Harga Pangan Naik, Segera Bentuk Badan Pangan Nasional

Beras di pasar eceran Bitung, Indonesia (Kredit foto: Rick Collier)

JAKARTA. Akhir Januari ini, Indonesia kembali gaduh akibat gejolak harga pangan. Tercatat beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, diantaranya beras dan daging. Fenomena gejolak harga pangan ini bukan yang pertama Indonesia alami. Tercatat di awal tahun 2015, 2014 juga harga beras mengalami gejolak. Dari pantauan Serikat Petani Indonesia (SPI), tentu ada yang salah baik dari persediaan, rantai pasok maupun distribusi. Untuk yang terakhir, jika barang ada, maka ada masalah yang membuat produksi pangan tidak bisa mengalir ke konsumen. Terkait beras, harga cenderung naik jika pemerintah tidak memiliki cadangan stok (buffer stock) yang cukup.

“Pemerintah harus mulai evaluasi stok beras Bulog, karena stok minimum saat ini gampang diakali pedagang,” terang Henry Saragih, Ketua Umum SPI di Jakarta pagi ini (31/01).

“Tingkat konsumsi kita besar, seharusnya Bulog memiliki cadangan yang lebih signifikan agar bisa menghempang spekulasi,” ujar Henry lagi.

Seperti yang kita tahu, cadangan beras untuk negara-negara “pemakan” beras relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Thailand contohnya, bisa sekitar 17 juta ton (dari 67 juta jiwa populasi atau 1:4). Malaysia 300 ribu ton (dari 30 juta jiwa, 1:100). Filipina 930.000 ton (dari 102 juta jiwa, 1: 110). Bandingkan dengan Indonesia: 1,3 juta ton dari total 250 juta jiwa. 1:192.

“Dari perbandingan ini, selayaknya Bulog punya cadangan 2,5 hingga 5 juta ton beras,” terang Henry.
Oleh karena itu menurut Henry, pemerintah harus segera membentuk badan pangan nasional sesuai dengan perintah UU Pangan No. 18/ 2012.

“Ini untuk mengintegrasikan kebijakan pangan di Indonesia yang saat ini parsial, di antara kementerian pertanian, perdagangan, dan bulog berjalan masing-masing. badan pangan nasional ini sesuai dengan amanatnya harus langsung ke presiden supaya kedaulatan pangan tercapai,” paprnya.

Henry melanjutkan, Bulog harus dikembalikan fungsinya sebagai badan penyangga pangan nasional yang tidak mesti bertanggung jawab ke Menteri BUMN, namun ke badan pangan nasional tersebut.

“Bulog hars melengkapi perangkatnya operasional organisasinya untuk bisa mempunyai stok pangan yang besar, dan sanggup menjangkau ke seluruh daerah di Indonesia,” katanya.

Pemerintah juga perlu mengkaji dampak kekeringan yang masih dialami beberapa daerah. Bulog juga perlu relaksasi dan membeli lebih banyak, langsung dari petani. Ini terkait dengan aturan/standar ketat Bulog yang sering tak bisa membeli langsung.

Selanjutnya, Kementerian pertanian segera memperbaiki data produksi pertanian dan peningkatan produksi pertaniannya dengan menjalankan pembaruan agraria dan mengembangkan pertanian yang ekologis untuk memenuhi kebutuhan nasional demi tegaknya kedaulatan pangan nasional.

“Akhirnya, ya aparat kepolisian tinggal mencari spekulan. Yang bermain, langsung tindak saja. Karena spekulan ini yang menjadi dalang kenaikan harga pangan pada 2008 lalu,” tutup Henry.

Kontak selanjutnya:
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668