Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Barat

“Siapa yang kehilangan air, maka suatu saat akan kehilangan tanah”

Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang berada di pesisir pantai barat pulau sumatera yang  berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Propinsi ini dianugerahi  dengan tiga gunung api, lembah dan rawa serta aliran sungai hingga menjadikan tanahsubur. Sumatera Barat juga memiliki banyak daerah yang berupa rawa sebagai tampungan air dari hulu, disini juga merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis ikan dan pepohonan, rotan dan tanaman obat-obat.

Namun kesuburan tanah ini tidaklah menjadikan keluarga tani sejahtera dalam menjalani kehidupan sehari-hari, namun menjadi sumber sengketa atas kerakusan kaum kapitalis dengan memperalat rezim guna mencaai tujuan mereka.  Banyak peraturan yang telah diregulasi, banyak badan usaha negara yang telah diprivatisasi dan banyak sudah darah petani dan anak petani tertumpah ke tanah ibu pertiwi dalam perjuangan menegakkan kedaulatan kaum tani.

Organisasi tani yang kian terdidik dan terorganisirlah sebagai salah satu cara dan usaha  dalam menegakan hak-hak kaum tani di atas tanahnya sendiri.

Tata Kelola Tanah Menurut Sistem Adat

Tanah di Sumatera Barat merupakan satu kesatuan dengan manusianya, hal ini disebut dalam tataran adat masyarakat adat Minangkabau dengan sebutan sako dan pusako. Sako merupakan struktur dan gelar pimpinan adat sedangkan pusako adalah luasan tanah yang dikuasai masing-masing marga. Sebaran tanah setiap marga ini dikenal dengan sebutan tanah ulayat.  Tanah ulayat ini juga dibagi dalam beberapa bagian yakni :

1. Tanah Ulayat Negeri. Tanah ini merupakan tanah milik bersama seluruh rakyat nagari yang hasilnya adalah untuk dukungan pemerintahan nagari dalam menjalankan roda pemerintahan dengan kata lain tanah ini hanya boleh diolah untuk nagari.

2. Tanah ulayat marga. Tanah ini dimiliki oleh seluruh anggota marga yang dipimpin oleh pimpinan marga yang bergelar Datuak, dalam pengelohan tanah ini harus dimulai dengan musyawarah seluruh anggota suku dan bisa dilaksanakan pengelolaannya apabila seluruh anggota suku bersepakat.

3. Tanah ulayat kaum (indu). Tanah ini merupakan milik satu keturunan saja atau keluarga besar yang sebelumnya hutan dan sebelum menjadi tanah kaum adalah tanah nagari, namun saat ini tidak ada lagi tanah nagari yang bisa dijadikan tanah kaum karena ketersediaan tanah sudah sempit.

4. Tanah keluarga. Tanah ini berawal dari tanah ulayat marga, sebelum menjadi tanah keluarga, bagi laki-laki meminta izin dulu pada pimpinan marga untuk mengolah tanah yang masih kosong atau masih berupa hutan dan seteah diolah atau ditanami dan maka akan menjadi tanah keluara.

Secara umum tanah kaum dikelola atas nama perempuan dan dikuasakan oleh pimpinan marga dan tanah kelurga dibagi rata pada anak-anak karena itu adalah usaha dari ayahnya.

Dalam konsep adat sistem tata kelola tanah terdiri dari lima jenis, diantaraya adalah:

1. Tanah untuk pemukiman.  Tanah untuk pemukiman ini merupakan sebagai pusat kampung atau yang disebut dengan nagari, dalam nagari ini selain pemukiman atau rumah penduduk juga terdapat untuk fasilitas umum, perkantoran, ibadah dan MCK.

2. Tanah untuk tanaman pangan. Suku minang dari awal mengunakan beras sebagai makanan pokok maka tanaman pangan adalah padi yang ditanam di areal sawah atau ladang. Selain beras juga mengenal tanaman rubia senagai penghasil sagu dan ini merupakan makan sela keluarga, rumbia ini lebih banyak tumbuh di daerah rawa jadi selain untuk rumbia rawa ini juga berfungsi sebagai tempat berkembang biak berbagai jenis ikan sebagai lauk.

3. Tanah untuk perladangan. Tanah yang diperuntukan bagi perladangan, ditanami dengan tanaman hortikulutra atau tanaman jangka pendek berupa sayur-sayuran.

4. Tanah untuk pengembalaan. Tanah yang diperuntukan bagi pengembalaan ternak berupa kambing, sapi dan kerbau sekalian menjadi areal guna menanam tanaman tua berupa kelapa, kayu manis, karet dan atau pepohonan yang nantinya bermanfaat bagi keluarga atau marga dalam pembangunan rumah gadang.

5. Tanah untuk persiapan atau hutan belantara. Hutan belantara selain digunakan bagi kebutuhan kayu api juga berfungsi dalam menjaga keberadaan keanekaragaman berbagai tumbuh-tumbuhan obat-obatan serta berburu binatang seperti rusan dan kijang serta kambing hutan.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit

Data dari Badan Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia menyebutkan bahwa untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1980 tidak terdapat perkebunan kelapa sawit, namun pada tahun 1990 luas perkebunan kelapa sawit adalah 35.604 ha, tahun 2005 luas perkebunan kelapa sawit terdapat 324.332 ha, dan tahun 2012 luas perkebunan sawit terdapat 344.352 ha (www. bkpm.go.id).

