Demi Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani, Presiden Terpilih Harus Ubah Strategi Pertanian Indonesia

JAKARTA. Dalam 10 tahun kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mampu memberi kontribusi berarti terhadap berdaulatnya pangan Indonesia dan meningkatnya kesejahteraan petani kecil. Hal tersebut tercermin dari peningkatan impor pangan empat kali lipat di 2003 sebanyak US$ 3,34 miliar menjadi US$ 14,9 miliar tahun lalu. Belum lagi penyusutan luas lahan pertanian sebanyak lima juta hektare lebih, atau menurun 16,32 % dari 2003, selama 10 tahun. Oleh karena itu, presiden terpilih haruslah mengubah strategi pertanian Indonesia. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih di Jakarta, siang ini (13/08).

“Hilangnya 500.000 rumah tangga keluarga tani yang hilang dalam kurun 10 tahun, 2003-2013 adalah bukti kongkrit kalau semakin banyak masyarakat pedesaan yang tidak tertarik bertani karena tidak mampu memberikan kesejahteraan baginya dan keluarganya. Hal ini tentu berbahaya bagi kedaulatan pangan Indonesia, karena petani kecil adalah faktor utama penentu kedaulatan pangan kita. Kalau tidak ada petani, kita mau makan dari mana? Dari perusahaan? Karena berbasis keuntungan, mereka pasti hanya akan memonopoli harga pangan. FAO (Organisasi pangan dunia, red) saja sudah mengakui peran petani kecil dalam memberi makan masyarakat dunia dengan menetapkan tahun 2014 ini sebagai tahun internasional keluarga petani,” papar Henry.

Henry menyampaikan, saat ini hanya terdapat 26,14 juta keluarga tani dari tahun 2003 yang berjumlah 31,17 juta keluarga tani. Sebagian besar dari para pekerja di sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS dominasi rumah tangga yang bekerja di sektor ini berasal dari Jawa Timur sebanyak 4,98 juta rumah tangga, disusul Jawa Tengah 4,29 juta, dan 3,06 juta jiwa di Jawa Barat.

“Laporan BPS terakhir (Maret 2014), tingkat kemiskinan pedesaan sekitar 17 juta jiwa atau hampir 50% dari jumlah petani yang ada di Indonesia, 31,70 juta jiwa,” tutur Henry.

Henry juga mengemukakan, berdasarkan data BPS tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian cukup besar, sekitar 34,6 persen atau 38,07 juta orang dari total basis angkatan kerja di Indonesia. Sementara kontribusi sektor pertanian ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14,43 persen di kuartal II 2014. Namun, tren kontribusi ini dalam porsi PDB atas dasar harga berlaku merosot dari sebelumnya 15,19 persen, sepuluh tahun lalu.

Untuk itu menurut Henry, presiden terpilih harus melaksanakan pembaruan agraria yang sebenarnya sudah dijanjikan oleh SBY di awal masa pemerintahannya, namun sama sekali tak dijalankan.

“Dengan menjamin kepemilikan lahan minimal seluas dua hektare kepada 4,5 juta keluarga tani di Indonesia dan memberi jaminan kepastian harga atas hasil produksinya tentu saja akan membuat petani kecil berkecukupan. Dengan ini, SPI optimis negeri kita mampu swasembada pangan, ” katanya.

Henry juga menggarisbawahi dua buah Undang-Undang (UU) yang lahir di akhir masa pemerintahan SBY, yakni UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) dan revisi UU Pangan yang menjadi kabar gembira bagi petani kecil. Dengan beberapa catatan, kedua UU ini bisa dijadikan presiden terpilih untuk menegakkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan masyarakat pedesaan.

“Meski masih jauh dari sempurna dan masih butuh perbaikan, kedua UU yang murni lahir dari kerja keras SPI dan lembaga lainnya ini menjadi secercah harapan berubahnya nasib petani kecil di Indonesia ke arah yang lebih baik. UU Perlintan misalnya menyebutkan kalau 1 KK petani kecil berhak atas dua hektar lahan sebagai alat produksinya,” sebutnya.

Henry juga menggarisbawahi tentang birokrasi pemerintahan yang juga menjadi salah satu penyebab mandeknya usaha pemberdayaan petani kecil.

“Selama ini program-program pemerintah juga ada yang bagus, tapi birokrasinya berbelit-belit, juga sering salah sasaran, sehingga petani kecil yang memang membutuhkan masih sering terabaikan. Ini harus diperbaiki, ” tambahnya.

 

Kontak Selanjutnya:

Henry Saragih – Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, 0811 655 66