Forum Ekonomi Dunia Asia Timur: Daulat Korporasi dan Alat Penjajahan Baru

JAKARTA. Perhelatan World Economic Forum East Asia (WEF-EA) yang berlangsung di Jakarta dua hari ini (12-13 Juni) telah melenceng dari cita-cita proklamasi dan amanat Undang Undang Dasar 1945. Dengan mantra baru “neo-globalisasi”, forum WEF sesungguhnya hanya menjadi topeng mempromosikan dan menyelamatkan agenda-agenda kapitalisme dengan dukungan korporasi-korporasi internasional. WEF bersama lembaga keuangan internasional adalah penyokong utama globalisasi ekonomi yang telah melahirkan kerusakan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat parah bagi rakyat di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Kami menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang justeru menggelar karpet merah bagi investasi asing di berbagai bidang. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wiryawan, pada saat pertemuan WEF yang menegaskan komitmen sejumlah investor asing yang akan masuk ke Indonesia di berbagai sektor khususnya di bidang industri ekstraktif, infrastruktur dan manufaktur dalam beberapa tahun mendatang.

Pertumbuhan masih menjadi mantra ampuh yang diagungkan dalam kebijakan pembangunan. Seluruh kegiatan produksi berdampingan dengan sistem kapitalisme dilakukan dengan mengandalkan ekstraksi sumber daya alam nasional untuk akumulasi kapital dan mengedepankan keuntungan pribadi bukan kesejahteraan banyak orang.

Oleh karenanya, selama tidak ada perubahan sistem, pertumbuhan ekonomi di atas landasan kapitalisme hanya akan mengakibatkan perusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Karenanya, jargon neo-globalisasi tidak lebih dan tidak bukan adalah praktek neo imperialisme.

Kerusakan oleh bisnis industri ekstraktif (pertambangan dan perkebunan) di Indonesia tidak bisa dibantah. Hal tersebut telah menyebabkan deforestasi, pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Pada tahun 2010 saja, telah terjadi 79 konflik di 23 propinsi yang turut menimbulkan korban nyawa. Bencana ekologis sebanyak 936 kali juga di 23 Propinsi dan pencemaran sebanyak 79 kali di 21 propinsi di Indonesia. Hal tersebut terjadi diakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup dan terjadinya penyempitan lahan-lahan produktif milik rakyat (Walhi, 2010).

WEF-EA juga tidak mungkin menjawab persoalan krisis pangan di kawasan Asia. Kenaikan harga pangan di negara Asia telah mendorong peningkatan jumlah kelaparan dan peningkatan perlawanan terhadap kuasa modal di berbagai negara. Saat ini 60% dari total penderita kelaparan di seluruh dunia berada di kawasan Asia dan Pasifik.

Sayangnya, hal ini dijawab pemerintah Indonesia di sela-sela pertemuan WEF-EA dengan meningkatkan peran korporasi dalam penyelesaian krisis pangan ini. Antara lain:

• Komitmen memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan basis produksi dan perbaikan rantai distribusi. Melibatkan 14 Korporasi transnasional maupun nasional antara lain; Nestle Indonesia, Metro, Sinar Mas, Unilever, Dupont, Cargill, Monsanto, Bunge, McKinsey, ADM, SwissRA, Kraft, Sygenta, dan Indofood. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi 20%, Pengurangan emisi 20% dan pengurangan kemiskinan 20%.
• Proyek Laser Beam, proyek public private partnership untuk upaya pengurangan malnutrisi anak, segera diluncurkan pemerintah. Proyek senilai US$50 juta itu melibatkan Unilever, Kraft Foods, DSM, dan GAIN dengan jangka waktu proyek 5 tahun mendatang. Proyek tersebut juga akan melibatkan mitra lokal PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk, Garuda Food, Indofood, dan Rabobank. Selain Indonesia, proyek tersebut juga akan diterapkan di Bangladesh. Di Indonesia fokusnya di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Kemenko Kesra dan lintas kementerian seperti Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Bulog juga dilibatkan. Sudah ada komitmen dari 10 perusahaan dalam inisiatif ini.

