumbar ini juga dipajang hasil produk pertanian milik petani SPI berupa beras organik, bibit, hingga makanan khas daerah yang merupakan produksi salah satu koperasi SPI di basis.

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Selatan (Sumsel) juga tidak kalah meriahnya dalam merayakan aksi peringatan HTN ke-51 kali ini. Dengan menggalang seribuan massa petani, SPI Sumsel bersama WALHI Sumsel dan organisasi tani lainnya merayakannya dengan melakukan long march dari pusat kota Palembang menuju kantor Gubernur Sumsel (26/09).

Rohman Alqolamy, Ketua BPW SPI Sumsel menyampaikan bahwa peringatan HTN kali ini juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus sengketa agraria dan kekerasan terhadap petani yang terjadi di Sumatera Selatan dalam beberapa tahun belakangan.

“Kami ingin pemerintah betul-betul serius menyelesaikan kasus agraria di Sumsel ini, jangan ada lagi petani yang dianiaya dan digusur dari lahannya hanya karena ingin mendapatkan sepetak lahan untuk menyambung hidupnya,” tutur Rohman.

Di lain tempat, seribuan massa petani SPI Jambi yang berasal dari tujuh Kabupaten menggelar aksi simpatik merayakan peringatan HTN dengan melakukan long march dari pusat kota menuju kantor DPRD Jambi (24/09).  Aksi massa SPI diterima oleh para anggota DPRD Jambi yang khusus datang ke kantornya untuk menemui para petani, karena pada hari itu sabtu yang notabene merupakan hari libur.

“Ada dua hal yang ingin saya tekankan dalam peringatan HTN ke-51 di Jambi ini, pertama agar petani tetap menjaga UUPA No. 5 tahun 1960 sebagai payung hukum agraria di indonesia dari pihak-pihak yang  akan mencoba merevisi atau menggantikanya. Kedua adalah agar petani tetap bersatu untuk menagih janji pemerintahan SBY-Boediono yang akan membagi-bagikan tanah untuk petani dan apabila mereka  tidak bisa membagikan tanah kepada petani  maka petani akan mengambil dan membagi-bagi tanah sendiri,” teriak Sarwadi, Ketua BPW SPI Jambi di depan seribuan massa aksi.

Massa aksi kemudian melanjutkan  long march dengan mengelilingi Kantor Bapeda Jambi, Dinas Pertanian Jambi, RRI Jambi, dan kantor-kantor pemerintahan lainnya.

Di Lampung, Ratusan petani SPI juga menggelar aksi serupa yang dipusatkan di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung (24/09).

Wahyudin, Ketua BPW SPI Lampung menyampaikan bahwa UUPA No. 5 Tahun 1960 memberikan jaminan penghormatan dan perlindungan hak petani atas sumber-sumber agraria. Namun, pelaksanaannya belum menyentuh kepentingan para petani. Dia juga menyampaikan bahwa dalam rangka peringatan HTN ke-51 kali ini, SPI Lampung mendesak pemerintah untuk segera mencabut kebijakan impor pangan dan segera merevisi Undang-Undang No. 7 tahun 1996, yang mengatur masalah pangan.

“Kami menilai kebijakan pengadaan impor beras merugikan petani Indonesia. Kebijakan ini juga sangat berlebihan, sebab kebutuhan pangan masyarakat Indonesia hingga saat ini sebenarnya masih bisa dipenuhi oleh  petani di tanah air,” tutur Wahyudin.

Berpusat di Semarang, ratusan petani SPI Jawa Tengah juga menggelar aksi damai merayakan peringatan HTN ke-51 (26/09). Mugi Ramanu, Ketua Majelis Nasional Petani (MNP) SPI menyampaikan bahwa peringatan HTN ini adalah merupakan waktu yang tepat untuk petani kecil bangkit dari keterpurukannya.

Yogyakarta sebagai kota pelajar juga ikut menyemarakkan peringatan “hari raya-nya” kaum tani se-Indonesia. DPW SPI Yogyakarta menyelenggarakan diskusi mengenai permasalahan terkait petani (24/09). Selain SPI Yogyakarta juga mengadakan festival budaya di bumi perkemahan Wono Gondangan Cangkringan, Sleman selama dua hari (24-25 September).

Di tempat lain, seratusan massa petani SPI Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur (ATJ) melaksanakan aksi damai yang dipusatkan di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya (24/09).

Ruslan, Ketua BPW SPI Jawa Timur mengemukakan bahwa di peringatan HTN ke-51 kali ini nasib petani masih belum membaik.

“Kita yang memproduksi padi tapi bukan kita yang menikmatinya melainkan para tengkulak nakal, belum lagi kebijakan impor beras yang menjatuhkan harga beras lokal. Kami butuh langkah kongkrit dari pemerintah,” kata Ruslan.

Sementara itu, ratusan petani SPI Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Pemprov mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait nasib petani yang makin lama makin terdesak dengan hak-haknya.

“Kami minta kepada gubernur dan wakil gubernur NTB agar segera mencabut pembebasan bea masuk impor beras,” kata Wahidjan, Ketua BPW SPI NTB saat berorasi memperingati ke-51 Hari tani di depan kantor Gubernur NTB Sabtu (24/9).

Selain itu Wahidjan juga mendesak supaya tidak menggunakan pendekatan refresif terhadap kaum tani dalam menyelesaikan persoalan, serta meminta supaya melaksanakan pembaruan agraria sejati secepat mungkin.

Aksi yang sama juga dilaksanakan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) (24/09). Ratusan petani SPI NTT melakukan aksi long march menuju kantor Bupati dan DPRD Manggarai. Massa aksi yang dipimpin oleh Martinus Sinani selaku Ketua BPW SPI NTT diterima oleh asisten Bupati Manggarai, Frans Hani. Dia menyampaikan bahwa pemerintah Manggarai akan segera membuat kebijakan untuk mengembangkan pangan lokal serta serta mengantisipasi masalah kekeringan dengan melakukan pendataan sejumlah petani yang terkena bencana kekurangan pangan. Dialog di kantor Bupati ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan BPN Manggarai.

“Reforma agraria mutlak dilaksanakan demi menjamin masa depan petani menjadi lebih sejahtera,” tutur Martinus.

Dalam setiap peringatan Hari Tani Nasional ke-51 di setiap wilayah SPI di pelosok nusantara, juga dibacakan pidato politik Ketua Umum SPI, Henry Saragih yang berintikan enam hal pokok yakni: agar Presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang reforma agraria, menghentikan food estate dan pertanian berbasiskan korporasi, mengembangkan pertanian yang ekologis dan ramah lingkungan, menghentikan impor pangan, mengembangkan koperasi petani dan mengembalikan fungsi BULOG, serta memberi peran yang besar bagi organisasi petani dalam pelaksanaan program pertanian pemerintah.

Selain itu, peringatan Hari Tani Nasional dan Hari Lahirnya UUPA ini juga diperingati di wilayah-wilayah lain Indonesia seperti Riau, Kalimantan, Sulawesi dan juga Papua.