Jadi  relevansi kegiatan ini dengan politik dan ekonomi adalah:

1. Berawal dari peresmian jalan raya Manggopoh-Simpang Empat pada tahun 1986 dan peresmian perkebunan kelapa sawit PTPN IV oleh presiden soeharto di pasaman barat pada tahun 1987, mulailah investasi perkebunan skala besar oleh TNC’s. pada tahun 2008 Provinsi Sumatera Barat membuat peraturan daerah No.7 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025. Yang mana pembangunan fisik adalah membangun baru selain jalan yang telah ada  jalan nasional dari Mangopoh hingga Sungai Beremas (perbatasan Provinsi Sumatera Utara) sepanjang lebih kurang 180 Km dan pelabuhan internasional di Teluk Tapang Kecamatan Sungai Beremas. Pembangunan ini adalah untuk kelancaran transportasi hasil perkebunan kelapa sawit namun berbanding terbalik dengan sengketa angraria yang tidak ada satu kasus pun selesai. Salah satu dokumen untuk dana pembangunan jalan tersebut tercatat di World Bank dengan kode dokumen RP1040 V3 atas kop surat Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Mengungkapkan data dan fakta bahwa pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit berhubungan setara dengan penghancuran hutan yang akan menghilangkan keanekaragaman hayati.
3. Hilangnya hutan seluas 344.352 Ha juga menghilangkan daerah resapan air dan daerah hutan penyangga dan akibatnya pada tahun 2011 terjadi banjir bandang di dua kabupaten Sumatera Barat yakni Pesisir Selatan dengan kerugian Rp 100 Milyar dan Pasaman Barat yang merendam 932 unit rumah dan terancam 1.728 unit rumah (data BPDB Sumbar).
4. Perkembangan perkebunan yang begitu pesat menjadikan kapasitas politik dan ekonomi rakyat lokal semakin terpinggirkan karena konflik berkepanjangan, dan hilangnya tanah pertanian mereka karena pada umumnya perkebunan kelapa sawit berskala besar melakukan perampasan tanah petani.  Tercatat sebanyak 13.898 Ha lahan bersengketa di Sumatera Barat dengan melibatkan 3.343 kepala keluarga. Secara ekonomi politik jelas bahwa pembangunan pertanian di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya lebih berpihak pada pemodal besar dan mengabaikan kehidupan petani kecil. Selain terjadinya konflik agraria juga menjadikan semakin jauhnya daerah tangkap para nelayan di pesisir yang diakibatkan oleh limbah pabrik pengolahan kelapa sawit.
5. Secara ekonomi, data penerima beras untuk orang miskin (raskin) di Kabupaten Pasaman Barat selalu naik dari tahun ke tahun, sementara kabupaten ini memiliki perkebunan kelapa sawit yang terluas dibanding kabupaten lain di Sumatera Barat. Terbukti dari penerima raskin tahun 2006 sebanyak 21.186 rumah tangga dan pada tahun 2011 berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat, alokasi raskin untuk Pasaman Barat mencapai 4.352,22 ton yang akan disalurkan ke 24.179 rumah tangga sasaran (RTS) yang terbagi pada 11 kecamatan (www.sumbarprov.go.id). Artinya terjadi peningkatan 2.993 keluarga miskin dalam jangka 5 tahun.
6. Setelah hutan hancur dan digantikan oleh kelapa sawit maka dengan wajah seolah-olah kebaikan maka Bank Dunia menawarkan moratorium hutan melalui program REDD. Program ini telah dimulai di Indonesia dan khususnya di Sumatera pada tahun 2000-an, Provinsi Jambi terpilih sebagai pilot project-nya.

Perjuangan kaum tani

Dari awal pembangunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat memang ditolak oleh petani dan atau masyarakat dengan semboyan “kami petani tidak bisa makan sawit tetapi makan beras”. Namun karena ini adalah pilot project pemerintah yang berupa usaha negara yang masuk dalam Badan Usaha Milik Negara maka rezim saat itu memaksanakan dengan mengerahkan militer dan memasukkan para pensiunan militer atau kerabat dekat penguasa sebagai peserta plasma.

Sistem pengelolaan perkebunan sawit dibagi menjadi dua bagian pertama disebut dengan “inti” yakni kebun yang langsung dikelola dan hasilnya untuk perusahaan, kedua “plasma” yang mana kebun ini dikelola awal oleh perusahaan dan setelah bebas hutang diserahkan pada petani.

Sengketa mulai bergelora di provinsi ini pada tahun 1990 dengan masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta, yang mana perusahaan mengarap tanah yang tidak diserahkan oleh kelurga tani namun masuk dalam HGU perusahaan. Namun pada tahun ini perlawanan kaum tani dipatahkan oleh kekuatan militer karena waktu itu kekuasaan dipegang oleh militer.

Pada tahun 1998 terjadinya reformasi maka kaum tani menyatakan dan memproklamirkan berdirinya organisasi tani sebagai wadah berama dalam mewujudkan kemandirian dan anti terhadap penindasan.

Tabel daftar kasus masyarakat dengan perkebunan kelapa sawit di Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat (SPI)

Penutup

Walaupun masih sedikit tanah yang berhasil diperjuangkan dan telah kembali ke tangan petani namun perjuangan masih dilanjutkan dan beberapa tahun belakangan merupakan bagian dari proses memperkuat diri dengan belajar dari setiap proses perjuangan dan selalu memperbaiki organisasi guna tercapainya cita-cita luhur keluarga tani dalam memnuhi kebutuhan anggota keluarga.

Kebaikan yang tercerai berai akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dan oleh sebab itu hanya satu cara yakni perkuat organisasi dan teguhkan hati dalam barisan perjuangan. Viva reforma agraria, hidup petani!!!

*Penulis adalah anggota Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia (SPI) asal Sumatera Barat