Tentu kebijakan ini adalah kebijakan ahistoris, tanpa melihat siapa yang menyebabkan krisis pangan ini. Peningkatan harga pangan disebabkan karena pelaku industri jasa keuangan yang memperdagangkan derivatif komoditi, baik investor institusional, hedge funds, dan bank investasi, utamanya lobbyist di Wall Street.

Kelembagaan utama pendukung kegiatan mereka di antaranya adalah Chicago Merchantile Exchange (CME), yang menghasilkan transaksi kontrak berjangka pangan sebanyak 1,1 juta kontrak per hari. Sementara laporan SOMO menyebutkan dealer derivatif komoditi terbesar di Wall Street adalah Goldman Sach, JP Morgan, dan Bank of Amerika, yang sekarang juga menguasai Merrill Lynch, Citigroup, dan Morgan Stanley.

Pangsa pasar mereka meliputi 96% dari total perdagangan derivatif over the counter (OTC) sebesar $ 293 trilyun yang dilakukan oleh 25 perbankan di AS pada tahun 2009. Bank terbesar di AS menguasai $ 28 trilyun perdagangan derivatif. Sementara itu, pedagang derivatif komoditi utama di Eropa adalah Credit Suees, Deuthce Bank, HSBC, dan Rabobank. Perdagangan derivatif komoditi ini juga melibatkan perusahaan agribisnis multinasional, sepertihalnya Cargill, Bunge, dan ADM.

UNCTAD menunjukkan indikasi kegiatan spekulasi derivatif komoditi tersebut di antaranya  dengan peningkatan drastis Commodity Index Fund dari hanya sebesar $ 13 milyar pada tahun 2003 menjadi sebesar $ 317 milyar pada tahun 2008. Lonjakan laba dinikmati oleh perusahaan distributor multinasional sepertihalnya Tesco, Carefour, dan Walmart. Laba Cargill melonjak sebesar 60%, sedangkan laba Mosanto meningkat sebesar 45%.

Dengan kondisi seperti ini bagaimana mungkin kita menyerahkan penyelesaian krisis baik krisis pangan dan lingkungan dengan lebih memperbesar keterlibatan korporasi dan lembaga keuangan yang selama ini menyebabkan krisisi itu?

Momentum kebangkrutan kapitalisme harus dimanfaatkan untuk melakukan perubahan sistem ekonomi dengan mengoreksi model pembangunan kapitalisme dan sistem neokolonial yang berlaku di Indonesia. Kami mengutuk upaya untuk menghidup-hidupkan kapitalisme di Indonesia dengan mendukung perdagangan bebas, menguatkan lembaga keuangan internasional, mencabut subsidi untuk rakyat, dan melucuti tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyat.

Oleh karena itu kami gerakan rakyat Indonesia menyatakan:

• World Economic Forum adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan krisis pangan, keuangan, dan energi yang dialami oleh rakyat di Asia, khususnya di Indonesia.
• Menolak manipulasi penyelesaian krisis yang dilakukan oleh korporasi-korporasi internasional, perbankan, lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, IMF, ADB) dengan mendorong perdagangan bebas, penambahan utang baru, dan pelibatan korporasi yang lebih besar.
• Mendesak dibatasinya penguasaan modal asing dalam perekonomian nasional dan secara sistematis melibatkan peran serta rakyat banyak dalam seluruh kegiatan perekonomian nasional demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama.
• Mendorong pelaksanaan agenda-agenda ekonomi kerakyatan di berbagai bidang sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat Undang Undang Dasar 1945 untuk membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional.
• Pemerintah harus segera mendistribusikan lahan-lahan produktif kepada petani kecil, buruh tani dan petani tak bertanah untuk dikelola dan pengembangan komoditas pangan lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan
• Mendorong peningkatan peran BUMN dan Koperasi rakyat dalam penyelenggaraan perekonomian nasional menggantikan dominasi korporasi swasta.

Membatalkan Masterplan Program Percepatan Ekonomi Indonesia, khususnya membatalkan proyek MIFEE karena dominasi korporasi yang menafikan kekuatan ekonomi rakyat.

Siaran Pers Bersama, Serikat Petani Indonesia (SPI), Koalisi Anti Utang (KAU), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

================================================================

Informasi Lebih Lanjut:

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), 0811655668

Berry Nahdian Forqan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, 08125110979

Dani Setiawan, Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), 08129671744